Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Disersi

Fenomena disersi di lingkungan militer merupakan bentuk pelanggaran disiplin berat yang dapat mengancam struktur komando dan stabilitas pertahanan negara. Disersi menggambarkan ketidakhadiran tanpa izin dari prajurit TNI dalam menjalankan kewajiban dinas, baik pada masa damai maupun masa perang. Tindakan ini mencerminkan lemahnya disiplin, tanggung jawab, serta loyalitas terhadap inst…

Pengakuan Anak di Luar Kawin Menurut Hukum Adat Leisela.

Anak di luar kawin merupakan fenomena sosial yang sering menimbulkan persoalan hukum dalam masyarakat, khususnya mengenai kedudukan dan pengakuan hak-hak keperdataannya. Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perda…

“Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Bentuk Dan …

Ketika umur Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) telah mencapai 18 (delapan belas) tahun maka harus dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Pemuda (Lapas Pemuda). Jika tidak ada Lapas Pemuda maka ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan Dewasa. Kepala LPKA dapat memindahkan Anak Binaan tersebut ke Lembaga Pemasyarakatan Dewasa dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyaraka…

Kajian Yuridis Penjatuhan Putusan Bebas Kasus Pelecehan Seksual Terhadap A…

Kasus kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan dampak serius bagi anak sehingga pelakunya diancam pidana. Masalah muncul ketika bukti yang ada sudah cukup menunjukkan perbuatan kekerasan seksual, tetapi penilaian hakim terhadap alat bukti tidak konsisten sebagaimana Putusan PN Lubuk Basung Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb yang memutus bebas terdakwa. Tujuan penelitian ini untuk mengana…

”Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak (Studi Pada …

Fenomena tindak pidana pemerkosaan terhadap anak masih menjadi masalah serius di Kabupaten Buru Selatan. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur perlindungan anak, kenyataannya angka kekerasan seksual terhadap anak tetap menunjukkan tren tinggi, bahkan pada tahun 2024 tercatat sebagai tahun dengan jumlah kasus paling dominan. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma …

Peran Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Piru Dalam Mengurangi Residivis Tin…

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu bentuk kejahatan kesusilaan yang berdampak serius bagi korban maupun tatanan sosial. Dalam praktiknya,tidak sedikit pelaku kembali melakukan tindak pidana setelah menjalani hukuman,yang dikenal sebagai residivis.Kondisi ini menunjukan bahwa Lembaga permasyarakatan belum sepenuhnya berhasil mencegah pengulangan tindak pidana.Di Lapas Kelas II…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONTEN KREATOR TIKTOK DALAM PENGUNAAN KOMERSIAL…

Tiktok merupakan aplikasi media sosial yang memukinkan penguna untuk membuat video pendek, yang dalam pembuatan video pada aplikasi tiktok juga timbul hak cipta oleh pembuat video, yang hak ciptnya dilindungi seperti dijelaskan pada pasal 40 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta . Oleh karena itu, dalam hal terjadinya pengunanan dari pihak stasiun tv untuk pengunaan komers…

Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Beritikad Baik Dalam…

Perkembangan teknologi digital mendorong perubahan signifikan dalam pola transaksi masyarakat. Akan tetapi, kemudahan tersebut tidak selalu diikuti dengan praktik usaha yang sesuai dengan kewajiban hukum. dalam kenyataannya, masih banyak pelaku usaha yang memanfaatkan celah sistem dengan memberikan informasi yang tidak akurat, menampilkan visual produk yang menyesatkan, menyembunyikan c…

WARTAWAN PERANG DAN PELANGGARAN HAK-HAKNYA DI WILAYAH KONFLIK

Wartawan perang memegang peranan penting dalam memberikan informasi objektif dan akurat dari wilayah konflik bersenjata. Namun, dalam menjalankan tugasnya, mereka kerap menjadi sasaran kekerasan, penculikan, hingga pembunuhan, yang merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional. Metode Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji status hukum warta…

“Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan”

Anak sebagai generasi muda merupakan kekuatan sosial yang nantinya akan berperan sangat besar dalam pembangunan bangsa dan Negara, atas dasar inilah maka masyarakat dan pemerintah hendaknya menyadari perlunya suatu perhatian khusus yang diberikan terhadap anak, yang mereka alami akan berpengaruh buruk bagi masa depan dan perkembangan jiwa anak. Undang- Undang Dasar Negara Republik Ind…

Keabsahan Penetapan Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri Yang Diduga Menggunak…

UU No No 6 Tahun 2014 adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerint…

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEG…

Penelitian ini bertujuan untuk bertujuan mengkaji putusan hakim pada Pengadilan Negeri Ambon Dalam Perkara Nomor:9/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Amb. (Kasus DD dan ADD Kabupaten Seram Bagian Barat)Apakah Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb tanggal 4 Januari 2018 telah sesuai berdasarkan alat bukti yang sah?Salah satu fakta persidangan adalah Perkara…

Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Kasus Penelantaran Rumah Tangga (Studi Putu…

Pertimbangan hakim terhadap kasus penelantaran rumah tangga sangat penting mengingat penelantaran rumah tangga merupakan bagian dari kekerasan dalam rumah tangga, karena kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi. Sehingga dibutuhkan pertimbangan hakim yang…

Tanggung Jawab Pihak Developer Akibat Wanprestasi Terhadap Konsumen Atas Ju…

Perjanjian yang dibuat secara sah sesuai Pasal 1320 KUHPerdata, akan menimbulkan hubungan hukum yang menciptakan hak dan kewajiban bagi para pihak. Hal ini diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, bahwa perjanjian bersifat mengikat layaknya undang-undang berlaku bagi para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sebagaimana dalam perjanjian jual beli rumah antara developer dengan k…

PENETAPAN BOKA DALAM PERKAWINAN SUKU BUTON DI TINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

Edisi

terbaru

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

PENETAPAN BOKA DALAM PERKAWINAN SUKU BUTON DI TINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

No. Panggil

SE.3042 CIT e1

INTERNATIONAL CRIMINAL COURT” DALAM PENANGANAN PELANGGARAN HUKUM HUMANITE…

International Criminal Court (ICC) atau Mahkamah Pidana Internasional adalah pengadilan internasional yang dibentuk untuk menegakkan keadilan internasional dan menangani kejahatan internasional, termasuk kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida. ICC didirikan berdasarkan Statuta Roma, yaitu perjanjian internasional yang diratifikasi oleh sejumlah negara di seluru…

Sengketa Merek Dagang Antara Benning Dan Bening’s Clinic,

Perkembangan dunia bisnis dan perdagangan yang semakin pesat, baik ditingkat nasional maupun internasional telah memicu persaingan usaha yang semakin ketat. Dalam praktinya, situasi ini dapat menimbulkan tindakan persaingan yang tidak sehat, seperti pembajakan dan peniruan merek tanpa izin. Untuk mengatasi hal tersebut, secara normatif hukum memberikan perlindungan melalui mekanisme pendaf…

Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Dalam Sengketa Perbatasan Dan…

Masalah sengketa perbatasan antar-negara memiliki dampak yang sangat luas terhadap stabilitas keamanan, dengan demikian, Sengketa perbatasan antar negara menjadi ancaman yang terus-menerus terhadap keamanan dan perdamaian, baik dari segi nasional maupun internasional. Hal ini terkait dengan kedaulatan negara yang pada akhirnya dapat memengaruhi stabilitas nasional dan global. Penyeles…

Kekuatan Hukum Perjanjian Tidak Tertulis Apabila Terjadi Wanprestasi.

Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut sebagai KUH Perdata) adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk didapatkan adanya suatu perjanjian paling sedikit harus ada dua pihak sebagai subjek hukum, dimana masing-masing pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam s…

Strategi polresta pulau ambon dan pulau-pulau lease dalam menanggulangi tin…

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan suatu tindakan yang mencakup perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan individu dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau pemberian imbalan untuk memperoleh persetujuan dari orang …