Ditapis dengan
Strategi polresta pulau ambon dan pulau-pulau lease dalam menanggulangi tin…
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan suatu tindakan yang mencakup perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan individu dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau pemberian imbalan untuk memperoleh persetujuan dari orang …
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Strategi polresta pulau ambon dan pulau-pulau lease dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang
- No. Panggil
- SP.3066 ILA p1
Kajian Yuridis Penerapan Pidana Terhadap Tindakan Malpraktik Medis yang Dil…
Tindakan malpraktik medis yang dilakukan oleh tenaga keperawatan di rumah sakit merupakan isu yang memiliki implikasi serius baik secara etis maupun hukum. Malpraktik medis adalah kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar profesi sehingga merugikan pasien. Kesalahan ini bisa timbul karena kurang hati-hati, kurang cakap, atau …
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Kajian Yuridis Penerapan Pidana Terhadap Tindakan Malpraktik Medis yang Dilakukan Oleh Tenaga Keperawatan di Rumah Sakit,
- No. Panggil
- SP.3056 BAL p1
Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Pada Pengadilan N…
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Pasal 111 dan Pasal 112 memuat mengenai lamanya ancaman pidana (strafmaat) berupa penjara dan denda minimum dan maksimum. Sistem penjatuhan pidana seperti ini (dalam UndangUndang ini) bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana narkotika. Pada saat memutus suatu perkara, hakim harus memiliki kriteria y…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Pada Pengadilan Negeri Ambon)
- No. Panggil
- SP.3052 PET p1
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Putusan Nomor 312…
Tindak pidana pembunuhan sebagai pelanggaran hak hidup sering dipicu minuman keras, dan penelitian ini menganalisis penegakan hukum serta pertimbangan hakim terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Amb. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penegakan hukum dan pertimbangan hakim terhadap pelaku pembunuhan yang melakukan tindak pidana dalam keadaan mabuk. Pen…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Putusan Nomor 312/pid.b/2023/PN Ambon)
- No. Panggil
- SP.3044 ANI p1
Akibat Hukum Pemberian Sanksi Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi
Prince Gugu Alam, 202121111, Akibat Hukum Pemberian Sanksi Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi, dibimbing oleh pembimbing I, Reimon Supusepa, dan pembimbing II Jacob Hattu. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan sosial, ekonomi, dan hukum. Untuk mengatasi dampak serius tersebut, sist…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Akibat Hukum Pemberian Sanksi Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi,
- No. Panggil
- SP.3041 PRI p1
Pertanggungjawaban Pidana Kelompok Kriminal Bersenjata
Penelitian ini bertujuan mengkaji dan mengetahui bentuk petanggungjawaban hukum pidana kelompok kriminal besenjata sehingga kita dapat mengetahui bahwa tindakan dari KKB/KSB/OPM bukanlah sebagai terorisme sehingga pemerintah lebih jeli dalam melihat hal ini agar UndangUndang yang digunakan juga sesuai dengan bentuk perbuatan dan tindakan sehingga tidak bertentangan dan bentuk pertanggungja…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1660 LAU p
Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Penyimpangan Seksual Voyeurisme
Berbagai bentuk tindak pidana dapat ditemui dalam masyarakat, salah satunya adalah kekerasan seksual non-fisik karena melanggar norma kesusilaan dan privasi orang lain. Voyeurisme merupakan salah satu bentuk parafilia, yaitu gangguan prefensi seksual yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model untuk memuaskan hasrat seksual. Tindakan ini menimbulkan dampak serius pada korban, …
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Penyimpangan Seksual Voyeurisme.
- No. Panggil
- SP.3037 FIT p1
”Kajian Yuridis Tindak Pidana Penistaan Agama”
Latar belakang Penistaan agama ini merupakan tindak pidana yang sangat sensitif dalam masyarakat Indonesia yang multikultural dan majemuk. Kebebasan beragama telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai regulasi lainnya, namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa tindakan yang menyinggung simbol atau ajaran agama dapat menimbulkan keresahan …
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Kajian Yuridis Tindak Pidana Penistaan Agama”
- No. Panggil
- SP.3036 PUT p1
Upaya Penangkapan Pelaku Pembunuhan Siswi Sma Di Polres Seram Bagian Timur …
Masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Hal ini dapat dipahami karena persoalan kejahatan itu sendiri adalah yang merugikan dan bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia. Oleh karena itu, upaya dan langkah-langkah untuk memberantas kejahatan perlu dilakukan agar masyarakat merasa aman. Kejahatan…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Upaya Penangkapan Pelaku Pembunuhan Siswi Sma Di Polres Seram Bagian Timur (SBT)
- No. Panggil
- SP.3035 RAF p1
Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik (Studi…
Diversi, Anak, Kekerasan Fisik
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik (Studi Kasus Polresta Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease)
- No. Panggil
- SP.3010 GEL s1
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara