Mekanisme Penggunaan Closed Circuit Television (CCTV) Sebagai Alat Bukti Petu…

Pemasangan CCTV mempunyai tujuan guna melakukan pemantauan terhadap situasi maupun kondisi tempat tertentu, adannya CCTV dapat membantu pembuktian suatu tindak pidana pembunuhan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa dan membahas mekanisme penggunaan CCTV dan Kendala-kendala yang ditemui dalam penggunaan CCTV. Metode penelitian yang digunakan dengan tipe penelitian yuridis normatif. …

Pengaturan Terhadap Organisasi Pemberontak OPM Perspektif Hukum Internasional

Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan sebuah organisasi pemberontak di Papua yang dibentuk dengan misi ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satu perjuangannya adalah berupaya mendapatkan pengakuan internasional dengan cara mendirikan Kantor OPM di Inggris. Sehingga permasalahan yang ingin dikaji adalah bagaimana pengaturan terhadap organisasi …

Penyalahgunaan Senjata Tajam Oleh Masyarakat Adat Di Kabupaten Buru Selatan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1551 PAS p

Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat Atas Tanah Adat Antara Desa Bebar Timur dan …

Skripsi ini membahas tentang Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat Atas Tanah Adat antara Desa Bebar Timur dan Desa Kumur Kabupaten Maluku Barat Daya. Upayah melindungi hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat oleh pemerintah pasca reformasi dilakukan dengan berlandaskan pada pengakuan konstitusional Negara terhadap eksistensi masyarakat hukum adat yang termuat dalam Pasal 18B Ayat (2) Undan…

Kualifikasi Pelaku Tindak Pidana Pengrusakan Barang yang Dilakukan Secara Ber…

Kebanyakan kejahatan saat ini yang ditemui adalah kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama atau adanya penyertaan (deelneming). Dalam tindak pidana penyertaan (deelneming) adalah sebuah istilah hukum yang mengacu pada keikutsertaan dan pembantuan seorang dalam melakukan tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana atau kejahatan pengrusakan terhadap barang milik orang lain ya…

Persona Non Grata Dalam Praktek Negara Rusia Dan Ukraina Beserta Implikasi Hu…

Dalam melakukan hubungan diplomatik tentu saja ada pejabat diplomatik yang menjalankan fungsinya masing-masing untuk mewakili negaranya sesuai dengan pasal 3 ayat (1) konvensi wina 1961. Hubungan diplomatik yang dijalin suatu negara tentu saja telah mendapatkan persetujuan dari negara yang ingin menjalin hubungan diplomatik. Pasal 9 Konvensi Wina 1961 mengatur tentang persona non grata …

Penyelundupan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan

Latar Belakang penulisan skripsi ini adalahLembaga Pemasyarakatan atau lebih dikenal sebagai Lapas merupakan tempat untuk membina narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Namun ironisnya Lembaga Pemasyarakatan dijadikan sebagai tempat peredaran narkoba…

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Orang T…

Penelitian in bertujuan untuk menganalisa dan membahas pengaturan dan perlindungan hak anak korban kekerasan dalam pengasuhan orang tua/wali serta menganalisa dampak kekerasan terhadap anak korban kekerasan yang dilakukan oleh orang tua/wali. Adapun penelitian in bersifat yuridis normatif, sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Tekni…

Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Kesaksian yang Meringankan Dalam Tindak Pid…

Maraknya kasus pemerkosaan yang terjadi, membuat semakin banyak anakanak, remaja, anak mudah bahkan orang yang sudah lanjut usia sekalipun menjadi korban pemerkosaan. Oleh karena itu, dibutuhkan penegakan hukum yang optimal dalam memberikan efek jera kepada pelaku khususnya dalam putusan hakim. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan defenisi tentang Putusan pengadilan adala…

Penyitaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Acara Pidana

Penyitaan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidk berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan, Penyitaan yang dikarenakan adalah suatu upaya paksa, maka menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 38 ayat 1 KUHAP, Penyitaan hanya dapat di…