Peranan Dewan Keamanan PBB dalam Penyelesaian Sengketa Internasional (Studi K…

Perang Vietnam yang terjadi merupakan perang yang paling bersifat kontroversial, memecah belah, dan juga merupakan perang terlama yang pernah dialami Amerika. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaturan hukum internasional terhadap penyelesaian sengketa internasional, Peranan Dewan Keamanan dalam penyelesaian sengketa internasional dan kewenangan Dewan Keamanan dalam penyelesaian sengke…

Perlindungan Terhadap Relawan Kemanusiaan Di Wilayah Konflik Bersenjata Menur…

Hukum perang atau hukum humaniter internasional merupakan sekumpulan pembatasan oleh hukum internasional dalam hal kekuatan yang diperlukan untuk mengalahkan musuh yang boleh digunakan dan prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan terhadap individu-individu pada saat berlangsungnya konflik bersenjata. Seandainya tidak ada kaidah hukum humaniter, kebiadaban dan kebrutalan perang tidak dapat d…

Hukum Perjanjian Internasional Terhadap Mutual Recognition Arrangements Dan P…

Mutual Recognition Arrangements (MRAs) ASEAN adalah perjanjian kerjasama yang diciptakan untuk mendukung kebebasan dan memfasilitasi pertukaran di bidang barang maupun jasa di antara negara-negara anggota ASEAN. MRAs merupakan bagian dari banyaknya perjanjian yang telah disetujui oleh kesemua negara anggota ASEAN yang dibuat dalam rangka untuk mempercepat pencapaian AFAS (ASEAN Framework A…

Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional Dalam Menyelidiki Perbuatan Melawan …

Dinamika keamanan Internasional pada era globalisasi tidak hanya didominasi oleh persoalan konvensional, namun juga berkaitan dengan kejahatan luar biasa, salah satunya adalah peredaran narkotika dan obat bius. Dalam proses penegakan kejahatan Narkotika, Mahkamah Pidana Internasional berlandaskan pada Konvensi Tunggal Narkotika 1961. Dan apabila negara dalam penegakan narkotika sampai pada pela…

Perlindungan Gedung Kedutaan Sebagai Wilayah Ekstrateritorial Perspektif Huku…

Imunitas diplomatik (diplomatic immunity) adalah kekebalan yang diberikan kepada wakil-wakil diplomatik pada suatu negara yang merdeka dan berdaulat, yang hak-haknya di jamin hukum internasional. Prinsip ini terdapat dalam United Nations Charter. Kekebalan diplomatik (diplomatic immunities) adalah kekebalan terhadap alat kekuasan negara penerima, hak mendapat perlindungan, mencakup kekebala…

Mekanisme Penyelesaian Secara Damai Sengketa Semenanjung Korea Berdasarkan Ke…

Perang antara Korea Utara dan Korea Selatan pertama kali terjadi pada tanggal 25 Juni 1950 sampai 27 Juli 1953 setelah Amerika Serikat dan Uni Soviet membagi daratan Korea menjadi dua. Perang ini adalah sebuah konflik yang diakhiri dengan gencatan senjata. Secara teknis kedua negara ini masih berstatus gencatan senjata, yang seharusnya tunduk pada aturan-aturan dalam Piagam PBB dan harus d…

Kajian Mengenai Internal Disturbances And Tension Berdasarkan Hukum Humaniter…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SI.78 PAT k

Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Penyanderaan Wartawan Sipil Di Wila…

Wartawan sipil yang berada di wilayah konflik bersenjata internasional memegang peranan penting, yaitu untuk menyampaikan informasi yang terjadi dalam konflik secara langsung dari tempat kejadian. Namun dalam melaksanakan pekerjaan mereka tersebut, wartawan dan pekerja media yang melakukan liputan di wilayah konflik bersenjata internasional seringkali menghadapi berbagai resiko berbahaya. Merek…

Eksistensi Pangkalan Militer Asing Di Suatu Negara Dalam Perspektif Hukum Per…

Suatu Perjanjian internasional yang membentuk Hukum ( law Making treaties ) Dan menjadi sumber perjanjian Internasional langsung Suatu Perjanjian yang menunjukan dan menyatakan hukum yang ada, baik dengan ataupun modifikasi, atau membentuk hukum yang baru, atau mengesahkan/Menguatkan beberapa prinsip Kebijaksanaan umum, Pangkalan militer merupakan tulang punggung dari setiap operasi milite…

Pengaturan Hukum Internasional Terhadap Praktek “Force-Feeding” Yang Dila…

Force-feeding kepada tahanan yang mogok makan (hunger striker) masih menjadi kontroversi pada negara-negara di dunia. Menimbulkan banyak perdebatan antara dua nilai etis yang dasar: yaitu perlindungan keselamatan manusia dan otonomi hak-hak individu. World Medical Association telah mengambil posisi yang mana menganggap force-feeding sebagai tindakan penyiksaan dan maka dari itu tidak etis. Penu…