Ditapis dengan
Pertanggungjwaban Pidana Bagi Pelaku Usaha yang Menjual Kosmetik Ilegal
Kosmetik merupakan kebutuhan harian yang di butuhkan oleh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, terutama kaum remaja perempuan dan wanita dewasa yang ingin tampil menarik dan cantik. Apabila pelaku usaha kosmetik dengan sengaja memberikan informasi yang tidak benar dan memproduksi, mengedarkan kosmetik ilegal, maka konsumen yang akan dirugikan. Apabila Pelaku usaha sudah melakukan kesalah…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1301 SIL p
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Dalam Pem…
Perlindungan hukum anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraan. Berbagai informasi yang valid dan akurat menyangkut eksploitasi anak untuk tujuan seksual komersil mengenai penggunaan anak untuk reproduksi bahan pornografi, dan para korban dari ekiploitasi seksual komersil itu pada umumnya rata-rata berusia 16 tahun …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1300 ANG p
Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Kaum Minoritas LGBT (Lesbian, Gay, …
Dewan Hak Asasi Manusia PBB mensyahkan resolusi persamaan hak yang menyatakan bahwa setiap manusia dilahirkan bebas dan sederajat dan setiap orang berhak untuk memperoleh hak dan kebebasannya tanpa diskriminasi apapun. Akan tetapi dalam penerapannya sering kali masyarakat melakukan diskriminasi terhadap orang atau kelompok. Bahkan di beberapa negara, diskriminasi terhadap kelompok LGBT semakin …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.155 KOR p
Penggunaan Flight Information Region (FIR) Oleh Singapura Di wilayah Indonesi…
Flight Information Region (FIR) merupakan wilayah udara tertentu yang berfungsi untuk menyediakan informasi wilayah penerbangan. Flight Information Region (FIR) menjadi salah satu hal penting bagi lalu lintas penerbangan yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan keselamatan penerbangan. Flight Information Region (FIR) adalah pelayanan yang dibentuk dan dipersiapkan untuk memberikan saran serta i…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.154 USM p
Kajian Yuridis Penetapan Rehabilitasi Medis Bagi Penyalahguna Narkotika
Rehabilitasi dalam UU Narkotika dan SEMA No. 4 Tahun 2010 serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika terdapat dua jenis yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis dilakukan dengan tujuan untuk membebaskan penyalahguna narkotika dari ketergantungan narkotika. Hal ini memunculkan permasalahan apakah penetapan rehabili…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1299 PEE k
Kajian Terhadap Rumusan Norma Pekerjaan Lain menurut Putusan Mahkamah Konstit…
Penelitian ini Bertujuan untuk mengetahui apa makna rumusan norma pekerjaan lain menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30/PUU-XVI/2018 dan putusan Mahkamah Agung Nomor: 65 P/HUM/2018 serta akibat hukumnya terhadap syarat pencalonan perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai upaya menjaga original intent Lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Penelitian ini meru…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.374 LEA k
Hak Masyarakat Adat Kepulauan Tanimbar Atas Pemanfaatan Kain Tenun Tanimbar
Indonesia mempunyai potret kebudayaan yang lengkap dan bervariasi, salah satunya hasil karya intelektual yang berkembang dalam lingkungan masyarakat adat yaitu kain tenun Tanimbar yang sudah dibuat sejak dahulu secara turun-temurun yang memiliki motif dengan arti yang bermakna mendalam mengenai kehidupan keseharian masyarakat adat Tanimbar. Dalam pemanfaatannya kini kain tenun banyak digunakan …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.691 TAT h
Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Dampak Aktivitas Negara Di Ruang An…
Perkembangan teknologi ruang angkasa semakin pesat. Berbagai manfaat yang dihasilkan oleh aktivits di ruang angkasa membuat negara-negara berlomba untuk terus beraktivitas di ruang angkasa. Kebebasan negara untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di ruang angkasa diakui oleh hukum internasional dengan batasan tertentu yang ditegaskan dalam pasal 4 Outer Space Treaty 1967 tentang larangan pen…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.153 PAT p
Kebijakan Formulasi Penggunaan Narkotika Jenis Ganja Karena Alasan Pengobatan
Ganja adalah tanaman perdu dengan daun menyerupai daun singkong yang tepinya bergerigi, berbulu halus yang sering disalahgunakan dan digolongkan kedalam narkotika golongan I namun, memiliki manfaat dalam medis. Dalam menangani masalah penggunaan narkotika jenis ganja perlu dilakukan dengan kebijakan formulasi yaitu suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1298 SIH k
Akibat Hukum Terhadap Pejabat Tata Usaha Negara Yang Tidak Melaksanakan Putus…
Lemahnya pelaksanaan putusan PTUN adalah karena tidak terdapatnya lembaga eksekutorial dan kekuatan memaksa dalam pelaksanaan putusan PTUN sehingga pelaksanaan putusan PTUN tergantung dari kesadaran dan inisiatif dari Pejabat TUN. Eksekusi putusan pengadilan adalah pelaksanaan putusan pengadilan oleh atau dengan bantuan pihak luar dari para pihak. Hal-hal yang berkaitan dengan eksekusi adalah p…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.373 SUJ a
Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor : 37/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb. Yang Me…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Ambon dalam menjatuhkan putusan lepas terhadap Terdakwa Mahmud M. Tamher dalam tindak pidana korupsi yang tertuang di dalam putusan Nomor:37/Pid.Sus.Tpk/2014/PN.Amb yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Ambon. Penelitian ini merupakan penelitian normatif y…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1297 WAL a
Pelanggaran Hak Cipta Dalam Media Sosial Instagram Untuk Tujuan Komersial
Karya fotografi digunakan tanpa hak atau tanpa persetujuan pemilik untuk tujuan komersial dalam media sosial instagram dengan cara mengedit dan/atau mengunggah kembali karya fotografi yang bukan miliknya, pelarangan penggunaan karya fotografi tanpa izin tertera dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, pendekatan masalah ya…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.690 IHR p
Analisa Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana Nomor 8/Pid Sus- TPK/2017/PN Amb T…
Dalam Pasal 66 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah menyatakan bahwa Harga Perkiraan Sendiri atau disingkat HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besar kerugian negara. Namun dalam perkara pidana Nomor 8/Pid Sus-TPK/2017/PN Amb Tahun 2018 yang diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon menjadikan HPS sebag…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1296 WAA a
Kajian Yuridis Tilang STNK Yang Pajaknya Sudah Habis Masa Berlaku Oleh Polisi…
Bukti pelanggaran disingkat tilang adalah denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Surat Tanda Nomor Kendaraan, atau disingkat STNK, adalah tanda bukti pendaftaran dan pengesahan suatu kendaraan bermotor berdasarkan identitas dan kepemilikannya yang telah didaftar. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasa…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1295 ABR k
Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik Pada Gedung Konsulat
Hukum diplomatik dan konsuler memberikan sebuah kekebalan dan keistimewaan terhadap perwakilan asing yang berada di negara lain, diatur dalam Kovensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963. Kediaman dan gedung konsulat merupakan tempat yang termasuk mendapat kekebalan inviolability. Perwakilan Konsuler memilki fungsi utama yaitu melindungi warga negaranya yang berada di negara asing. Namun seora…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.152 ANG p
Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Senjata Api
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tugas pokok kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjalankan fungsinya dengan baik, Polri diberikan wewenang untuk menggunakan senjata api. Senjata api tersebut digunakan untuk melindungi warga masyarakat, menjaga diri, dan sesama anggota Polri dari kemungki…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1294 SAP p
Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Koperasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Stud…
Korupsi adalah perbuatan yang melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Sebagaimana yang terjadi pada pengurus KUD Kakerissa Abubu Kabupaten Maluku Tengah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana oleh pengurus KUD Kakerissa dan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1293 KAI p
Analisa Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas (Ana…
Hakim dalam melaksanakan tugas memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa mempertimbangkan secara yuridis maupun non yuridis. Sehingga putusan yang dihasilkan mempunyai pengaruh baik bagi korban maupun terdakwa dalam memperoleh rasa keadilan. Hal ini memunculkan masalah Bagaimana pertimbangan hukum Ha…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1292 TAL a
Peranan Dinas Perhubungan Kota Ambon Dalam Upaya Penanggulangan Juru Parkir T…
Dalam menangani Retribusi Parkir dan masalah pungutan liar, Kota Ambon memiliki suatu badan yang bekerja untuk mengawasi dan membina masalah-masalah yang terjadi di jalan raya serta masalah perhubungan lainnya seperti transportasi umum. Lembaga tersebut adalah Dinas Perhubungan Kota Ambon. Dalam meminimalisir penyimpangan yang terjadi di masyarakat. Salah satunya penyimpangan yang terjadi …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1291 PAP p
Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Online
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Undang-undang ITE merupakan undang-undang pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur tindak pidana cyber , maka KUHP sebagai penunjang hukum pidana ditambah peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan Tindak Pidana. Perkembangan teknologi, dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1290 KHO p
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara