Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Penganiayaan Kekerasan Dalam Rum…

Pengaturan hukum mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bahwa, “untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara, dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila da…

Faktor-Faktor Yang Mempengharui Pembinaan Warga Binaan (Studi Pada Lembaga Pe…

Program pembinaan kemandirian adalah suatu upaya yang dimanfaatkan dalam UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dimana out put dari program ini adalah setiap warga binaan pemasyarakatan mempunyai kemampuan dan keterampilan yang dapat dijadikan sebagai modal awal bagi yang bersangkutan untuk kembali hidup dalam masyarakat bebas secara baik dan bertanggung jawab. Hal ini berarti pe…

Pelestarian Bahasa Daerah Tanimbar Sebagai Upaya Perlindungan Ekspresi Budaya…

Bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional pada hakekatnya telah dirumuskan didalam Pasal 32 ayat 2 UUD 1945. Pelestarian bahasa daerah Tanimbar dalam 5 bahasa baik itu bahasa fordata, yamdena timur, selaru, makatian, dan selwasa dalam penggunaannya hampir sebagian besar jumlah penuturnya sedikit. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana cara melestarik…

Pelanggaran Pesawat Negara Asing Yang Terbang Di Luar Alur Laut Kepulauan Ind…

Wilayah udara suatu Negara merupakan ruang udara yang berada di atas wilayah laut pedalaman, wilayah daratan, laut teritorial, dan juga wilayah laut suatu Negara kepulauan. Berdasarkan adagium romawi, kedaulatan suatu Negara di ruang udaranya adalah sampai dengan ketinggian tidak terbatas. . Dalam pasal 1 Konvesi Paris 1919 yang di kuatkan oleh Konvensi Chicago 1944 menegaskan bahwa suatu …

Perlindungan Gedung Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia dalam Konflik Be…

Gedung perwakilan diplomatik merupakan tempat yang digunakan untuk menjalankan segala kegiatan yang berkaitan dengan misi dari para pejabat diplomatik. Gedung perwakilan diplomatik dilindungi secara hukum dalam Pasal 22 Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik. Gedung tersebut dilindungi dari segala gangguan dan dalam keadaan apapun, termasuk pada saat terjadi konflik bersenjata…

Fungsi Dewan HAM Eropa Dalam Menangani Pelanggaran HAM Di Hungaria

Pengungsi dan pencari suaka merupakan salah satu objek yang harus dilindungi oleh setiap negara, tentu perlindungan ini sesuai dengan The Convention relating to the Status of Refugees atau Konvensi Tentang Status Pengungsi Tahun 1951. Namun pada faktanya tidak sedikit negara yang mengabaikan hak-hak dari para pengungsi dan pencari suaka yang salah satunya ialah Negara Hungaria. Negara H…

Tinjauan Hukum Lingkungan Terhadap Dampak Penambangan Emas Ilegal Di Gunung B…

Penambangan emas tanpa izin adalah dilarang karena merupakan suatu aktivitas yang ilegal. Penambangan emas ilegal di Gunung Botak Kabupaten Buru, mengakibatkan dampak kerusakan lingkungan yang sangat besar seperti rusaknya ekosistem hutan dan sungai akibat dari penggunaan mercuri dan sianida. Oleh karena itu maka penelitian ini hendak meneliti dampak penambangan emas ilegal di Gunung Bo…

Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.468 KOH p

Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Menurut Perat…

Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang dimiliki oleh pemegang hak atas tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Terbitnya Sertifikat dalam rangka kegiatan pendaftaran tanah agar pemegang hak dapat menjadikan sertifikat sebagai tanda bukti kepada pemegang hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Penelitian …

Akibat Hukum Pembatalan Pelaksanaan Perkawinan Secara Sepihak

Pasal 58 KUHPerdata menyebutkan bahwa janji kawin (nikah) baru akan menimbulkan hak menuntut, apabila janji kawin (nikah) telah diberitahukan kepada Pegawai Catatan Sipil serta di ikuti dengan pengumuman kawin, sementara Pasal 29 ayat (1)) menyebutkan bahwa janji kawin baru mempunyai akibat hukum, bila janji kawin tersebut dibuat secara tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawina…