Penyitaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Acara Pidana

Penyitaan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidk berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan, Penyitaan yang dikarenakan adalah suatu upaya paksa, maka menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 38 ayat 1 KUHAP, Penyitaan hanya dapat di…

Hambatan-Hambatan Dalam Proses Penyitaan Projustitia Dalam Perkara Pidana (St…

Penyitaan merupakan suatu tindakan upaya paksa dalam perkara pidana yang dalam prakteknya terkadang dapat melanggar hak asasi manusia, maka pada dasarnya penyitaan perlu dilakukan dengan prinsip kehatian-hatian serta berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan penyitaan yang berdasarkan KUHAP, dalam implementasinya di wilayah kepulauan…

Implementasi Penyitaan Terhadap Benda Sitaan Hasil Tindak Pidana Korupsi

Dalam penyitaan atau perampasan aset seharusnya hanya diterapkan pada pelaku pidana korporasi, seperti diatur dalam Pasal 7 ayat (2). Sedangkan pada pelaku perorangan, penyitaan atau perampasan aset dijatuhkan pada terdakwa yang telah meninggal sebelum dijatuhkan putusan, Pasal 79 ayat (4) dan (5) dan Pasal 81 Undang-Undang No.25 Tahun 2013 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, apab…

Perlindungan Hukum Terhadap Penyitaan Dan Penyimpanan Kendaraan Bermotor Akib…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

none

Relevansi Penyitaan Barang Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja…

Skripsi ini merupakan hasil penelitian mengenai relevansi penyitaan barangbarang Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam konteks operasi yustisial. Pelaksanaan kewenangan guna menegakkan Peraturan Daerah dan keputusan kepala daerah, sebagai salah satu tugas utama dari Satpol PP, tentunya tidak semudah untuk membalik telapak tangan. Terlebih lagi dalam melaksanakan kewenang…

Penerapan Pasal 38 KUHAP Oleh Polres Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang Apa Sajakah Yang Menjadi Hambatan Dalam Pelaksanaan Penyitaan Di Polres Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konsepsual. Untuk mengkaji permasalahan yang telah dirumuskan digunakan teori konsepsual. Analisis data dalam penelitian ini…

Kewenangan Penyitaan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Pelaksanaan kewenangan guna menegakkan Peraturan Daerah dan keputusan kepala daerah, sebagai salah satu tugas utama dari Satpol PP, Terlebih lagi dalam melaksanakan kewenangan ini Satpol PP dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan. Tindakan penyitaan yang dilakukan secara sepihak pada justru melanggar hukum dan patut ditindak . Satpol PP dituntut harus dapat mengambil sikap yang tepat dan bij…