Keabsahan Surat Keputusan Nomor 141 – 606 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Pel…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.367 EFE k

Peranan Satuan Brimob Polda Maluku Dalam Penanganan Konflik Antar Negeri Di M…

Brimob yang mempertegas komitmen Brimob dalam lingkup perpolisian demokratik, yang sipil, professional, mandiri, dan dipercaya masyarakat. Sejumlah kebijakan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan menuju Perpolisian demokratik dengan karakteristik sipil,professional, mandiri, dan dipercaya masyarakat. Misalnya dalam penanganan masalah perkelahian di Negeri Mamala dan Morela, s…

Kajian Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Antara Negeri Halong D…

Masyarakat hukum adat di Indonesia merupakan bagian dari masyarakat hukum Indonesia yang dalam perkembangannya selalu retan terhadap perkembangan zaman. Masyarakat hukum adat dalam hukum positif Indonesia mendapat pengakuan, serta penghormatan terhadap hak- haknya. namun dalam kenyataannya banyak terjadi pelanggaran terhadap hak – hak dari masyarakat hukum adat tersebut. Pelanggaran terhadap …

Analisa Yuridis Terhadap Proses Jual Beli Tanah Adat Di Negeri Tawiri

Masalah pertanahan terus mencuat dalam proses kehidupan bangsa kita. Berbagai daerah di nusantara tentunya memiliki karakteristik permasalahan pertanahan yang berbeda diantara satu wilayah dengan wilayah lainya. Keadaan ini semakin nyata sebagai akibat dari dasar pemahaman dan pandangan orang Indonesia terhadap tanah. Kebanyakan orang memandang tanah sebagai sarana tempat tinggal dan membe…

Eksitensi Lembaga Adat Saniri Negeri Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat (…

Sengketa tanah Adat yang seringkali terjadi di Negeri Liang Kecamatan Salahutu (Malteng) adalah mengenai sengketa dati yang berada dalam kekusaan Hak Ulayat. Terjadinya konflik perselisiaan sengketa hak tanah adat (dati) dinegeri liang yaitu ketika adanya pembagunan, proyek-proyek pemerintah yang mau dibangun di atas tanah adat maka akan menimbulkan sengketa tanah. secara umum yang menjadi sumb…

Pembagian Waris Adat Di Tanah Negeri Hative Besar

Penilitian dalam skripsi ini mengenai Pembagian Waris Adat Di Tanah Negeri Hative Besar. Waris adat adalah proses pengoperan atau penerusan menurut kebiasaan hukum adat, kebiasaan manusia dimana hal tersebut dilakukan secara berluang-ulang dan terstruktur dan dapat disebut adat. Adat juga dalam konstitusi dikuatkan dalam Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945, dengan demikian Negara mengakui dan menghorm…

Kajian Yuridis Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Dati Di Negeri Latuhalat

Penelitian dalam skripsi ini mengenai kajian yuridis terhadap peralihan hak atas tanah dati di Negeri Latuhalat. Tanah adalah tempat tinggal manusia, tempat dimana kita melakukan banyak interaksi antara sesama individu maupun kelompok masyarakat yang hidup diatasnya dan tanah juga memberikan segala macam kebutuhan bagi manusia. Untuk itu tanah yang menjadi hak milik harus dijaga dan tanah j…

Wewenang Bupati Dalam Proses Pengangkatan Dan Pelantikan Raja Sebagai Kepala …

Pengangkatan Raja di Kabupaten Maluku Tengah didasarkan Pada Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Negeri. Ketentuan Pasal 3 PERDA tersebut berbunyi : (1) Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Pemerintah Negeri dengan gelar raja atau disebut dengan nama lain sesuai dengan adat istiadat, hukum adat dan budaya setempat; (2) Jabatan Kepala Pemerintah Negeri merupakan h…

Status Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Suli Dalam Penyelenggaraan Pemerinta…

Mekanisme Pengangkatan Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri di Kabupaten Maluku Tengah menurut Perda Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Pemerintahan Negeri. Pengangkatan Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri menjadi kewenangan Bupati untuk mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan Penjabat Tersebut. Dari hasil penelitian dan pembahas…

Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas dalam Rekrutmen Calon Pegawai …

Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang menjalani proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil, merupakan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun pada kenyataannya, masih ada penyandang disabilitas yang mengalami diskriminasi dalam rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil, seperti kasu…

Peran Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Terhadap Proses Pemilihan Raja Defin…

Negeri Suli yang berada dikawasan Maluku Tengah sebagai salah satu Negeri Adat memiliki adat istiadat atau kebiasaan yang berbeda, bahwa selama masa pemerintahan Raja pertama sampai dengan Raja terkahir yang pernah menjadi Kepala Pemerintahan Negeri yang kemudian dikukuhkan secara adat adalah mereka yang berasal dari soa bukan dari mata rumah parentah. Peraturan Daerah Kabupaten Maluk…

Kekuatan Peraturan Negeri Suli Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Negeri Suli Sebaga…

Pengangkatan Kepala Pemerintahan Negeri (Raja) dalam Hukum Adat di Maluku hampir semua berasal dari garis keturunan Raja. Tradisi ini dimulai dari zaman kolonial Belanda, bahkan mungkin di jaman-jaman sebelumnya. Sistem keturunan tersebut berlanjut walaupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah dikeluarkan. Sekarang ini dalam pemilihan kepala pemerintah negeri, masyarakat umumnya …

Pemerintahan Adat Negeri Seti Dalam Sistem Pemerintahan Desa

Pengaturan Desa di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana dalam Undang-Undang tersebut memberikan ruang kepada setiap Desa untuk mengatur Desanya sendiri berdasarkan asal usul Desa sesuai dengan karekter dan budaya Desa tersebut. Desa di Maluku disebut dengan Negeri yang merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang kemudian berdasarkan asal usul Negeri t…

Kedudukan Saniri Negeri Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum yang mengakui hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat terutama dibidang pemerintahan desa adat. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan desa adat harus berdasarkan susunan asli serta hak asal-usul desa adat. Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 147-387 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Saniri Negeri Assiluluyang berdasar kepada Peraturan Daerah Kabupat…

Tinjauan Yuridis Terhadap Pelakasanaan Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri S…

Penelitian inimerupakan penelitian yuridis normatif,dengan menggunakanpendekatanperundang-undangan.Sumberbahanhukum yangdipergunakandalam penelitianiniberasaldaribahanhukum primer, bahanhukum sekunderdanbahanhukum tersier.Analisisbahanhukum yangdipergunakanadalahanalisiskualitatif,dengancaramengumpulkan sumberbahan hukum dan bahan hukum penunjang lain,kemudian diidentifikasi dan dikaji se…

Pengisian Jabatan Kepala Pemerintah Negeri Berdasarkan Hak Parentah Di Kota A…

Fakta yang terjadi di daerah Negeri Rumah Tiga adalah orang yang bukan anak adat dari Keturunan Parentah, Mata Rumah Parentah dan/atau Soa Parentah diangkat/dipilih menjadi Raja berdasarkan hasil dari proses yang dilakukan secara pengundian dan fakta yang terjadi juga di daerah Negeri Seilale dimana menurut hukum adat yang berlaku Mata Rumah Lopies Seilana Pattinai adalah yang merupakan garis k…

Status Hukum Dusun Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun…

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui Apakah kesatuan masyarakat hukum Adat dalam status sebagai Dusun dapat di tetapkan menjadi Desa adat menurut Uundang-Undang Desa. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif Empiris, dengan menggunakan pendekatan peraturan Perundang - undangan dan pendekatan konsepsual. Hasil penelitian ini, menunjukan bahwa Dusun Airlouw dan Dusun Erie m…

Kajian Yuridis Terhadap Pemilihan Raja Di Negeri Naku Kecamatan Leitimur Sela…

Isu hukum yang menjadi masalah dalam penulisan ini adalah: Bagaimana Kajian Yuridis terhadap proses pemilihan raja di Negeri Naku?. Metode penulisan yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis Normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pemilihan Raja di Negeri Naku dilakukan sebagai akibat dari Negeri Naku memiliki lebih dari satu marga perintah dalam satu matarumah perintah. Hal…

Peranan Perwakilan Konsuler Dalam Melakukan Perlindungan Terhadap Tenaga Kerj…

Indonesia merupakan salah satu Negara yang paling aktif dalam melakukan kerja sama ketenagakerjaan dengan negara lain, hal tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menaikan devisa negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menurunkan angka pengangguran, namun tak jarang hal ini justru menjadi bumerang bagi para TKI yang ada di luar negeri, adanya tindakan kekerasan yang…

Himpunan Undang-Undang Kepegawaian 2002-2004 : Reformasi Administrasi Publik

Edisi

Baru

ISBN/ISSN

979-421-912-6

Deskripsi Fisik

xxi, 336 hlm., 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.068 HAR h