Ditapis dengan

  • Tahun Penerbitan
    To
  • Ketersediaan
  • Lampiran
  • Tipe Koleksi
  • Format Fisik Dokumen
    Lihat Lebih Banyak
  • Lokasi
  • Bahasa
Ditemukan 6 dari pencarian Anda melalui kata kunci: subject="Putusan Mahkamah Kons...
cover
Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009
Komentar Bagikan
Zacilasi Wasia

Isu hukum dalam penulisan ini adalah mengenai 1). kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009 dan 2). kekuatan hukum mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009 terhadap Permendagri Nomor 29 Tahun 2010. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil yang did…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SH.505 WAS k
cover
Kewenangan Penyidik Dalam Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Kepada Terlapor…
Komentar Bagikan
Jevon Wattimury

Mahkamah Konstitusi telah memberikan Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015 tentang Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang tentu saja sangat menarik untuk dikaji kepada terlapor dimana kewajiban ini disinyalir telah membawa sedikit kesulitaan bagi penyidik khususnya terhadap penyitaan barang bukti. Rumusan masalah adalah Bagaimana kewenangan penyidik dalam pemberitahuan surat pemberitah…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SP.1433 WAT k
cover
Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018
Komentar Bagikan
Veral H Pattipeilohy

Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 menyatakan Frasa Pekerjaan Lain dalam Pasal 182 huruf L UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencangkup pengurus (fungsionaris) partai politik. Pasal 10 ayat 1 huruf (d) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan men…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SH.369 PAT k
cover
Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/Puu-Xi/2013 Dan Surat Edara…
Komentar Bagikan
M Asman N Ambar

Penegakan prinsip keadilan oleh Mahkamah Konstitusi melahirkan tafsir yang ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, apabila dianggap tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Iindonesia Tahun 1945 maka suatu norma atau undang-undang tetap kontitusional sehingga dipertahankan legalitasnya, adapun jika tafsir yang ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dianggap bert…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SH.347 AMB a
cover
Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Eksekutif Pasca Putusa…
Komentar Bagikan
Timotius J A Rembet

Penel i t i ani niber t uj uanunt ukmenget ahuiKedudukanKPKsebagai LembagaEksekut i fDanMengkaj ihubunganCheckAndBal anceant ar a Lembaga l egi sl at i f dan eksekut i f di I ndonesi a Ser t a mengkaj i per bandi ngandenganobj ekPut usanMKnomor36/ PUUXV/ 2017danUU 30t ahun2002t ent angKPK. Penel i t i an menggunakan met ode y ur i di s nor mat i f dengan pendekat an per at ur an per undan…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SH.335 REM k
cover
Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor30/PUU-XVI/2018 Terhadap Pasa…
Komentar Bagikan
Mohtar Lonthor

Penel i t i ani niber t uj uanunt ukmenget ahuiPut usanMahkamahKonst i t usi t er kai tdenganpenaf si r anpeker j aanl ai ndal am Pasal182hur uflundangundangpemi l u.Yangmanaput usant er sebutmenaf si r kanSy ar atcal on anggot a DPD peker j aan l ai n i t u t er masukpul a.Mencakup pengur us ( Fungsi onar i )par t aipol i t i kdar iPusatsampaidiDaer ah.Ti pepenel i t i an y angdi gunakanadal a…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SH.334 LON k