Ditapis dengan
Penerapan Hukum Pidana Militer Terhadap Oknum Tentara Nasional Indonesia Yang…
Pada realitanya banyak anggota TNI yang bertindak diluar dari kewajaran, melakukan tindak pidana yang menyimpan dari nilai-nilai Sapta Marga. Misalnya saja tindak pidana persetubuhan dengan anak yang dilakukan oleh oknum TNI PRADA JYAS (24 tahun), terhadap korban RDK (17 tahun) dengan kronologis yang terdapat pada PUTUSAN Pengadilan Militer Ambon III-18 Nomor 115-K/PM III-18/AD/XI/2018. Sehingg…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1287 SUK p
Peran PPAT Sementara Dalam Pensertifikatan Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Pe…
Penelitian mengenai Peran PPAT Sementara Dalam Pensertifikatan Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata. Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPAT SEMENTARA) adalah pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Camat maupun Kepala Desa dapat pula menjadi PPAT di wilayahnya. Hal ini disebabkan suatu keadaan tertentu (kondisi g…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.686 ITR p
Pengaruh Miras Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Kepulauan T…
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan masalah klasik dalam dunia hukum dan gender. Walaupun payung hukum untuk melindungi korban darikekerasan dalam rumah tangga ini sudah ada yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga akan tetapi hal ini belum cukup mengantisipasi kekerasan tersebut dalam hal ini perlunya perhatian dan perlindungan huk…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1273 MEL p
Prinsip-prinsip Dasar Pengaturan Ketentuan Umum Hukum Pidana Dengan Pembentuk…
Dinamika sistem hukum di Indonesia tanpa terkecuali sistem hukum pidana nasional menghendaki Peraturan Perundang-undangan lain yang mengatur hukum pidana materil diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai induk dari pada hukum pidana. Hal ini tentu menyebabkan terjadinya implikasi, sehingga tak jarang terjadi konflik norma antara KUHP dan Undang-undang Khusus diluar KUHP. Metode yang digu…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1271 HAL p
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial Sebagia Korban Kekerasan S…
Perkerja seks komersial adalah seseorang yang menjual dirinya dengan melakukan hubungan seks untuk tujuan ekonomi. Pelacuran atau prostitusi adalah penjual jasa seksual. Pelacuran profesi menjual jasa untuk memuaskan kebutuhan seksual pelanggan, biasanya pelayanan ini dalam bentuk penyerahan tubuhnya. Sebelum adanya istilah pekerjaan seks komersial, istilah lain yang juga mengacu pada pelayanan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1264 MAS p
Perlindungan Hukum Bagi Demonstran Terhadap Tindakan Penganiayaan Oleh Anggot…
Anggota Polri selalu dituntut untuk melayani, mengayomi dan menegakan hukum secara baik dan profesional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, namun manakalah dalam kehidupan tersebut, Anggota Polri melakukan suatu tindakan penganiayaan kepada peserta aksi demonstrasi saat berunjuk rasa atau melakukan demonstrasi, sehingga memunculkan permasalahan: bagaimana penegakan hukum terhadap oknum Pol…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1262 DAH p
Aspek Hukum Pidana Penyediaan Fasilitas Khusus Bagi Ibu Menyususi
Upaya penyediaan fasiltas khusus Ibu menyusui merupakan upaya perlindungan terhadap anak.Penyelenggaraan perlindungan anak merupakan kewajiban dan Negara, Pemerintah,Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua yang meliputi perlindungan di bidang Agama,Pendidikan,Kesehatan dan Sosial. Oleh karena itu penyediaan fasilitas khusus ibu menyusui merupakan kewajiban Negara maupun Pemerintah yang harus dipenuh…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1258 DUM a
Penerapan Hukum Terhadap Perkara Penanaman Ganja Untuk Kepentingan Pengobatan
Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya atau Narkoba semakin banyak terjadi, di Indonesia penyalahgunaan Narkotika memiliki konsekuensi yuridis yang terakomodir di dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki batasan ancaman pidana Minimum Khusus. Penulisan ini berkaitan dengan kasus penyalahgunaan Narkotika yakni tanpa hak melawan hukum memberik…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1241 LAI p
Penegakkan Hukum Oleh Polres Pulau Ambon Dan P.P Lease Terhadap Pemberantasan…
Balapan motor liar merupakan kegiatan beraduh kecepatan kendaraan bermotor yang dilakukan dijalan raya tanpa disertai izin dari aparat kepolisian. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada malam hari sampai dini hari. Fokus pada penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami faktor – faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum terhadap pemberantasan kegiatan balapan liar yang dilaku…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1235 KOS p
Kebijakan Formulasi Asas Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam KUHP Dan Undang-U…
Dianutnya sifat melawan hukum materiel dalam fungsinya yang positif yaitu dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 undang-undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian penjelasan pasal ini telah dibatalkan oleh …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1228 LEA k
Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Menanggulangi LGBT (Lesbian, Gay, Biseksua…
LGBT merupakan perbuatan yang mendapat berbagai penolakan didalam masyarakat Kendati sudah berbagai macam penolakan bermunculan terhadap komunitas LGBT beserta segala aktifitas seksual yang dilakukannya, sampai saat ini perilaku seks menyimpang LGBT masih belum diatur secara jelas dan menyeluruh di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini menimbulkan permasalahan Bagaimana kebijakan huku…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1226 PAS k
Kontruksi Hukum Pidana Pekerja Seks Komersial Melalui Media Online
Penulian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan hukum pidana mengenai permasalahan prostitusi online yang terjadi di Indonesia, serta upaya mengatasi dan menyelesaikan permasalahan dimaksud karena tidak dijelaskan secara khusus di dalam KUHP maupun di dalam Undang-undang yang berkaitan seperti Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang maupun Undang-unda…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1223 WUT k
Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkot…
Maraknya peredaran narkotika yang melibatkan anak sebagai penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian serius baik dari pemerintah, penegak hukum dan masyarakat. Anak yang melakukan tindak pidana harus tetap memperoleh perlindungan hukum demi kepentingan terbaik bagi anak. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terha…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1222 MAN p
Studi Pemenuhan Hak Terdakwa Oleh Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan
Pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa yang tidak mampu oleh Pengadilan Negeri dilakukan dengan cara melalui penetapan oleh ketua hakim majelis yang menangani perkara tersebut berkonsultasi dengan Ketua Pengadilan untuk menunjuk seorang advokat melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum). sehingga memunculkan masalah bagaiman pemenuhan hak terdakwa oleh pos bantuan hukum di Pengadilan …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1218 BER s
Implementasi Diversi Dalam Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasu…
Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. diversi atau pengalihan penyelesaian perkara anak harus dipahami dan dilaksanakan secara tepat dan sesuai mengingat tujuan diversi untuk menghindari efek negatif pada prosesproses peradilan, sesuai yang diamanatkan UU SPPA Pasal …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1207 WAU i
Perlidungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Secara Online
Di Indonesia sudah banyak pengguna alat komunikasi elektronik yang menyediakan jasa internet dan rata-rata pengguna memiliki jaringan sosial contohnya facebook, twitter, bloge, dan lain-lain. Dengan semakin berkembangya teknologi dan internet saat ini, internet dan media sosial tidak hanya berfungsi sebagai media informasi dan media komunikasi saja. Namun juga dapat dimanfaatkan oleh pihak-…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1194 SAL p
Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Penyidik Polri Kepada Tersangka Tindak Pidana …
Sebagai Negara Hukum maka Indonesia selalu dituntut untuk memberikan perlindungan kepada warga negara, sehingga pada implementasinya terdapat sebuah kepastian hukum (legalitas) terhadap proses penegakan hukum demi mewujudkan keadilan yang mengacu pada prosedur dan mekanisme sebagaimana ditentukan dalam KUHAP dalam melakukan proses penegakan hukum pada setiap tingkatan, termasuk pada tingka…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1191 SAH p
Kajian Yuridis Penerapan Hukum Pidana Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Anak
Dalam pelaksanaaan Negara, fungsi hukum dalam menjalankan kekuasaan Negara, antara lain sebagai acuan dari suatu tujuan Negara, sebagai penjaga, pelindung, dan memberikan keadilan bagi manusia, serta melindungi masyarakat dari ancaman bahaya. Hukum pidana sejatinya menjadi jaminan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam keberlangsungan hidup, namun dalam pelaksanaannya tidak semua unsur d…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1189 MEI k
Kajian Hukum Pidana Pengrusakan Barang Pesawat Oleh Pelaku Dalam Keadaan Darurat
Secara khusus pengrusakan terhadap fasilitas/ barang pesawat pada pasal 497 huruf fKUHP dan Pasal 54 huruf c Undang-UndangNomor 1 Tahun 2009. Namun dalam kenyataannya bagaimana jika seseorang penumpang yang karena akibat perbuatannya dapat merusak fasilitas yang terdapat dalam pesawat, namun itu dilakukan dalam keadaan darurat atau genting maka memunculkan masalah “Apakah pengrusakan bar…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1187 SAP k
Pertambangan Batu Cinnabar Tanpa Izin Di Kabupaten Seram Bagian Barat (Tinjau…
Pengaturan pertambangan di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, sehingga seluruh kegiatan pertambangan mengacuh dari Undang-Undang tersebut sebagai dasar hukumnya. Dalam Undang-Undang tersebut mewajibkan kegitan pertambangan dilakukan dengan adanya izin, bila kegiatan pertambangan dilakukan tidak dengan izin maka tindakan tersebut merupakan ti…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1182 DOB p
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara