Ditapis dengan
Penerapan Hukum Pidana Militer Terhadap Oknum Tentara Nasional Indonesia Yang…
Pada realitanya banyak anggota TNI yang bertindak diluar dari kewajaran, melakukan tindak pidana yang menyimpan dari nilai-nilai Sapta Marga. Misalnya saja tindak pidana persetubuhan dengan anak yang dilakukan oleh oknum TNI PRADA JYAS (24 tahun), terhadap korban RDK (17 tahun) dengan kronologis yang terdapat pada PUTUSAN Pengadilan Militer Ambon III-18 Nomor 115-K/PM III-18/AD/XI/2018. Sehingg…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1287 SUK p
Peran PPAT Sementara Dalam Pensertifikatan Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Pe…
Penelitian mengenai Peran PPAT Sementara Dalam Pensertifikatan Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata. Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPAT SEMENTARA) adalah pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Camat maupun Kepala Desa dapat pula menjadi PPAT di wilayahnya. Hal ini disebabkan suatu keadaan tertentu (kondisi g…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.686 ITR p
Pengaruh Miras Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Kepulauan T…
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan masalah klasik dalam dunia hukum dan gender. Walaupun payung hukum untuk melindungi korban darikekerasan dalam rumah tangga ini sudah ada yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga akan tetapi hal ini belum cukup mengantisipasi kekerasan tersebut dalam hal ini perlunya perhatian dan perlindungan huk…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1273 MEL p
Prinsip-prinsip Dasar Pengaturan Ketentuan Umum Hukum Pidana Dengan Pembentuk…
Dinamika sistem hukum di Indonesia tanpa terkecuali sistem hukum pidana nasional menghendaki Peraturan Perundang-undangan lain yang mengatur hukum pidana materil diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai induk dari pada hukum pidana. Hal ini tentu menyebabkan terjadinya implikasi, sehingga tak jarang terjadi konflik norma antara KUHP dan Undang-undang Khusus diluar KUHP. Metode yang digu…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1271 HAL p
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial Sebagia Korban Kekerasan S…
Perkerja seks komersial adalah seseorang yang menjual dirinya dengan melakukan hubungan seks untuk tujuan ekonomi. Pelacuran atau prostitusi adalah penjual jasa seksual. Pelacuran profesi menjual jasa untuk memuaskan kebutuhan seksual pelanggan, biasanya pelayanan ini dalam bentuk penyerahan tubuhnya. Sebelum adanya istilah pekerjaan seks komersial, istilah lain yang juga mengacu pada pelayanan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1264 MAS p
Perlindungan Hukum Bagi Demonstran Terhadap Tindakan Penganiayaan Oleh Anggot…
Anggota Polri selalu dituntut untuk melayani, mengayomi dan menegakan hukum secara baik dan profesional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, namun manakalah dalam kehidupan tersebut, Anggota Polri melakukan suatu tindakan penganiayaan kepada peserta aksi demonstrasi saat berunjuk rasa atau melakukan demonstrasi, sehingga memunculkan permasalahan: bagaimana penegakan hukum terhadap oknum Pol…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1262 DAH p
Aspek Hukum Pidana Penyediaan Fasilitas Khusus Bagi Ibu Menyususi
Upaya penyediaan fasiltas khusus Ibu menyusui merupakan upaya perlindungan terhadap anak.Penyelenggaraan perlindungan anak merupakan kewajiban dan Negara, Pemerintah,Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua yang meliputi perlindungan di bidang Agama,Pendidikan,Kesehatan dan Sosial. Oleh karena itu penyediaan fasilitas khusus ibu menyusui merupakan kewajiban Negara maupun Pemerintah yang harus dipenuh…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1258 DUM a
Penerapan Hukum Terhadap Perkara Penanaman Ganja Untuk Kepentingan Pengobatan
Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya atau Narkoba semakin banyak terjadi, di Indonesia penyalahgunaan Narkotika memiliki konsekuensi yuridis yang terakomodir di dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki batasan ancaman pidana Minimum Khusus. Penulisan ini berkaitan dengan kasus penyalahgunaan Narkotika yakni tanpa hak melawan hukum memberik…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1241 LAI p
Penegakkan Hukum Oleh Polres Pulau Ambon Dan P.P Lease Terhadap Pemberantasan…
Balapan motor liar merupakan kegiatan beraduh kecepatan kendaraan bermotor yang dilakukan dijalan raya tanpa disertai izin dari aparat kepolisian. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada malam hari sampai dini hari. Fokus pada penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami faktor – faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum terhadap pemberantasan kegiatan balapan liar yang dilaku…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1235 KOS p
Kebijakan Formulasi Asas Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam KUHP Dan Undang-U…
Dianutnya sifat melawan hukum materiel dalam fungsinya yang positif yaitu dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 undang-undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian penjelasan pasal ini telah dibatalkan oleh …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1228 LEA k
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara