Kajian Yuridis Terhadap Penerbitan Surat Perintah Penyidikan Ganda Dalam Kasu…

Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) merupakan salah satu proses hukum yang berkaitan dengan administratif dalam memberikan kewenangan kepada para penyidik untuk dapat melakukan penyidikan. Dasar hukum yang mengatur mengenai Sprindik terdapat didalam Peraturan Kapolri Nomor No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Realita yang terjadi terdapat surat perintah penyidikan ganda …

Bentuk Pertanggungjawaban Pelanggaran HAM Terhadap Tawanan Perang Menurut Huk…

Konflik Suriah dilatarbelakangi oleh peristiwa Kebangkitan Dunia Arab (Arab Spring), yang terkait aksi demonstrasi dan perlawanan rakyat di Timur Tengah dan Afrika Utara yang berakhir dengan jatuhnya rezim yang berkuasa di negara-negara kawasan tersebut. Di Suriah sejak rezim Presiden Hafiz al-Assad pada Tahun 1971 berkuasa cenderung menggunakan kekerasan untuk meredam demonstrasi denga…

Aturan Wajib Bagi Konsumen Menjadi Anggota Happy Kiddy Ditinjau Dari Hukum Pe…

Perlindungan konsumen ialah bagian yang tak terpisahkan dari akvititas bisnis yang sehat. Penerapan klausula baku untuk melindungi konsumen diatur dalam Pasal 18 Ayat 1 huruf (a) dan (b) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam penelitian ini, penerapan klausula baku dan kewajiban menggunakan kartu anggota Happy Kiddy dalam bertransaksi pada wahana bermain anak-anak ol…

Keabsahan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kota Tual Ditinjau Dari UU No. 10 …

Kota Tual sebagai suatu daerah otonom yang memiliki potensi pariwisata daerah saat ini belum dapat dikelola secara maksimal oleh pemerintah daerah serta perangkat daerah dalam hal ini dinas pariwisata. Alasan utama belum dikelolanya destinasi pariwisata di Kota Tual karena belum disahkannya Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) sebagai pedoman pengelolaan pariwisata. …

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Usaha Penimbun Minyak Goreng Bersub…

Saat ini, kebanyakan minyak goreng yang beredar cenderung dipatok dengan harga lama atau di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah beberapa waktu lalu. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Brigjen Ahmad Ramadhan pernah menjelaskan, pelaku usaha yang terbukti menimbun minyak goreng terancam pidana penjara dan denda. Penimbun minyak goreng dapat dikenai …

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Eksibisionisme

Dalam pasal 281 ayat (1) dan (2) mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan yang berbunyi dalam ayat (1) berbunyi. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan dan ayat (2) berbunyi. Barang siapa dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan…

Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Peretasan Yang Masuk Dalam Golongan Whi…

Awalnya istilah hacker mempunyai arti positif, yaitu seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang komputer dan mampu membuat atau mengembangkan suatu program menjadi lebih baik. Hacker seperti ini biasa dikenal dengan istilah White Hat Hacker atau Ethical Hacker. Tetapi dalam realita yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, masih banyak kasus yang terjadi di luar sana yang terkait w…

Perdagangan Satwa Liar Ditinjau dari Convention on International Trade in End…

Penyelundupan, perdagangan, dan pencurian satwa liar yang dilindungi mengalami peningkatan cukup tinggi, seperi orang utan, harimau, primata, dan berbagai jenis satwa liar lainnya. Tercatat sejak tahun 2014 ada 14 kasus sampai pada tahun 2016 kasus meningkat menjadi 25 kasus perdagangan satwa liar yang diperdagangkan secara ilegal. Hal tersebut akan menimbulkan dampak semakin kurangny…

Pertanggungiawaban Negara China Akibat Pencermaran Di Laut China Selatan Dala…

Salah satu perusahaan analasis ciira satelii yaittt iiead {)i Sinruinrnr yang berkecludukan di lrlegara Anerika Serikat, mencmukan bahwa tciair terjacli pencemaran terhadap lingkungan laut pada kawasan Laut Clhina Selatan tepatnya di iiepulauan Spratl_v yaitu puiau karang Whitsun Recf yang masih menjadi bagian dari Zona Ekonorni Eksklusif clali Ncgara Filipina. Ilat ini yitfls tnemotivasi …

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kepemilikan Objek Jaminan Fidusia Yang Telah …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.843 SIM p

Penyalahgunaan Wewenag Kepala Desa Dalam Membuat Surat Keterangan Tanah

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.487 TUH p

Perlindungan Objek Sipil Dalam Konflik Bersenjata Ukraina Dan Rusia

Hukum humaniter internasional merupakan hukum yang di buat untuk meringankan penderitaan akibat kondisi perang dengan cara melindungi pihak yang tidak bisa mempertahankan diri dengan mengatur sarana dan metode perang. dalam kajian hukum humaniter disebut obyek sipil. Objek sipil adalah semua obyek yang bukan objek militer, dan oleh karena itu tidak dapat dijadikan sasaran serangan piha…

Pertanggungjawaban Hukum Nahkoda Kapal Yang Berlayar Tanpa Persetujuan Berlay…

Nakhoda mempunyai tanggung jawab yang besar dalam keselamatan dan keamanan melayarkan kapalnya. Oleh karena itu, untuk melakukan pelayaran terdapat salah satu persyaratan yaitu surat persetujuan berlayar dari syahbandar sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 219 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2008 yang mengatur bahwa Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikelu…

Keabsahan Proses Pembuktian Perkara Pidana dalam Persidangan yang Bersifat On…

Persidangan elektronik/online sebagaimana yang diatur dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2020, telah memberi andil positif pada proses pembuktian dalam persidangan perkara pidana di Indonesia. Penulisan dengan judul : “Keabsahan Proses Pembuktian Perkara Pidana Dalam Persidangan Yang Bersifat Online”, memiliki rumusan masalah apakah proses pembuktian perkara pidana yang dilakukan secara on…

Tanggung Jawab Produk Big Star Celular Kepada Konsumen Dalam Transaksi Jual B…

Penelitian yang berjudul TANGGUNG JAWAB PRODUK BIG STAR CELULAR KEPADA KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI TELEPON GENGGAM TANPA GARANSI/ILLEGAL, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perlindungan konsumen merupakan suatu tindakan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada konsumen, Dalam usaha perkonomian, ada yang namanya hubungan timbal balik antara pelaku usaha d…

Pelaksanaan Perjanjian Babalu dalam Masyarakat Negeri Sanahu

Dalam kehidupan sehari – hari, manusia tidak terlepas dari melakukan kegiatan perjanjian, baik yang dilakuan secara tertulis maupun tidak tertulis. Dalam Kitab Undang – undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) perjanjian merupakan sumber dari perikatan. Pasal 1313 mengartikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhada…

Sanksi Administrasi Dalam Instruksi Gubernur Nomor 03 Tahun 2021

Tindakan penetapan status darurat kesehatan menimbulkan problematik, yakni apakah kedaruratan COVID-19 di Indonesia sama dengan keadaan bahaya atau kegentingan yang memaksa. Disisi lain pemerintah menetapkan bahwa pandemi COVID-19 merupakan kegentingan yang memaksa dengan lewat diterbitkannya Instruksi Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat Ber…

Kajian Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Ambon No 220/Pdt.G/2021/PA.A…

Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1. Namun, apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang Pasal 3 ayat 2. Meskipun hal itu dikehendaki oleh pihakpihak yan bersangkutan, hanya dapat di lakukan dengan beberapa persyaratan sebagai…

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Kejahatan Terorisme

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme Pasal 6. Dalam penerapannya masih ada yang melakukan tindak pidana terorisme di Indonesia dengan cara menyerang objek vital dan fasilitas publik. Penelitian bertujuan untuk mengkaji dan membahas bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak y…

Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Perusahaan Dalam Kaitannya Dengan …

Pada era globalisasi ini, berbagai cara dilakukan oleh perorangan atau perusahaan untuk mendapatkan keuntungan, salah satunya dengan mendapatkan informasi yang memiliki nilai ekonomis (rahasia dagang) tanpa memperdulikan legalitasnya, yang mana bocornya informasi tersebut dari suatu perusahaan dapat memberikan kerugian pada suatu perusahaan, sebagai contoh Putusan MA Nomor 1713K/Pdt/2…