“Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pelaku tindak pidana peredaran kosmetik tanpa izin edar dengan studi kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Msh. Permasalahan yang dikaji meliputi kualifikasi Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada pelaku peredaran kosmetik tanpa izin edar, serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana. Penelitian ini b…

Kualifikasi kekerasan fisik terhadap anak

Kekerasan fisik terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran yang masih sering terjadi di lingkungan keluarga, bahkan dianggap wajar. Seperti kasus di Buru Selatan dan Kecamatan TNS, dimana tindakan memukul, menjambak, menggigit dan mengikat anak di pohon sebagai hal yang wajar untuk mendidik anak. Hal ini menunjukan bahwa masyarakat masih menoleransi kekerasan fisik sebagai bentuk mend…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PORNOGRAFI DALAM APLIKASI MANGO

Edisi

terbaru

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PORNOGRAFI DALAM APLIKASI MANGO

No. Panggil

SP.3032 MIA p1

Pela Sebagai Sarana Penanggulangan Kejahatan Antara Desa Abio Dan Desa Ramb…

Hukum adat adalah sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat, berdasarkan norma, kebiasaan, dan nilai-nilai yang diwariskan secara turun temurun. Hukum ini tidak selalu tertulis tetapi ditaati dan memiliki sanksi sosial. Pela adalah suatu sistem kekerabatan dan ikatan persaudaraan yang telah lama hidup dalam masyarakat adat Maluku, termasuk di Pulau Seram, Pulau Ambon, …

PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN DEEPFAKE PORNOGRAFI AKIBAT PENYALAHGUNAAN ARTIF…

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan telah memiliki dampak yang sangat besar pada berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal penyalahgunaan teknologi untuk membuat konten deepfake pornografi. Dengan deepfake memungkinkan manipulasi terhadap gambar dan video tanpa izin pemilik. Fenomena ini menimbulkan banyak pertanyaan bagi korban yang mengalami pencemaran nama baik, pel…

Pengantar Hukum Lingkungan

Buku ini memuat bahasan antara lain: asas-asas ekologi lingkungan hidup,kesadaran dan unsur hukum lingkungan,pengertian hakikat,peranan perkembangan klasifikasi hukum,perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,dasar-dasar pemikiran landasan konstitusi,asas-asas dan tujuan pplh,ruang lingkup,instrumen yuridis,hak dan kewajiban masyarakat

Tugas - Tugas Kejaksaan Di Bidang Yustisial

Buku ini secara garis beras mengemukakan masalah pelaksanaan pakem berdasarkan undang - undang; pengawasan terhadap pers, radio, televisi dan film; pengawasan orang asing di indonesia dan diselingi dengan kegiatan jaksa masuk desa.

Proses Pemeriksaan Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tipikor Ting…

Buku ini disesuaikan dengan praktek sehari - hari sehingga dapat bermanfaat bagi pembaca baik APH ( Hakim tindak pidana korupsi, jaksa, advokat), tersangka/ter[idana tindak pidana korupsi, akademisi, LSM antikorupsi, dan para pemerhati dibidang tindak pidana korupsi.

KAJIAN YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP UPAYA HUKUM BANDING DALAM TINDAK PI…

Penangkapan terhadap seseorang dilakukan tanpa adanya bukti awal yang cukup sebagaimana diatur dalam KUHAP. Penyidik terkadang bertindak tanpa dasar yang jelas, sehingga keputusan mereka terkesan asal-asalan atau kurang mempertimbangkan aspek hukum yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membahas putusan bebas terhadap upaya hukum banding dalam tindak pidana pembu…

Kajian Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemer…

Dalam mempertimbangkan suatu putusan oleh majelis hakim juga menjadi langkah penting dengan memperhatikan segala aspek berupa fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dengan pertimbangan hukum hakim yang merupakan argument yang digunakan oleh hakim sebagai dasar sebelum memutus suatu perkara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutu…

“Pertimbangan Hukum Hakim Yang Menjatuhkan Hukuman Lebih Ringan Dari Tunt…

Tindak pidana penganiayaan yang marak terjadi di Indonesia sering kali hukumannya tidak sesuai dengan harapan para pihak yang berperkara, hal ini tidak terlepas dari putusan hakim yang dijatuhi bagi terdakwa dalam persidangan, akibat dari putusan yang dirasa tidak sesuai akan menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyakarat bagi aparat penegak hukum, seperti tindak penganiayaan yang terjadi…

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor …

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Seiring berkembangnya masyarakat, kejahatan pun meningkat dan dapat dikatakan bahwa kejahatan merupakan fenomena sosial yang tidak ada habisnya. Pencurian adal…

“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Konten Bermuatan Pornografi”.

Kemajuan teknologi yang sangat pesat di zaman ini, membuat umat manusia dapat memperoleh informasi dengan mudah dan cepat, teknologi yang semakin canggih tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif akan tetapi banyak yang menggunakan kehebatan teknologi untuk tindakan-tindakan negatif, seperti penyebaran konten pornografi yang akan memberi dampak b…

Penjatuhan Pidana Terhadap Orang Yang Bukan Pelaku Tindak Pidana,

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim Putusan atas suatu perkara.Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberat…

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Jasa…

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dengan modus jasa titip tiket konser online, sebuah bentuk kejahatan digital yang semakin marak seiring meningkatnya aktivitas transaksi elektronik di era teknologi informasi. Penipuan ini umumnya dilakukan dengan memanfaatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaku yang mengaku memiliki akses khusus terh…

Pertanggung jawaban pidana korporasi atas kelalaian yang mengakibatkan kebaka…

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan implementasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan yang sering kali disebabkan oleh korporasi serta Menganalisis dan menjelaskan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Dalam konteks hukum pidana, korporasi sebagai entitas hukum dapat dikenakan …

Kewenangan Menteri Kelautan Dan Perikanan Dalam Tindakan Pemboman Kapal Berbe…

Penulisan ini berkaitan dengan kewenangan menteri kelautan dan perikanan dalam tindakan pemboman kapal berbendera asing. Dengan rumusan masalah apakah menteri kelautan dan perikanan berwenang dalam tindakan pemboman kapal berbendera asing, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah menteri kelautan dan perikanan berwenang dalam tindakan pemboman kapal berbendera asing. Penelit…

Perlindungan Hukum Terhadap Obyek Sipil Dalam Bentuk Kewajiban Negara Dalam K…

Hukum humaniter internasional menegaskan bahwa Negara memiliki kewajiban untuk melindungi obyek sipil selama konflik bersenjata, ini termasuk melindungi mereka dari serangan yang tidak proporsional atau tidak perlu, dan juga melindungi mereka dari tindakan yang merugikan seperti penyiksaan, perampasaan, atau perlakuan yang tidak manusiawi. Negara juga memiliki kewajiban untuk memberikan …

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Eksibisionisme Menurut Undang-Undang Nomor 44…

Eksibisionisme merupakan perilaku seseorang memperontokan alat kelamin kepada orang lain didepan umum. Perilaku ini mengandung unsur pornografi sehingga menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, Maraknya kasus eksibisionisme yang terjadi namun tidak terlapor membuat pelaku eksibisionisme sering luput dari jeratan hukum, hal ini dilihat sebagai masalah yang belum mencapa…

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kekerasan Eksploitasi Ekonomi

Sesuai dengan permasalahan yang disebutkan sebelumnya maka permasalahan dalam penulisana ini adalah Permasalahan atas eksploitasi ekonomi anak dalam keluarga oleh orang tua yakni dengan tidak menyekolahkan anak akan tetapi berbanding terbalinya mempekerjakan anak sejak usia dini untuk bekerja mencari nafkah membantu orang tua dengan menjual sayur, kelapa, ikan, menyapu, memaksa anak u…