Kekuatan Peraturan Negeri Suli Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Negeri Suli Sebaga…

Pengangkatan Kepala Pemerintahan Negeri (Raja) dalam Hukum Adat di Maluku hampir semua berasal dari garis keturunan Raja. Tradisi ini dimulai dari zaman kolonial Belanda, bahkan mungkin di jaman-jaman sebelumnya. Sistem keturunan tersebut berlanjut walaupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah dikeluarkan. Sekarang ini dalam pemilihan kepala pemerintah negeri, masyarakat umumnya …

Kewenangan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Kota Ambon Dalam Memberik…

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membawa konsekuensi bahwa pejabat pengawas lingkungan hidup daerah adalah wajib melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan hidup. UU tersebut juga berbicara perihal Penegakan hukum yang dapat bersifat preventif. Penga…

Tindakan Walikota Ambon Dalam Pemberhentian Pejabat Tata Usaha Negara

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji tentang tindakan Walikota Ambon apakah termasuk kategori maladministrasi yang dilakukan di lingkup pemerintah Kota Ambon, Penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik hanya dapat tercapai dengan peningkatan mutu aparatur penyelenggara negara penegakan asas-asas pemerintahan umum yang baik Ombusman bertujuan untuk menciptakan d…

Eksistensi Organisasi Kemasyarakatan Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesi…

PenulisaniniterkaitdenganEksistensiOrganisasiKemasyarakatandalam proses PenegakanHukum diIndonesia.Ormasmemilikifungsidanperansebagaisosial kontroldalam pembangunanNasional,dimanasosialkontroldimaksudmerupakan suatuusahapencegahanterhadapnilaidanmoralsosial, HasilPenelitianmenunjukandalam kenyataanyaterdapatormasyangmelakukan tindakandiluarfungsidanperannya,bahkansalahsatunyaormasmelakukan…

Kedudukan Hukum Pelaksana Tugas

Secara eksplisit dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti Diluar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota sebagai turunan dari Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah. Disebutkan Plt punya kewenangan sama, menyetuju…

Penegakan Hukum Dalam Pengenaan Pajak Reklame

Penegakan hukum adalah suatu cara untuk mengendalikan kelakuan dan kehidupan banyak orang. Penegakan hukum sendiri dikenal karna adanya perbuatan menyimpang dari beberapa orang sehingga dianggap perlulah adanya proses menegakan hukum oleh pihak-pihak yang berwenang. Terkait penulisan ini sendiri penulis ingin membawa pembaca untuk melihat mengenai Penegakan Hukum, tapi lebih kepada Penegaka…

Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja TKI Di Luar Negeri Ditinjau Dar…

TKI merupakan tenaga kerja Indonesia yang bekerja diluar negeri dimana hak-haknya sebagai warga negara sudah sepatutnya dilindungi. Dalam menjalankan pekerjaannya, TKI sering dipertemukan dengan berbagai masalah menyangkut dengan keselamatan kerja TKI selama bekerja diluar negeri. Fenomena kekerasan yang sering dialami oleh TKI yang dapat merendahkan harkat dan martabat TKI sebagai manusia…

Status Hukum Dusun Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun…

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui Apakah kesatuan masyarakat hukum Adat dalam status sebagai Dusun dapat di tetapkan menjadi Desa adat menurut Uundang-Undang Desa. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif Empiris, dengan menggunakan pendekatan peraturan Perundang - undangan dan pendekatan konsepsual. Hasil penelitian ini, menunjukan bahwa Dusun Airlouw dan Dusun Erie m…

Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Usaha Perjudian Di Kota Dobo

Dalam Hukum Administrasi Negara, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah salah satu macam perizinan yang merupakan`instrumen yuridis yang digunakan pemerintah dalam menjalankan urusan pemerintahan dalam bidang perdagangan dan dibuat dalam suatu bentuk keputusan administrasi (beschikking). Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang di dalamnya memuat ketentuan dan larangan serta batasa…

Implikasi Hukum Terhadap Penerapan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SI.130 APR i