Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi

Edisi

Revisi

ISBN/ISSN

979-518-070-3

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

345 HAM a

Perbandingan Hukum Pidana

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-538-134-2

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

345 ROM p

Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejah…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-3925-83-7

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

345 ARI m

Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

345 ABI a

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penodaan Agama (Tin…

Pertimbangan dalam menentukan pentingnya delik agama dalam hukum pidana Indonesia adalah bagaimana mewujudkan rasa keagamaan atau ketenteraman hidup beragama sebagai suatu kepentingan hukum sekaligus kepentingan umum bagi setiap masyarakat yang sudah sepatutnya dilindungi. Berdasarkan pasal 156 KUHP menghendaki bahwa perlindungan terhadap “orang”, baik orang itu termasuk dalam “…

Kapita Selekta Hukum Pidana Adat

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8020-86-3

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340.5A WID k

Prinsip-prinsip Dasar Pengaturan Ketentuan Umum Hukum Pidana Dengan Pembentuk…

Dinamika sistem hukum di Indonesia tanpa terkecuali sistem hukum pidana nasional menghendaki Peraturan Perundang-undangan lain yang mengatur hukum pidana materil diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai induk dari pada hukum pidana. Hal ini tentu menyebabkan terjadinya implikasi, sehingga tak jarang terjadi konflik norma antara KUHP dan Undang-undang Khusus diluar KUHP. Metode yang digu…

Aspek Hukum Pidana Penyediaan Fasilitas Khusus Bagi Ibu Menyususi

Upaya penyediaan fasiltas khusus Ibu menyusui merupakan upaya perlindungan terhadap anak.Penyelenggaraan perlindungan anak merupakan kewajiban dan Negara, Pemerintah,Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua yang meliputi perlindungan di bidang Agama,Pendidikan,Kesehatan dan Sosial. Oleh karena itu penyediaan fasilitas khusus ibu menyusui merupakan kewajiban Negara maupun Pemerintah yang harus dipenuh…

Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Menanggulangi LGBT (Lesbian, Gay, Biseksua…

LGBT merupakan perbuatan yang mendapat berbagai penolakan didalam masyarakat Kendati sudah berbagai macam penolakan bermunculan terhadap komunitas LGBT beserta segala aktifitas seksual yang dilakukannya, sampai saat ini perilaku seks menyimpang LGBT masih belum diatur secara jelas dan menyeluruh di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini menimbulkan permasalahan Bagaimana kebijakan huku…

Kajian Yuridis Penerapan Hukum Pidana Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Anak

Dalam pelaksanaaan Negara, fungsi hukum dalam menjalankan kekuasaan Negara, antara lain sebagai acuan dari suatu tujuan Negara, sebagai penjaga, pelindung, dan memberikan keadilan bagi manusia, serta melindungi masyarakat dari ancaman bahaya. Hukum pidana sejatinya menjadi jaminan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam keberlangsungan hidup, namun dalam pelaksanaannya tidak semua unsur d…

Kajian Hukum Pidana Pengrusakan Barang Pesawat Oleh Pelaku Dalam Keadaan Darurat

Secara khusus pengrusakan terhadap fasilitas/ barang pesawat pada pasal 497 huruf fKUHP dan Pasal 54 huruf c Undang-UndangNomor 1 Tahun 2009. Namun dalam kenyataannya bagaimana jika seseorang penumpang yang karena akibat perbuatannya dapat merusak fasilitas yang terdapat dalam pesawat, namun itu dilakukan dalam keadaan darurat atau genting maka memunculkan masalah “Apakah pengrusakan bar…

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme Melalui Internet (Cyb…

Kejahatan komputer Terorisme dunia maya (cyber terrorism) juga dapat didefinisikan sebagai penggunaan komputer, jaringan, dan internet umum yang disengaja untuk menyebabkan kerusakan dan bahaya bagi tujuan pribadi. Pelaku teroris dunia maya berpengalaman yang sangat ahli dalam hal peretasan dapat menangani kerusakan besar pada sistem pemerintah, catatan rumah sakit, dan program keamanan nasiona…

Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Jenis Flakka

Flakka merupakan narkotika jenis baru yang belum diatur secara detail dan eksplit dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia, flakka sangat membahayakan bagi setiap orang yang mengkonsumsinya karena setiap orang yang mengkonsumsi narkotika jenis flakka pasti akan bertingkah selayaknya zombie. Narkotika jenis flakka ini telah ditanggapi dengan serius oleh kementerian kesehatan sehingga tela…

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pengawasan Orang Asing Ditinjau Dari Perspektif …

Pengawasan terhadap Orang Asing tidak hanya dilakukan pada saat mereka masuk, tetapi juga selama mereka berada di Wilayah Indonesia, termasuk kegiatannya. Pengawasan Keimigrasian mencakup penegakan hukum Keimigrasian, baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana Keimigrasian. Dengan adanya pertimbangan tersebut, perlu dilaksanakan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 den…

Kebijakan Formulasi Penanggulangan Kejahatan Cyberporn Di Indonesia

Di era modern yang berbasis teknologi ini. muncul kejahatan-kejahatan baru yang sangat meresahkan yaitu ciber crime, dan salah satunya adalah cyberporn. Kejahatan ini disebabkan karena minimnya kontrol terhadap peredaran cyberporn, baik oleh Pemerintah, aparat maupun menyedia jasa internet, kemudian mengakibatkan internet di Indonesia menjadi media non sensor yang online 24 jam dan dapat dikons…

Kajian Yuridis Terhadap Tindak Persekusi Dalam Hukum Pidana

Kejahatan adalah sesuatu yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari segi kehidupan manusia. Kejahatan berkembang seiring perkembangan zaman dan teknologi, sama halnya dengan persekusi yang makin berkembang pesat di era keterbukaan dan makin mencuat ketika dicampurkan dengan kepentingan yang berbau politik di Indonesia. Tindakan persekusi adalah tindakan memburu seseorang atau sekelompok or…

Kebijakan Formulatif Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Int…

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) membuat manusia tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu, perkembangan Iptek membawa dampak yang baik bagi kehidupan manusia namun, berdapak buruk juga bagi kehidupan manusia, banyak kejahatan baru yang muncul seiring dengan pekembangan Iptek, salah satunya adalah perjudian dengan mengunakan melalui internet, hukum harus berkembang bersama den…

Analisis Wajib Lapor Bagi Pengguna Narkotika Oleh BNN Provinsi Maluku Ditinja…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1003 RIM a

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong (Hoax)

Kebijakan pidana merupakan cara bertindak atau kebijakan dari pemerintah untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan. Hal ini disebabkan karena, meningkatkannya pelaku kejahatan dengan berbagai bentuk dan modus yang beragam sehingga sulit untuk ditangkap. Salah satunya ialah melalui teknologi yaitu terkait dengan penyebaran berita b…

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia

Kejahatan pencucian uang merupakan masalah yang terjadi semakin meluas dan mendapat perhatian khusus baik dalam skala nasional maupun internasional melalui kerjasama antar Negara. Kejahatan pencucian uang ini pada awalnya merupakan kejahatan yang ada kaitannya dengan kejahatan-kejahatan perdagangan obat bius dan atau narkotika. Tetapi saat ini kejahatan pencucian uang telah dihubungkan dengan p…