Ditapis dengan
Peranan Dewan Keamanan PBB dalam Penyelesaian Sengketa Internasional (Studi K…
Perang Vietnam yang terjadi merupakan perang yang paling bersifat kontroversial, memecah belah, dan juga merupakan perang terlama yang pernah dialami Amerika. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaturan hukum internasional terhadap penyelesaian sengketa internasional, Peranan Dewan Keamanan dalam penyelesaian sengketa internasional dan kewenangan Dewan Keamanan dalam penyelesaian sengke…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.92 GAS p
Implementasi Kedaulatan Hukum Terhadap Tindakan Illegal, Unreported, Unregula…
Illegal fishing merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh kapal Nasional dan asing dalam wilayah yurisdiksi Negara tanpa izin atau bertentangan dengan peraturan perundangan negara, menangkap ikan tanpa izin, menggunakan izin palsu, menggunakan alat tangkap yang dilarang dan penangkapan jenis ikan (spesies) yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan, seperti kapal sino yang melakukan tinda…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.91 SIL i
Perlindungan Terhadap Relawan Kemanusiaan Di Wilayah Konflik Bersenjata Menur…
Hukum perang atau hukum humaniter internasional merupakan sekumpulan pembatasan oleh hukum internasional dalam hal kekuatan yang diperlukan untuk mengalahkan musuh yang boleh digunakan dan prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan terhadap individu-individu pada saat berlangsungnya konflik bersenjata. Seandainya tidak ada kaidah hukum humaniter, kebiadaban dan kebrutalan perang tidak dapat d…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.90 HAT p
Hukum Perjanjian Internasional Terhadap Mutual Recognition Arrangements Dan P…
Mutual Recognition Arrangements (MRAs) ASEAN adalah perjanjian kerjasama yang diciptakan untuk mendukung kebebasan dan memfasilitasi pertukaran di bidang barang maupun jasa di antara negara-negara anggota ASEAN. MRAs merupakan bagian dari banyaknya perjanjian yang telah disetujui oleh kesemua negara anggota ASEAN yang dibuat dalam rangka untuk mempercepat pencapaian AFAS (ASEAN Framework A…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.89 HOL h
Penerapan Prinsip Non Intervensi Bagi Negara Asean Ditinjau Dari Perspektif H…
Penelitian ini mengkaji Bagaimana Penerapan Prinsip Non Intervensi Bagi Negara ASEAN Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif atau penelitian hukum doktriner atau studi dokumen dengan cara meneliti bahan kepustakaan hukum dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Penggunaan sumber bahan huk…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.88 MUI p
Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional Dalam Menyelidiki Perbuatan Melawan …
Dinamika keamanan Internasional pada era globalisasi tidak hanya didominasi oleh persoalan konvensional, namun juga berkaitan dengan kejahatan luar biasa, salah satunya adalah peredaran narkotika dan obat bius. Dalam proses penegakan kejahatan Narkotika, Mahkamah Pidana Internasional berlandaskan pada Konvensi Tunggal Narkotika 1961. Dan apabila negara dalam penegakan narkotika sampai pada pela…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.87 SYA k
Tinjauan Hukum Pengaruh Perjanjian Asean Free Trade Area Terhadap Negara Indo…
AFTA (ASEAN Free Trade Area) merupakan upaya ASEAN untuk melindungi kepentingan negara anggota dalam perdagangan multilateral yang didominasi oleh negara-negara maju. Berdasarkan kesadaran tersebut, maka AFTA berusaha untuk melakukan proteksi terhadap pasar regional negara-negara ASEAN. Kerjasama perdagangan regional di kawasan Asia Tenggara memiliki potensi untuk terus dapat ditingkatkan.…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.86 ABI t
Urgensi Penetapan Tapal Batas Darat Antara Indonesia-Timor Leste Serta Implik…
Penetapan tapal batas di kawasan perbatasan antar negara harus ada kejelasan suatu wilayah karena perbatasan negara mempunyai peranan penting untuk pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Indonesia memiliki daerah perbatasan yang sangat luas. Setiap kawasan perbatasan memiliki persoalan dan permasalahan masing-masing, karaktersosial-ekonomi-budaya yang berbeda-b…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.85 ALF u
Implikasi Kebijakan Negara Indonesia Tentang Penenggelaman Kapal Ikan Negara …
Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengambil kebijakan tegas untuk memberantas illegal fishing melalui tindakan penenggelaman kapal Asing pelaku illegal fishing. Pelaksanaan penenggelaman kapal ikan negara asing yang dilaksanakan menimbulkan Pro dan Kontra di kalangan di dalam Negeri maupun Luar Negeri. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.84 YAP i
Perlindungan Gedung Kedutaan Sebagai Wilayah Ekstrateritorial Perspektif Huku…
Imunitas diplomatik (diplomatic immunity) adalah kekebalan yang diberikan kepada wakil-wakil diplomatik pada suatu negara yang merdeka dan berdaulat, yang hak-haknya di jamin hukum internasional. Prinsip ini terdapat dalam United Nations Charter. Kekebalan diplomatik (diplomatic immunities) adalah kekebalan terhadap alat kekuasan negara penerima, hak mendapat perlindungan, mencakup kekebala…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.83 TOM p
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara