Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Anak bukanlah kasus yang jarang terjadi masyarakat. Untuk itu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan kepastian kepada anak sebagai generasi penerus bangsa. Proses pengadilan terhadap pelaku kekerasan terhadap anak sangatlah mendapat perhatian serius dari penegak hukum d…
Membahas persoalan aborsi sudah bukan merupakan rahasia umum dan bukan hal yang tabu untuk dibicarakan. Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi dimana-mana serta bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan, apakah hal itu dilakukan oleh remaja yang terlibat pergaulan bebas atau para orang dewasa yang tidak mau dibebani tangg…
Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia sekarang ini sangat marak terjadi, bukan hanya dipusat, korupsi juga terjadi di daerah-daerah. Seperti kasus korupsi yang terjadi di Ambon, salah satunya yaitu kasus korupsi dana lomba kompetisi siswa yang dilakukan oleh Anthoneta Gaspersz selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Dalam kasus ini jaksa menemukan ada pertanggungjawaban fiktif dalam …
Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan suatu perkara pidana dipersidangan, dan hakim sebagai aparatur penegak hukum hanya akan mempertimbangkan dan menilai apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut mengenai benar atau tidaknya terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, didalam hal akan menjatuhkan keputusannya. Karena hakim mempunyai tujuan menegakan kebenaran dan …
Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Tindak pidana pencabulan bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa saja namun banyak tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak. Tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak melibatkan …
Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus mememuat pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hukum, yang menjadi dasar sebelum memutuskan perkara, hakim harus menarik fakta-fakta dalam proses persidangan yang merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti.. Pertimbangan non yuridis (sosiologis) menekankan …
Kebebasan hakim yang didasarkan pada kemandirian kekuasaan kehakiman di Indonesia dijamin dalam Konstitusi di implementasikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya di implementasikan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Independensi diartikan sebagai bebas dari pengaruh eksekutif ma…
Hakim sebagai panglima dalam lingkup peradilan di Indonesia. Berbicara pada hakim dalam menjatuhkan putusan dalam kasus Kekerasan dalam rumah tangga seperti salah satunya kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung sudah sering terjadi dan aturan yang dipakai hanya mengacu pada UU Perlindungan anak dan UU PKDRT, tetapi ancaman pidana yang berlaku kadang menjadi pertimb…
Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain : (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan yang tertuang dalam pasal ini tidak mengatur secara spesifik mengenai perkawinan beda agama, karenanya seri…
Dalam persidangan perkara perdata terdapat upaya penyelesaian sengketa secara damai yang diatur dalam Pasal 130 HIR/154 RBG. Upaya perdamaian di persidangan merupakan hal yang wajib dilakukan oleh Hakim yang memeriksa perkara tersebut. Untuk saat ini, pengaturan teknis dari Pasal 130 HIR/154 RBg diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perdamaian itu se…