UNICEF dan Tanggung Jawabnya bagi Anak anak di Wilayah Konflik Bersenjata,

Penelitian ini membahas tanggung jawab UNICEF dalam melindungi anak-anak yang terdampak konflik bersenjata, dengan fokus pada kasus Yaman. UNICEF, berdasarkan mandat Piagam PBB dan Konvensi Hak Anak, memiliki peran penting dalam memastikan terpenuhinya hak-hak anak meskipun mereka berada dalam situasi perang. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui studi pustaka terh…

Efektifitas Lembaga Penempatan Anak Sementara Terhadap Pembinaan Anak Yang Be…

LPAS seharusnya berperan sebagai institusi non-pemasyarakatan yang memberikan perlindungan, pelayanan, pendidikan, dan pendampingan selama proses peradilan berlangsung, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). LPAS sejatinya merupakan lembaga yang dibentuk untuk menampung anak dalam masa proses hukum sebagai bentuk perlindungan huku…

Pengakuan Anak di Luar Kawin Menurut Hukum Adat Leisela.

Anak di luar kawin merupakan fenomena sosial yang sering menimbulkan persoalan hukum dalam masyarakat, khususnya mengenai kedudukan dan pengakuan hak-hak keperdataannya. Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perda…

“Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Bentuk Dan …

Ketika umur Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) telah mencapai 18 (delapan belas) tahun maka harus dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Pemuda (Lapas Pemuda). Jika tidak ada Lapas Pemuda maka ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan Dewasa. Kepala LPKA dapat memindahkan Anak Binaan tersebut ke Lembaga Pemasyarakatan Dewasa dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyaraka…

Kajian Yuridis Penjatuhan Putusan Bebas Kasus Pelecehan Seksual Terhadap A…

Kasus kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan dampak serius bagi anak sehingga pelakunya diancam pidana. Masalah muncul ketika bukti yang ada sudah cukup menunjukkan perbuatan kekerasan seksual, tetapi penilaian hakim terhadap alat bukti tidak konsisten sebagaimana Putusan PN Lubuk Basung Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb yang memutus bebas terdakwa. Tujuan penelitian ini untuk mengana…

”Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak (Studi Pada …

Fenomena tindak pidana pemerkosaan terhadap anak masih menjadi masalah serius di Kabupaten Buru Selatan. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur perlindungan anak, kenyataannya angka kekerasan seksual terhadap anak tetap menunjukkan tren tinggi, bahkan pada tahun 2024 tercatat sebagai tahun dengan jumlah kasus paling dominan. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma …

Perspektif Viktimologi Terhadap Anak Jalanan Sebagai Korban Kekerasan Seksual,

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan menjadi isu sosial yang kompleks, terlebih ketika dialami oleh anak-anak jalanan yang berada dalam kondisi rentan dan termarjinalkan. Kota Ambon, sebagai salah satu wilayah urban yang mengalami dinamika sosial cukup tinggi, menghadirkan tantangan tersendiri dalam pertumbuhan angka anak jalanan …

Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seks…

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang menimbulkan penderitaan fisik dan psikis berkepanjangan bagi korban. Penegakan hukum terhadap pelaku diharapkan tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga mampu memberikan rasa keadilan bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi penjatuhan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual te…

“Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan”

Anak sebagai generasi muda merupakan kekuatan sosial yang nantinya akan berperan sangat besar dalam pembangunan bangsa dan Negara, atas dasar inilah maka masyarakat dan pemerintah hendaknya menyadari perlunya suatu perhatian khusus yang diberikan terhadap anak, yang mereka alami akan berpengaruh buruk bagi masa depan dan perkembangan jiwa anak. Undang- Undang Dasar Negara Republik Ind…

Penyediaan Alat Kontrasepsi bagi Anak Sekolah berdasarkan peraturan pemerin…

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 mengatur mengenai penyediaan alat kontrasepsi bagi anak sekolah dan remaja sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam pengendalian pertumbuhan penduduk dan pencegahan kehamilan usia dini. Kebijakan ini muncul karena tingginya angka pernikahan dini, kehamilan di luar nikah, dan penyebaran penyakit menular seksual di kalangan remaja. Namun, dari pe…

“Akibat Hukum Penggantian Nama Anak Oleh Orang Tua Asuh Tanpa Sepengetahu…

Penggantian nama anak adalah tindakan hukum yang berkaitan dengan hak anak atas identitas diri, yang dijamin oleh hukum nasional dan internasional, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 5 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas nama sebagai identitas diri, dan Pasal 27 menegaskan bahwa ide…

Sanksi Pidana Terhadap Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak ( Putusan Nomor 24…

Perlindungan hukum terhadap anak dapat didefinisikan sebagai upaya untuk melindungi hak-hak anak dan berbagai jenis kekerasan, serta berbagai upaya untuk menjaga kesejahteraan anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah undang-undang yang mengatur peradilan anak. dalam hal seorang anak nakal yang berusia 8 tahun tetapi belum berusia 18 tahun dan…

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Sedarah Yang Melakukan Tindak Pidana Pemerko…

Pemerkosaan adalah suatu tindakan atau perbuatan laki-laki yang memaksa perempuan agar mau bersetubuh dengannya diluar perkawinan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Tindak pidana pemerkosaan sudah diatur jelas dalam Pasal 81 Ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20…

Peranan Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Dalam Melindungi Anak Kotban …

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanis penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan kendala-kandala yang di alami dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Kabupaten Kepulauan Aru. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris dengan cara memadukan data primer yang di peroleh dari lapangan dan data sekund…

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kekerasan Eksploitasi Ekonomi

Sesuai dengan permasalahan yang disebutkan sebelumnya maka permasalahan dalam penulisana ini adalah Permasalahan atas eksploitasi ekonomi anak dalam keluarga oleh orang tua yakni dengan tidak menyekolahkan anak akan tetapi berbanding terbalinya mempekerjakan anak sejak usia dini untuk bekerja mencari nafkah membantu orang tua dengan menjual sayur, kelapa, ikan, menyapu, memaksa anak u…

Kajian Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 340 KUHP Pada Kasus Pembunuhan Berenc…

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum dan hak asasi manusia merupakan dua aspek yang saling berkaitan dan mengakar kuat dalam masyarakat. Banyak sekali kejahatan yang terjadi di masyarakat, salah satunya ialah pelanggaran publik, dimanahal tersebut termasuk dalam hukum pidana dan harus dihukum berdasarkan sanksi yang b…

Kajian Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemerkosaan Anak

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1792 DAR k

Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Anak adalah generasi penerus bangsa yaitu sebagai generasi masa depan yang telah dipersiapkan oleh Negara untuk nantinya dapat melanjutkan cita-cita luhur dan mulia sebagai manusia yang bermartabat baik, bertanggung jawab dan adil. Setiap anak berhak untuk mendapat perlindungan dari orang tua, masyarakat maupun Negara. Salah satu bentuk perlindungan tehadap anak yang menjadi korban tind…

Kajian Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Secara Paksa Terhada…

Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa Kekerasan Seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan atau mengalami diskriminasi karena relasi kuasa yang timpang. Kekerasan ini terjadi di dalam relasi yang sangat personal, pada lingkup keluarga atau r…

Penanggulangan Kekerasan Seksual Berbasis Gender Terhadap Anak Di Wilayah Huk…

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak menjamin dan melindungi anak dari berbagai jenis kekerasan termasuk kekerasan seksual yang dilakukan kepada anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Komisi perlindungan anak melindungi anak dari berbagai macam kekerasan dalam hal ini kekerasan seksual berbasis gender terhadap anak. Akan tetapi pada kenyataan yang terja…