Ditapis dengan
Pemerintahan Adat Negeri Seti Dalam Sistem Pemerintahan Desa
Pengaturan Desa di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana dalam Undang-Undang tersebut memberikan ruang kepada setiap Desa untuk mengatur Desanya sendiri berdasarkan asal usul Desa sesuai dengan karekter dan budaya Desa tersebut. Desa di Maluku disebut dengan Negeri yang merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang kemudian berdasarkan asal usul Negeri t…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.316 EFA p
Kewenangan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Kota Ambon Dalam Memberik…
Diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membawa konsekuensi bahwa pejabat pengawas lingkungan hidup daerah adalah wajib melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan hidup. UU tersebut juga berbicara perihal Penegakan hukum yang dapat bersifat preventif. Penga…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.315 ROS k
Izin Berlabuh Kapal Di Wilayah Petuanan Laut Desa Adat (Studi Di Negeri Hativ…
Penelitian ini membahas mengenai Izin Berlabuh Kapal di Wilayah Petuanan Laut Desa Adat (Studi Di Negeri Hative Besar Kota Ambon). Tujuan penelitian adalah mengetahui Apakah Desa Adat berwenang memberikan izin berlabuh bagi kapal di wilayah petuanan laut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji tentang asas-asas, konsep-konsep hukum, serta peratu…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.314 MAR i
Kedudukan Saniri Negeri Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Negara Indonesia merupakan Negara Hukum yang mengakui hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat terutama dibidang pemerintahan desa adat. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan desa adat harus berdasarkan susunan asli serta hak asal-usul desa adat. Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 147-387 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Saniri Negeri Assiluluyang berdasar kepada Peraturan Daerah Kabupat…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.313 NAM k
Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Penjualan Baha…
Penulisan ini terkait dengan Wewenang Pemerintah Daerah Dalam melakukan Pengawasan terhadap penjualan BBM yang dilakukan secara eceran di pinggiran Jalan. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan menjelaskan kewenangan daerah dalam penyelenggaraan pengawasan terhadap penjualan bahan bakar minyak secara eceran. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian juridis normatif, dengan pendeka…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.312 WAE w
Tindakan Walikota Ambon Dalam Pemberhentian Pejabat Tata Usaha Negara
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji tentang tindakan Walikota Ambon apakah termasuk kategori maladministrasi yang dilakukan di lingkup pemerintah Kota Ambon, Penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik hanya dapat tercapai dengan peningkatan mutu aparatur penyelenggara negara penegakan asas-asas pemerintahan umum yang baik Ombusman bertujuan untuk menciptakan d…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.311 HUK t
Tugas Dan Tanggung Jawab Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terkait …
Tujuan penulisan Skripsi ini adalah untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa terkait pembangunan desa serta meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat Desa. Berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipasif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.310 UNU t
Tinjauan Yuridis Terhadap Pelakasanaan Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri S…
Penelitian inimerupakan penelitian yuridis normatif,dengan menggunakanpendekatanperundang-undangan.Sumberbahanhukum yangdipergunakandalam penelitianiniberasaldaribahanhukum primer, bahanhukum sekunderdanbahanhukum tersier.Analisisbahanhukum yangdipergunakanadalahanalisiskualitatif,dengancaramengumpulkan sumberbahan hukum dan bahan hukum penunjang lain,kemudian diidentifikasi dan dikaji se…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.309 LAT t
Eksistensi Organisasi Kemasyarakatan Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesi…
PenulisaniniterkaitdenganEksistensiOrganisasiKemasyarakatandalam proses PenegakanHukum diIndonesia.Ormasmemilikifungsidanperansebagaisosial kontroldalam pembangunanNasional,dimanasosialkontroldimaksudmerupakan suatuusahapencegahanterhadapnilaidanmoralsosial, HasilPenelitianmenunjukandalam kenyataanyaterdapatormasyangmelakukan tindakandiluarfungsidanperannya,bahkansalahsatunyaormasmelakukan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.308 MOR e
Pengisian Jabatan Kepala Pemerintah Negeri Berdasarkan Hak Parentah Di Kota A…
Fakta yang terjadi di daerah Negeri Rumah Tiga adalah orang yang bukan anak adat dari Keturunan Parentah, Mata Rumah Parentah dan/atau Soa Parentah diangkat/dipilih menjadi Raja berdasarkan hasil dari proses yang dilakukan secara pengundian dan fakta yang terjadi juga di daerah Negeri Seilale dimana menurut hukum adat yang berlaku Mata Rumah Lopies Seilana Pattinai adalah yang merupakan garis k…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.307 TAH p
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara