Ditapis dengan
Pelaksanaan Penyelesaian Klaim Dan Subrograsi Dalam Perjanjian Surat Jaminan …
Surety bond merupakan penjaminan yang diberikan oleh lembaga penjamin, yaitu perusahaan asuransi (surety company) kepada kontraktor (principal) dengan maksud apabila principal gagal memenuhi kewajibanya, maka surety company akan bertanggung jawab terhadap pemilik proyek (obligee) untuk menyelesaikan kewajiban. Surety bond diperkenalkan di Indonesia sejak diterbitkan Surat Keputusan Menteri Keua…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.664 DAR p
Tanggung Jawab Hukum Terhadap Klaim Lagu “Karna Su Sayang” Oleh Ismail Ab…
Hak Cipta di Indonesia belum begitu maksimal sehingga masih menimbulkan masalah pada pelanggaran Hak Cipta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 1 Ayat 20 dan Pasal 82 Ayat 3. Namun pada kenyataannya perjanjian Lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, karena Ismail Abinting tela mengajukan Lisensi ke pihak Youtube bahwa Lagu …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.663 COS t
Tanggung Jawab Pelaku Usaha PT. Wahana Lestari Investama Terhadap Pencemaran …
PT. Wahana Lestari Investama diduga telah melakukan pencemaran lingkungan hidup di Desa Sawai, yang berdampak terjadinya kerugian yang dialami baik pada lingungan hidup maupun masyarakat yang tinggal disekitar kegiatan tersebut, maka pihak perusahan PT. WLI harus bertanggung jawab baik terhadap pencemaran lingkungan hidup maupun kerugian yang diderita oleh masyarakat. Dalam hal di atas Pasal 13…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.662 TIT t
Perlindungan Hukum Terhadap Kelebihan Kapasitas Angkut Penumpang Transportasi…
Pemberitaan yang dipublikasikan oleh salah satu Portal Berita Maluku yaitu Siwalima News, bahwa Kapal yang melayari rute Ambon-Namrole (Bursel) yaitu KMP Tanjung Kabat, sesuai daya angkut hanya mampu mengangkut 190 penumpang, namun ternyata tiket yang sudah terlanjur terjual sebanyak 300 tiket. Bahkan para penumpang pemegang tiket tersebut telah berada di kapal, pihak pelayaran memberikan penam…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.661 SOF p
Implikasi Peraturan Bank Indonesia Dalam Pencabutan dan Penarikan Dari Pereda…
Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/14/PBI/2010 Pencabutan dan Penarikan dari Peredaran Uang Logam Pecahan Rp. 25 Tahun Emisi 1991, Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) bahwa “Bank Indonesia mencabut dan menarik dari peredaran Uang Logam Pecahan Rp. 25 Tahun Emisi 1991, Uang logam rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai al…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.660 JOH i
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penggunaan Minyak Kayu Putih Tanpa Lab…
Kebutuhan dan permintaan oleh masyarakat akan Minyak kayu putih tanpa label menopang pertumbuhan volume penjualan minyak kayu putih Pentingnya akan kebutuhan minyak kayu putih ini menimbulkan dampak semakin meningkatnya industri minyak kayu putih . Masyarakat kota ambon dapat dengan mudah menemukan berbagai macam produk minyak kayu putih di pasaran. Walaupun begitu tidak semua produk minyak kay…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.659 PAT p
Status Hukum Terhadap Tanah Hasil Reklamasi Pantai Dalam Wilayah Kesatuan Mas…
Dalam wilayah Kota Ambon terdapat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang memiliki wilayah petuanan darat dan laut. Terhadap wilayah petuanan laut ada berbagai aktivitas diantaranya pembangunan Jembatan Merah Putih, sepanjang pesisir Halong, Lateri terdapat pembangunan di bidang perindustrian dan rumah-rumah penduduk sehingga melakukan Reklamasi. Reklamasi yang terjadi di pesisir teluk Ambon B…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.658 SIT s
Kajian Yuridis Terhadap Pembatalan Pemegang Hak Atas Desain Industri Folding …
Memajukan industri yang mampu bersaing serta memberikan perlindungan hukum bagi para pendesain diberlakukanlah Undang-Undang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Akan tetapi aturan hukum di bidang desain industri belum sepenuhnya mendukung perkembangan desain industri di Indonesia. Hal ini dilihat dari kasus pembatalan desain industri yang terjadi. Sehingga permasalahan …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.657 SIA k
Tanggungjawab Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Penegakan Hukum Bagi Notaris
Pembangunan Nasional merupakan serangkaian usaha pembangunan yang berkelanjutan, meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea IV yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umu…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.656 KOA t
Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Pengiriman Barang Lion Parcel Terkait Inf…
Mengikuti perkembangan dari perekonomian yang modern kebutuhan hidup manusia sangatlah banyak. Baik itu kebutuhan pokok maupun kebutuhan tambahan. Salah satu kebutuhan tambahan adalah tentang kebutuhan akan jasa pengiriman barang. Jasa pengiriman barang dari rumah ke rumah sering kali dikenal dengan sebutan Lion Parcel merupakan salah satu jasa pengiriman barang. Ada berberapa peristiwa hukum y…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.655 KAY p
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara