Ditapis dengan
“Pertimbangan Hukum Hakim Yang Menjatuhkan Hukuman Lebih Ringan Dari Tunt…
Tindak pidana penganiayaan yang marak terjadi di Indonesia sering kali hukumannya tidak sesuai dengan harapan para pihak yang berperkara, hal ini tidak terlepas dari putusan hakim yang dijatuhi bagi terdakwa dalam persidangan, akibat dari putusan yang dirasa tidak sesuai akan menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyakarat bagi aparat penegak hukum, seperti tindak penganiayaan yang terjadi…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- “Pertimbangan Hukum Hakim Yang Menjatuhkan Hukuman Lebih Ringan Dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam Kasus Penganiayaan (Studi Putusan Nomor: 1/ Pid.B/2024/PN Dob)”
- No. Panggil
- SP.3026 NOV p1
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor …
Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Seiring berkembangnya masyarakat, kejahatan pun meningkat dan dapat dikatakan bahwa kejahatan merupakan fenomena sosial yang tidak ada habisnya. Pencurian adal…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polresta Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease,
- No. Panggil
- SP.3025 RIA p1
“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Konten Bermuatan Pornografi”.
Kemajuan teknologi yang sangat pesat di zaman ini, membuat umat manusia dapat memperoleh informasi dengan mudah dan cepat, teknologi yang semakin canggih tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif akan tetapi banyak yang menggunakan kehebatan teknologi untuk tindakan-tindakan negatif, seperti penyebaran konten pornografi yang akan memberi dampak b…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Konten Bermuatan Pornografi”
- No. Panggil
- SP.3024 JEL p1
Penjatuhan Pidana Terhadap Orang Yang Bukan Pelaku Tindak Pidana,
Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim Putusan atas suatu perkara.Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberat…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Penjatuhan Pidana Terhadap Orang Yang Bukan Pelaku Tindak Pidana
- No. Panggil
- SP.3023 IRA p1
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Jasa…
Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dengan modus jasa titip tiket konser online, sebuah bentuk kejahatan digital yang semakin marak seiring meningkatnya aktivitas transaksi elektronik di era teknologi informasi. Penipuan ini umumnya dilakukan dengan memanfaatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaku yang mengaku memiliki akses khusus terh…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Jasa Titip Tiket Konser
- No. Panggil
- SP.3022 ARI p1
Pertanggung jawaban pidana korporasi atas kelalaian yang mengakibatkan kebaka…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan implementasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan yang sering kali disebabkan oleh korporasi serta Menganalisis dan menjelaskan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Dalam konteks hukum pidana, korporasi sebagai entitas hukum dapat dikenakan …
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Pertanggung jawaban pidana korporasi atas kelalaian yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan
- No. Panggil
- SP.3021 BER p1
Tinjauan Hukum Pidana Terhadapap Perbuatan Penganiayaan Atas Dasar Pembelaan …
Salah satu alasan penghapus pidana dalam hukum pidana Indonesia ialah pembelaan terpaksa (noodwear) yang terdapat dalam pasal 49 KUHP yang disebut alasan penghapus pidana umum. Untuk dapat menerapkan ketentuan pasal 49 KUHP maka harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut yaitu ada serangan yang bersifat seketika dan mengancam secara langsung, Serangan tersebut bersifat melawan hukum, Sa…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1632 DUM t
Analisis Yuridis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tahap Penyelidik…
Pengembalian kerugian keuangan negara adalah tujuan utama penegakan tindak pidana korupsi. Penegakan hukum penanganan perkara tindak pidana korupsi adalah menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi tersebut hingga tuntas. Tujuan penanganan perkara tindak pidana korupsi tentunya ialah menangani perkara tipikor tersebut, selain itu juga memaksimalkan pengembalian kerugian negara. Penanga…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1802 PER a
Sanksi Pidana Terhadap Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak ( Putusan Nomor 24…
Perlindungan hukum terhadap anak dapat didefinisikan sebagai upaya untuk melindungi hak-hak anak dan berbagai jenis kekerasan, serta berbagai upaya untuk menjaga kesejahteraan anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah undang-undang yang mengatur peradilan anak. dalam hal seorang anak nakal yang berusia 8 tahun tetapi belum berusia 18 tahun dan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1801 ALI s
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Sedarah Yang Melakukan Tindak Pidana Pemerko…
Pemerkosaan adalah suatu tindakan atau perbuatan laki-laki yang memaksa perempuan agar mau bersetubuh dengannya diluar perkawinan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Tindak pidana pemerkosaan sudah diatur jelas dalam Pasal 81 Ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1797 WAT p
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara