Ditapis dengan
“Pertimbangan Hukum Hakim Yang Menjatuhkan Hukuman Lebih Ringan Dari Tunt…
Tindak pidana penganiayaan yang marak terjadi di Indonesia sering kali hukumannya tidak sesuai dengan harapan para pihak yang berperkara, hal ini tidak terlepas dari putusan hakim yang dijatuhi bagi terdakwa dalam persidangan, akibat dari putusan yang dirasa tidak sesuai akan menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyakarat bagi aparat penegak hukum, seperti tindak penganiayaan yang terjadi…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- “Pertimbangan Hukum Hakim Yang Menjatuhkan Hukuman Lebih Ringan Dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam Kasus Penganiayaan (Studi Putusan Nomor: 1/ Pid.B/2024/PN Dob)”
- No. Panggil
- SP.3026 NOV p1
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor …
Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Seiring berkembangnya masyarakat, kejahatan pun meningkat dan dapat dikatakan bahwa kejahatan merupakan fenomena sosial yang tidak ada habisnya. Pencurian adal…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polresta Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease,
- No. Panggil
- SP.3025 RIA p1
“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Konten Bermuatan Pornografi”.
Kemajuan teknologi yang sangat pesat di zaman ini, membuat umat manusia dapat memperoleh informasi dengan mudah dan cepat, teknologi yang semakin canggih tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif akan tetapi banyak yang menggunakan kehebatan teknologi untuk tindakan-tindakan negatif, seperti penyebaran konten pornografi yang akan memberi dampak b…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Konten Bermuatan Pornografi”
- No. Panggil
- SP.3024 JEL p1
Penjatuhan Pidana Terhadap Orang Yang Bukan Pelaku Tindak Pidana,
Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim Putusan atas suatu perkara.Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberat…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Penjatuhan Pidana Terhadap Orang Yang Bukan Pelaku Tindak Pidana
- No. Panggil
- SP.3023 IRA p1
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Jasa…
Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dengan modus jasa titip tiket konser online, sebuah bentuk kejahatan digital yang semakin marak seiring meningkatnya aktivitas transaksi elektronik di era teknologi informasi. Penipuan ini umumnya dilakukan dengan memanfaatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaku yang mengaku memiliki akses khusus terh…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Jasa Titip Tiket Konser
- No. Panggil
- SP.3022 ARI p1
Pertanggung jawaban pidana korporasi atas kelalaian yang mengakibatkan kebaka…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan implementasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan yang sering kali disebabkan oleh korporasi serta Menganalisis dan menjelaskan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Dalam konteks hukum pidana, korporasi sebagai entitas hukum dapat dikenakan …
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Pertanggung jawaban pidana korporasi atas kelalaian yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan
- No. Panggil
- SP.3021 BER p1
Kewenangan Menteri Kelautan Dan Perikanan Dalam Tindakan Pemboman Kapal Berbe…
Penulisan ini berkaitan dengan kewenangan menteri kelautan dan perikanan dalam tindakan pemboman kapal berbendera asing. Dengan rumusan masalah apakah menteri kelautan dan perikanan berwenang dalam tindakan pemboman kapal berbendera asing, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah menteri kelautan dan perikanan berwenang dalam tindakan pemboman kapal berbendera asing. Penelit…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.338 MUL k
Perlindungan Hukum Terhadap Obyek Sipil Dalam Bentuk Kewajiban Negara Dalam K…
Hukum humaniter internasional menegaskan bahwa Negara memiliki kewajiban untuk melindungi obyek sipil selama konflik bersenjata, ini termasuk melindungi mereka dari serangan yang tidak proporsional atau tidak perlu, dan juga melindungi mereka dari tindakan yang merugikan seperti penyiksaan, perampasaan, atau perlakuan yang tidak manusiawi. Negara juga memiliki kewajiban untuk memberikan …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.457 KEL p
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Eksibisionisme Menurut Undang-Undang Nomor 44…
Eksibisionisme merupakan perilaku seseorang memperontokan alat kelamin kepada orang lain didepan umum. Perilaku ini mengandung unsur pornografi sehingga menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, Maraknya kasus eksibisionisme yang terjadi namun tidak terlapor membuat pelaku eksibisionisme sering luput dari jeratan hukum, hal ini dilihat sebagai masalah yang belum mencapa…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1798 TUA p
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kekerasan Eksploitasi Ekonomi
Sesuai dengan permasalahan yang disebutkan sebelumnya maka permasalahan dalam penulisana ini adalah Permasalahan atas eksploitasi ekonomi anak dalam keluarga oleh orang tua yakni dengan tidak menyekolahkan anak akan tetapi berbanding terbalinya mempekerjakan anak sejak usia dini untuk bekerja mencari nafkah membantu orang tua dengan menjual sayur, kelapa, ikan, menyapu, memaksa anak u…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1794 IKI p
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara