Keabsahan penetapan kepala desa terpilih yang telah dibatalkan oleh pengadi…

UU No. 6 Tahun 2014 dan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Seram Bagian Barat nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pelantikan Kepala Desa, menjadi dasar hukum dalam melakukan pemilihan kepala desa yang memberikan kewenangan kepada panita pemilihan …

PENGANGKATAN TENAGA HONORER GURU OLEH KEPALA SEKOLAH TANPA REKOMENDASI DI…

Indonesia sebagai negara yang merdeka memiliki salah satu tujuan penting yang termuat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan itu kemudian di pertegas dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen bahwa: “Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kom…

Perlindungan Hukum Bagi Pihak Bank Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Setela…

Kehidupan masyarakat selalu diwarnai oleh berbagai keperluan baik untuk diri pribadi ataupun untuk usaha yang ingin dibangunnya. Dalam hal pembangunan ekonomi di berbagai kawasan negara, terkhusus aktifitas bisnis yang dilakukan para pelaku bisnis ataupun yang dilakukan oleh para individu tidak mungkin terlepas dari pertumbuhan keperluan dana melalui kredit, dan pemberian fasilitas kred…

Pertanggungjawaban Pidana Kelompok Kriminal Bersenjata

Penelitian ini bertujuan mengkaji dan mengetahui bentuk petanggungjawaban hukum pidana kelompok kriminal besenjata sehingga kita dapat mengetahui bahwa tindakan dari KKB/KSB/OPM bukanlah sebagai terorisme sehingga pemerintah lebih jeli dalam melihat hal ini agar UndangUndang yang digunakan juga sesuai dengan bentuk perbuatan dan tindakan sehingga tidak bertentangan dan bentuk pertanggungja…

TANGGUNG JAWAB PENERIMA PENITIPAN ATAS TINDAKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIA…

Jasa titip merupakan suatu bentuk usaha baru yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana transaksi untuk memperoleh keuntungan. Perjanjian yang timbul dari jasa titip tersebut secara hukum diakui sah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan memiliki kekuatan pembuktian elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tra…

Perlindungan Hukum Terahadap Nasabah Yang Identitasnya Dipakai Tanpa Izin D…

Perjanjian kredit seharusnya dilakukan antara pihak bank dengan calon debitur. Namun, dalam praktiknya terdapat penyalahgunaan identitas, di mana data pribadi seseorang digunakan secara tidak sah untuk mengajukan pinjaman, yang pada akhirnya menimbulkan terjadinya kredit fiktif. Kredit fiktif tersebut menimbulkan kerugian bagi pemilik identitas yang disalahgunakan. Hal ini tidak hanya…

Akibat Hukum Terhadap Debitur Karena Tidak Dihapusnya Jaminan Fidusia.

Penghapusan jaminan Fidusia merupakan kewajiban dari penerima Fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Namun, faktanya banyak jaminan Fidusia yang tidak dihapus meski perjanjian telah berakhir, kondisi ini menimbulkan kerugian bagi pemberi Fidusia. Salah satu contohnya, seorang debitur yang tidak dapat menjaminkan ke…

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Kepemilikan Hak Atas Tanah Wa…

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada anak angkat dalam hal kepemilikan tanah warisan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana hukum waris Indonesia melindungi hak mewaris anak angkat, bagaimana status anak angkat, dan pengaturan apa yang akan terjadi di masa depan. Anak yang diadopsi secara hukum oleh orang tua angkat disebut…

Peraturan Jabatan Notaris

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

348.02 TOB p

Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Pendaftaran Merek

Asas itikad baik adalah suatu hal yang seharusnya menjadi dasar satu pihak dalam mendaftarkan merek. Jika didapati pihak yang dalam mendaftarkan merek miliknya dengan sengaja meniru atau melakukan persamaan pada pokoknya dan persamaan secara keseluruhan terhadap merek pihak lain maka hal ini dapat menjadi alasan munculnya sengketa merek. Jika didapati suatu merek melakukan pendaftaran…