Ditapis dengan
Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati Bagi Warga Neg…
Kedaulatan hukum adalah sebuah norma dan aturan yang harus dijalankan dan diterapkan atas tindakan kejahatan. Kedaulatan hukum sebuah negara adalah mutlak hak setiap negara yang harus dihormati negara lain. Kemanusiaan pula menjadi titik agar setiap manusia dapat menjadi manusia yang baik dan bukan menghancurkan manusia lainnya. Hubungan Diplomatik juga sebagai elemen penting dalam menjalani hu…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.110 WAL t
Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia Diluar Negeri Berdasarkan …
Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia Diluar Negeri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri. Oleh Nova Manukiley (2015-21-054), dibimbing oleh bpk Dr. J. Leatemia, sebagai pembimbing I dan Ny. V. J. B. Rehatta, sebagai pembimbing II. Berdasarkan tujuan bangsa Indonesia yaitu untuk melindungi segenap warga negaranya baik di dalam negeri ataupu…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.103 MAN p
Perlindungan Hukum atas Lingkungan Laut dan Pesisir terhadap Konsep Water Fro…
Penulisan ini mengkaji bagaimana perlindungan hukum atas lingkungan laut dan pesisir terhadap konsep water front city. Dalam upaya pelaksanaan pembangunan yang sistematis dan berkelanjutan sebagai salah satu tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dilakukan karena kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan mak…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.109 ONA p
Penerapan Asas Bipatride Dalam Perspektif Hukum Keimigrasia
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Undang-undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang telah mengatur mengenai kewarganegaraan ganda terbatas. Berdasarkan penelitian yang ada, ditemukan ada warga negara yang berusia diatas 18 tahun memilih dua kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda. Hal ini tentu tidaklah mudah untuk menentukan hukum negara mana yang harus di…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.108 KWU p
Hak Petuanan Laut Masyarakat Hukum Adat Sebagai Implementasi The United Natio…
Pada tanggal 13 September 2007 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menerima dan mensahkan The United Nations Declaration on the Rights of Indigineous Peoples (UNDRIP). Indonesia termasuk salah satu negara anggota yang turut mensahkan Deklarasi tersebut. UNDRIP menjadi standar minimum dari upaya pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya, termasuk hak petuanan (ulaya…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.102 KAI h
Eksistensi Organisasi Belligerent Ditinjau Dari Hukum Internasional
Kaum Belligerensi adalah kaum yang sudah mencapai tingkatan yang kuat dan mapan, baik secara politik, organisasi dan militer sehingga tampak suatu kesatuan politik yang mandiri. Kemandirian kelompok semacam ini tidak hanya kedalam tetapi juga keluar. dalam pengertian, bahwa dalam batas-batas tertentu dia sudah mampu menampakkan diri pada tingkat internasional atas keberadaannya sendiri. Penelit…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.97 LUT e
Peran Asean Dalam Pemberantasan Kejahatan Terorisme Perspektif Hukum Transnas…
Persoalan yang bersifat transnasional seperti terorisme telah memberikan tantangan bagi negara anggota ASEAN dalam mempertahankan peran sentral negara. Terorisme telah menjadi ancaman paling serius bagi kemanusiaan dan peradaban serta membawa dampak sangat besar di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada tingkat regional, Asia Tenggara merupakan kawasan yang menghadapi tantanga…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.96 ABU p
Pengaturan Wilayah Udara Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional
Hukum internasional membuka peluang dalam pembentukan kesepakatan antar negara dalam suatu perjanjian berkaitan dengan banyak hal terutama mengenai yurisdiksi suatu negara ataupun masalah-masalah yang disepakati untuk dicarikan jalan keluarnya. Negara-negara tersebut membuat kesepakatan atau perjanjian yang di kenal dengan Konvensi. Konvensi tersebut salah satunya mengenai pengaturan wilay…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.95 TOE p
Implementasi Kedaulatan Hukum Terhadap Tindakan Illegal, Unreported, Unregula…
Illegal fishing merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh kapal Nasional dan asing dalam wilayah yurisdiksi Negara tanpa izin atau bertentangan dengan peraturan perundangan negara, menangkap ikan tanpa izin, menggunakan izin palsu, menggunakan alat tangkap yang dilarang dan penangkapan jenis ikan (spesies) yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan, seperti kapal sino yang melakukan tinda…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.91 SIL i
Perlindungan Terhadap Relawan Kemanusiaan Di Wilayah Konflik Bersenjata Menur…
Hukum perang atau hukum humaniter internasional merupakan sekumpulan pembatasan oleh hukum internasional dalam hal kekuatan yang diperlukan untuk mengalahkan musuh yang boleh digunakan dan prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan terhadap individu-individu pada saat berlangsungnya konflik bersenjata. Seandainya tidak ada kaidah hukum humaniter, kebiadaban dan kebrutalan perang tidak dapat d…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.90 HAT p
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara