Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Dokter Gad…

Praktik kedokteran seharusnya dilakukan oleh individu yang telah menempuh pendidikan di bidang kesehatan, yaitu dokter. Profesi dokter merupakan salah satu profesi yang memiliki kedudukan terhormat di tengah masyarakat. Dalam menjalankan praktik kedokteran, seorang dokter wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP). Persyaratan tersebut diberlakukan mengin…

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Dokter Gad…

Praktik kedokteran seharusnya dilakukan oleh individu yang telah menempuh pendidikan di bidang kesehatan, yaitu dokter. Profesi dokter merupakan salah satu profesi yang memiliki kedudukan terhormat di tengah masyarakat. Dalam menjalankan praktik kedokteran, seorang dokter wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP). Persyaratan tersebut diberlakukan mengin…

Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana Penganiayaan Putusan Pengadilan Negeri Am…

Penganiayaan merupakan tindakan yang akan menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat, penganiayaan bahkan sering terjadi diawali dengan permasalahn sepele misalnya hanya karena bersenggolan dengan orang lain di jalan raya atau hanya karena tersinggung dengan perkataan dan perilaku seseorang. Sering juga beralasan karena dendam lama yang di lakukan oleh korban yang memberikan doronga…

Kajian Yuridis Kewenangan Kejaksaan Dalam Menghitung Kerugian Negara (PUTUS…

Sistem hukum ideal dan kenyataan praktik hukum seringkali menunjukkan ketidaksesuaian, termasuk dalam konteks kewenangan Kejaksaan dalam menghitung kerugian negara. Dalam praktiknya, Kejaksaan tidak memiliki kewenangan langsung untuk menghitung kerugian negara, namun dalam proses penanganan tindak pidana korupsi, Kejaksaan kerap melakukan penilaian kerugian negara sebagai bagian dari pe…

”Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak (Studi Pada …

Fenomena tindak pidana pemerkosaan terhadap anak masih menjadi masalah serius di Kabupaten Buru Selatan. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur perlindungan anak, kenyataannya angka kekerasan seksual terhadap anak tetap menunjukkan tren tinggi, bahkan pada tahun 2024 tercatat sebagai tahun dengan jumlah kasus paling dominan. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma …

Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seks…

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang menimbulkan penderitaan fisik dan psikis berkepanjangan bagi korban. Penegakan hukum terhadap pelaku diharapkan tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga mampu memberikan rasa keadilan bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi penjatuhan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual te…

Strategi polresta pulau ambon dan pulau-pulau lease dalam menanggulangi tin…

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan suatu tindakan yang mencakup perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan individu dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau pemberian imbalan untuk memperoleh persetujuan dari orang …

Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Pada Pengadilan N…

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Pasal 111 dan Pasal 112 memuat mengenai lamanya ancaman pidana (strafmaat) berupa penjara dan denda minimum dan maksimum. Sistem penjatuhan pidana seperti ini (dalam UndangUndang ini) bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana narkotika. Pada saat memutus suatu perkara, hakim harus memiliki kriteria y…

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Putusan Nomor 312…

Tindak pidana pembunuhan sebagai pelanggaran hak hidup sering dipicu minuman keras, dan penelitian ini menganalisis penegakan hukum serta pertimbangan hakim terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Amb. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penegakan hukum dan pertimbangan hakim terhadap pelaku pembunuhan yang melakukan tindak pidana dalam keadaan mabuk. Pen…

Tangkal Terorisme Dan Soft Approach

Buku ini membahas mengenai proses perubahan dalam penindakan maupun penanganan yang dilakukan oleh polri karena sebelumnya banyak yang menilai bahwa tindakan penanganannya masih terlalu represit,kini penanganan terorisme oleh kepolisian sudah banyak berubah jauh.

Analisis Yuridis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tahap Penyelidik…

Pengembalian kerugian keuangan negara adalah tujuan utama penegakan tindak pidana korupsi. Penegakan hukum penanganan perkara tindak pidana korupsi adalah menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi tersebut hingga tuntas. Tujuan penanganan perkara tindak pidana korupsi tentunya ialah menangani perkara tipikor tersebut, selain itu juga memaksimalkan pengembalian kerugian negara. Penanga…

Peranan Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Dalam Melindungi Anak Kotban …

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanis penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan kendala-kandala yang di alami dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Kabupaten Kepulauan Aru. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris dengan cara memadukan data primer yang di peroleh dari lapangan dan data sekund…

Kajian Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemerkosaan Anak

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1792 DAR k

Legalitas Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan (S…

Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisa dan membahas permasalahan yaitu hukum normati. Penelitian hukum normatif di fokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma dalam hukum positif. Saat ini semakin banyak kasus tindak pidana yang sangat rumit untuk di ungkap, tidak jarang berakhir dengan penutupan kasus. Hal ini di karenakan pelaku menghilangkan jejak dengan …

Penanganan Tindak Pidana Tentang Perikanan (Illegal Fishing) Oleh Direktorat …

Illegal Fishing merupakan proses menangkap ikan atau segala kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah. Fakta yang sampai sekarang masih terjadi tindakan illegal fishing yang dilakukan dengan berbagai cara demi mendapatkan hasil tangkapan yang banyak. Contohnya Di perairan Maluku, selama periode tahun 2020-2022 setidaknya telah terjadi 2 kali tindakan illegal fishing, kedua kas…

Kajian Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Secara Paksa Terhada…

Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa Kekerasan Seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan atau mengalami diskriminasi karena relasi kuasa yang timpang. Kekerasan ini terjadi di dalam relasi yang sangat personal, pada lingkup keluarga atau r…

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan

Pemerkosaan terhadap anak sebagaimana telah di atur dalam Pasal 285 KUHP tidak serta-merta membuat masyarakat patuh dan tidak melakukannya, melainkan masih saja dilakukan dengan salah satu contoh kasus dengan putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Amb Penelitian ini guna menjawab permasalahan dari kasus yang ada dengan ditemukannya dua hal yakni Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap …

Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Sebagai Pelaku T…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SI.452 TAK a

Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pem…

Tindak pidana merupakan perbuatan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum. Dewasa ini semakin marak terjadinya kenakalan anak yang termasuk tindak pidana salah satunya yaitu pemerkosaan dan sangsi hukum bagi pelaku pemerkosaan sesuai KUHP pasal 285 adalah hukuman penjara selama 12 tahun. Akan tetapi penanggulangan perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus dibedakan dengan penanga…

Tinjauan Yuridis Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi…

Pengaturan sanksi pidana mati terhadap para pelaku tindak pidana korupsi telah diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Un dangundang Nomor 20 Tahun 2001. Penerapan pidana mati terhadap pelaku korupsi di Indonesia masih sangat kontroversial dalam pelaksanaannya karena adanya kontradiksi antara penegakan hukum tindak pidana korupsi serta penegakan hak asasi manusia (HAM) yang sali…