Sebagai bentuk perlindungan hukum kepada tenaga kerja pemerintah telah membatasi pemberlakuan jam kerja lembur hanya selama 4 jam sehari dan 18 jam dalam seminggu. Di sisi lain para pengusaha di sektor UMKM yang memiliki pemasukan lebih rendah akhirnya memberlakukan jam kerja lembur berlebihan untuk bisa meraup keuntungan yang lebih besar. Dilema baru kemudian muncul ketika sulitnya m…
Penelitian ini dilatar belakangi oleh kewenangan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan yang dimana proses penyidikan dilakukan oleh Ditpolair yang tidak mempunyai keahlian khusus di bidang tersebut. Bahwa dalam proses penyidikan yang dilakukan apakah Ditpolair berwenang melakukan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan di perairan. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normat…
Pengawasan ketenagakerjaan adalah fungsi publik dari administrasi ketenagakerjaan yang memastikan penerapan perundang-undangan ketenagakerjaan di tempat kerja. Tiap tingkatan pemerintahan memiliki kewenangan dan lembaga pengawasan ketenagakerjaan masing-masing. Namun Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, beberapa kewenangan pengawasan ketenagakerjaan tingkat Kabupaten/Kota ditarik…