Peran Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Piru Dalam Mengurangi Residivis Tin…

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu bentuk kejahatan kesusilaan yang berdampak serius bagi korban maupun tatanan sosial. Dalam praktiknya,tidak sedikit pelaku kembali melakukan tindak pidana setelah menjalani hukuman,yang dikenal sebagai residivis.Kondisi ini menunjukan bahwa Lembaga permasyarakatan belum sepenuhnya berhasil mencegah pengulangan tindak pidana.Di Lapas Kelas II…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONTEN KREATOR TIKTOK DALAM PENGUNAAN KOMERSIAL…

Tiktok merupakan aplikasi media sosial yang memukinkan penguna untuk membuat video pendek, yang dalam pembuatan video pada aplikasi tiktok juga timbul hak cipta oleh pembuat video, yang hak ciptnya dilindungi seperti dijelaskan pada pasal 40 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta . Oleh karena itu, dalam hal terjadinya pengunanan dari pihak stasiun tv untuk pengunaan komers…

Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Beritikad Baik Dalam…

Perkembangan teknologi digital mendorong perubahan signifikan dalam pola transaksi masyarakat. Akan tetapi, kemudahan tersebut tidak selalu diikuti dengan praktik usaha yang sesuai dengan kewajiban hukum. dalam kenyataannya, masih banyak pelaku usaha yang memanfaatkan celah sistem dengan memberikan informasi yang tidak akurat, menampilkan visual produk yang menyesatkan, menyembunyikan c…

WARTAWAN PERANG DAN PELANGGARAN HAK-HAKNYA DI WILAYAH KONFLIK

Wartawan perang memegang peranan penting dalam memberikan informasi objektif dan akurat dari wilayah konflik bersenjata. Namun, dalam menjalankan tugasnya, mereka kerap menjadi sasaran kekerasan, penculikan, hingga pembunuhan, yang merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional. Metode Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji status hukum warta…

“Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan”

Anak sebagai generasi muda merupakan kekuatan sosial yang nantinya akan berperan sangat besar dalam pembangunan bangsa dan Negara, atas dasar inilah maka masyarakat dan pemerintah hendaknya menyadari perlunya suatu perhatian khusus yang diberikan terhadap anak, yang mereka alami akan berpengaruh buruk bagi masa depan dan perkembangan jiwa anak. Undang- Undang Dasar Negara Republik Ind…

Keabsahan Penetapan Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri Yang Diduga Menggunak…

UU No No 6 Tahun 2014 adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerint…

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEG…

Penelitian ini bertujuan untuk bertujuan mengkaji putusan hakim pada Pengadilan Negeri Ambon Dalam Perkara Nomor:9/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Amb. (Kasus DD dan ADD Kabupaten Seram Bagian Barat)Apakah Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb tanggal 4 Januari 2018 telah sesuai berdasarkan alat bukti yang sah?Salah satu fakta persidangan adalah Perkara…

Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Kasus Penelantaran Rumah Tangga (Studi Putu…

Pertimbangan hakim terhadap kasus penelantaran rumah tangga sangat penting mengingat penelantaran rumah tangga merupakan bagian dari kekerasan dalam rumah tangga, karena kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi. Sehingga dibutuhkan pertimbangan hakim yang…

Tanggung Jawab Pihak Developer Akibat Wanprestasi Terhadap Konsumen Atas Ju…

Perjanjian yang dibuat secara sah sesuai Pasal 1320 KUHPerdata, akan menimbulkan hubungan hukum yang menciptakan hak dan kewajiban bagi para pihak. Hal ini diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, bahwa perjanjian bersifat mengikat layaknya undang-undang berlaku bagi para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sebagaimana dalam perjanjian jual beli rumah antara developer dengan k…

PENETAPAN BOKA DALAM PERKAWINAN SUKU BUTON DI TINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

Edisi

terbaru

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

PENETAPAN BOKA DALAM PERKAWINAN SUKU BUTON DI TINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

No. Panggil

SE.3042 CIT e1

INTERNATIONAL CRIMINAL COURT” DALAM PENANGANAN PELANGGARAN HUKUM HUMANITE…

International Criminal Court (ICC) atau Mahkamah Pidana Internasional adalah pengadilan internasional yang dibentuk untuk menegakkan keadilan internasional dan menangani kejahatan internasional, termasuk kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida. ICC didirikan berdasarkan Statuta Roma, yaitu perjanjian internasional yang diratifikasi oleh sejumlah negara di seluru…

Sengketa Merek Dagang Antara Benning Dan Bening’s Clinic,

Perkembangan dunia bisnis dan perdagangan yang semakin pesat, baik ditingkat nasional maupun internasional telah memicu persaingan usaha yang semakin ketat. Dalam praktinya, situasi ini dapat menimbulkan tindakan persaingan yang tidak sehat, seperti pembajakan dan peniruan merek tanpa izin. Untuk mengatasi hal tersebut, secara normatif hukum memberikan perlindungan melalui mekanisme pendaf…

Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Dalam Sengketa Perbatasan Dan…

Masalah sengketa perbatasan antar-negara memiliki dampak yang sangat luas terhadap stabilitas keamanan, dengan demikian, Sengketa perbatasan antar negara menjadi ancaman yang terus-menerus terhadap keamanan dan perdamaian, baik dari segi nasional maupun internasional. Hal ini terkait dengan kedaulatan negara yang pada akhirnya dapat memengaruhi stabilitas nasional dan global. Penyeles…

Kekuatan Hukum Perjanjian Tidak Tertulis Apabila Terjadi Wanprestasi.

Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut sebagai KUH Perdata) adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk didapatkan adanya suatu perjanjian paling sedikit harus ada dua pihak sebagai subjek hukum, dimana masing-masing pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam s…

Strategi polresta pulau ambon dan pulau-pulau lease dalam menanggulangi tin…

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan suatu tindakan yang mencakup perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan individu dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau pemberian imbalan untuk memperoleh persetujuan dari orang …

Pengalihan Hak Tagi Dengan Cessie Oleh Pihak Bank Pada Perjanjian Kredit,

cessie adalah suatu cara pemindahan piutang atas nama dimana piutang itu dijual oleh kreditur lama kepada orang yang nantinya menjadi kreditur baru, namun hubungan hukum utang piutang tersebut tidak hapus sedetikpun, tetapi dalam keseluruhannya dipindahkan kepada kreditur baru yang diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam pengalihan hak taggih denga…

“Implikasi Hukum Putusan Bebas Terhadap Pelaku Penganiayaan Yang Mengakib…

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum melindungi masyarakat dari segala tindak pidana termasuk penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 hingga Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, tidak semua perkara pidana yang diajukan ke pengadilan bera…

Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Lagu Nasional Halo Halo Bandung Pad…

Tindakan pelanggaran terhadap karya cipta lagu yang diubah lirik serta aransemennya tanpa izin oleh pihak asing merupakan bagian dari pelanggaran hak cipta. Perlindungan hukum terhadap hak cipta dilindungi oleh Berne Convention, perlindungan diberikan bagi Negara-negara yang telah meratifikasi konvensi. Perlindungan hukum di Indonesia di atur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Ten…

Akibat Hukum Terhadap Koperasi Yang Tidak Melaksanakan Rapat Anggota Tahuna…

Koperasi sebagai badan usaha yang berbasis pada prinsip kekeluargaan, yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai forum tertinggi dalam struktur organisasinya. RAT wajib dilaksanakan oleh koperasi paling sedikit sekali dalam setahun, sesuai dengan pasal 26 UU No 25 Tahun 1992 dan pasal 7 PerMenKop No. 19 Tahun 2015. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan …

PERTANGGUNG JAWABAN KAPAL BERBENDERA ASING TERHADAP PENCEMARAN LAUT BERDA…

Isu pencemaan laut merupakan salah satu permasalahan penting dalam rezim hukum laut internasional. Pencemaran oleh kapal berbendera asing menjadi isu yang relevan untuk dikaji, terutama dalam kaitannya dengan peristiwa yang melibatkan kapal MT Arman 114 berbendera Iran dan Kapal MT Tinos berbendera kamerun yang diduga melakukan pencemaran di wilayah perairan Natuna Utara yang menjadi…