Ditapis dengan
Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Nuaulu Dan Kewenangan Pengelolaan Wilayah Adat
Hukum adat merupakan salah satu bentuk hukum yang masih ada dalam kehidupan masyarakat indonesia. hukum adat sebagai hukum positif memiliki ciri khas yaitu hukum adat hukum yang sebagai besar tidak tertulis, namun nilai-nilai ada dan berlaku dalam kehidupan masyarakat adat yang memberlakukan hukum adat tersebut. hak ulayat masyarakat hukum adat diatur dalam pasal 3 undang-undang nomor 5 ta…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.402 SOU e
Perempuan Korban Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang…
Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat dan martabat seseorang yang dimana sebagian besar korbanya adalah perempuan, karena itu perempuan perlu perlindungan hukum dimana salah satunya melalui KUHP. namun kekerasan seksual dalam KUHP hanya mengatur tentang perkosaan dan pencabulan. Keterbatasan KUHP saat ini tentang pengaturan kekerasan seksual dapat le…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1382 NAD p
Analisis Ketentuan Hukum Internasional Mengenai Pengunduran Diri Dari Keanggo…
Penelitian ini membahas masalah ketentuan pengunduran diri keanggotaan organisasi internasional ASEAN. ASEAN merupakan salah satu organisasi internasional di wiayah Asia Tenggara yang tujuan awalnya adalah membentuk suatu zona perdamaian di wilayah Asia Tenggara, Pembentukan ASEAN ini pada dasarnya dilandasi atas keinginan untuk berkontribusi terhadap perdamaian, stabilitas dan kemakmur…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.210 SAN a
Tantangan Bagi Perserikatan Bangsa Bangsa Dalam Penyelesaian Konflik Palestin…
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa merupakan organ PBB yang bertanggung jawab dalam menjaga perdamian dan keamanan dunia termasuk menyelesaikan konflik internasional. Salah satunya konflik yang belum terselesaikan ialah konflik Palestina-Israel, yang dalam kenyatannya sampai sekarang tidak kunjung selesai.Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa telah melakukan upaya yang maks…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.209 CAH t
Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3096 K/Pid.Sus/2018 Terhadap Jama’…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 yang dalam amar putusannya memerintahkan agar aset First Travel disita dan dikembalikan ke kas negara, padahal sesungguhnya aset First Travel dimaksud bukanlah merupakan kekayaan negara, melainkan berasal dari hasil penipuan terhadap jemaah First Travel. Adapun jenis penelitiannya adalah yuridi…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.729 RIR i
Pengaturan Hukum Tentang Penangkapan Ikan Pada Zona Laut Lepas Berdasarkan FA…
Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measure by Fishing Vessels on the High Seas (yang selanjutnya disingkat Food and Agriculture Organization Compliance Agreement 1993) mengatur mengenai, upaya konservasi dan pengelolaan kekayaan hayati di laut lepas dengan meningkatkan pengawasan peran Negara bendera dalam praktik pembenderaan kembali kapal penan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.208 MAH p
Perildungan Hukum Bagi Anak yang Terlibat Dalam Konfik Bersenjata Di Tinjau D…
Pemanfaatan anak dalam suatu konflik bersenjata dapat meliputi perekrutan anak sebagai tentara anak dan partisipasi anak dalam permusuhan. Rekrutmen termasuk segala cara (baik formal maupun de facto) yang mana seorang menjadi anggota angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata, tercakup di dalamnya mobilisasi (wajib militer), rekrutmen secara suka rela maupun rekrutmen dengan paksaan. …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.207 HAS p
Perlindungan Hukum Terhadap ABK WNI Yang Dipekerjakan Di Kapal Asing
HAM sebagai hak universal dan hak absolut bagi manusia, hak yang universal tersebut diberikan sebagai akibat dari martabat seseorang sebagai manusia yang berlaku dimana saja, kapan saja dan dalam situasi apapun. Dalam upaya memproteksi hak- hak asasi manusia, PBB membuat badan khusus yang mengeluarkan konvensi-konvensi Internasional seperti Universal Declaration of Human Right 1948, Cov…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.206 LEW p
Perlindungan Hak Cipta Terhadap Potret Produk Pakaian Pada Pemasaran Online (…
Bisnis online yang menjamur di Indonesia salah satunya yaitu penjualan produk pakaian, Dalam hal penjualan produk pakaian secara online, maka dibutuhkan potret produk pakaian sebagai bahan untuk periklanan pada pemasaran online. Proses pembuatan potret produk pakaian demi kepentingan pemasaran online (online marketing) melalui tahapan yang cukup panjang mulai dari pembuatan konsep pem…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.728 UMA p
Perlindungan Hukum Anggota Eks ISIS Oleh United Nations High Commissioner For…
Hukum pengungsi internasional mengatur bahwa tidak semua orang atau kelompok yang berpindah dari satu wilayah ke wilayah negara lainnya dengan serta merta dikaterogikan sebagai pengungsi. Merupakan fakta bahwa anggota eks ISIS mereka ini juga telah meninggalkan wilayah konflik dan ditampung di kamp pengungsian Al-Hol. Namun demikian kebanyakan dari eks anggota ISIS meninggalkan negara …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.205 AUL p
Penerapan Oral Agreement dan Pengaruhnya Dalam Hukum Perjanjian Internasional
Perjanjian internasional merupakan perjanjian yang dibuat di bawah hukum internasional dan merupakan salah satu sumber hukum penting dalam masyarakat internasional, karena perjanjian internasional merupakan instrumen utama hubungan internasional antar Negara. Permasalahan yang sering dipersoalkan adalah kelayakan perjanjian internasional tidak tertulis. Mengingat sifatnya yang tidak begitu…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.202 HID p
Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Pemerintah Negeri Atas Tanah Dati Pusaka
Pemerintah Negeri Tawiri melakukan pengakuan dan pengalihan tanah Dati Pusaka yang pemiliknya masih memiliki hak atas tanah tersebut. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 Pasal 27 di mana pemilik tanah Dati Pusaka tersebut masih ada dan tanah tersebut belum pernah dialihkan kepada pihak manapun. Pengakuan juga merupakan suatu tindakan yang dapat d…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.727 HAL p
Unilateral Claim Zona Ekonomi Eksklusif Oleh Indonesia-Vietnam Dan Dampak Huk…
Kawasan perbatasan laut harus memiliki kejelasan terhadap wilayahnya karena perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan bangsa dan memiliki peran penting dalam pemanfaatan sumber daya alam. Jika ditinjau dari letak geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia berbatasan langsung dengan 10 (sepuluh) negara tetangga, salah satunya dengan Negara Vietnam. Indonesia dan Vietnam …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.204 GAI u
Prinsip Operasi Tangkap Tangan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Kajian Dari…
Metode penilitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Tipe penilitian bersifat deskriptif analitik. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan dan selanjutnya teknik analisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Berdasarkan hasil dan pembahasan standar penggaturan Operasi T…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1381 SOL p
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tin…
Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum pemerintah Indoensia telah meletakan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain dalam penetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 28 …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1380 LAT p
Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Penerimaan Palestina Menjadi Anggota Un…
Peneriman Negara Palestina Menjadi Anggota UNESCO Mengarah kepada status hukum Negara Palestina di dunia Inernasional dan kedudukan palestina di orgainsasi besar dunia yaitu Perseikatan Bangsa – Bangsa, untuk mendapakan pengakuan dari negra besar lainnya. Metode yang dipakai dalam Penulisan ini adalah Yuridis Nomarif yakni suatu penelitian yang terutama mengkaji ketentuan-ketentuan hukum …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.203 TOM t
Perjanjian Kerja Penetapan Upah Oleh PT. Reminal Utama Sakti
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Keputusan Gubernur Maluku Nomor 268 Tahun 2019 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Maluku, yang mewajibkan perusahaan dalam menetapakan upah buruh minimal Rp 2.604.961 (dua juta enam ratus empat ribu sempilan ratus enam puluh satu rupiah) Selanjutnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 88 ayat (2) dan (3), selanjutnya…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.726 SEL p
Keabsahan Jual Beli Tanah Petuanan di Kei Kecil
Tanah sangat erat sekali hubungannya dengan kehidupan manusia. Setiap orang tentu memerlukan tanah, bahkan bukan hanya dalam kehidupannya. Tanah dianggap sebagai satu-satunya sumber untuk mendapatkan pendapatan dan kekayaan sebab tanah diyakini dapat menghasilkan produksi dalam jumlah dan mutu yang melebihi bahan mentah. Keabsahan jual beli tanah dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.723 KOE k
Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Karya Fotografi Yang Diedarkan Tanp…
Karya fotografi merupakan salah satu bentuk hak cipta yang dilindungi hukum sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf k UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sehingga memberikan kepastian hukum kepada pencipta karya fotografi sebagai bentuk nyata dari perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah. Namun dalam prakteknya banyak terjadi pelanggaran terhada…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.725 NOY p
Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Atas Penahanan Yang Tidak Sah Disertai …
Proses penegakan hukum di Indonesia didasarkan pada KUHAP yang menjamin adanya kepastian hukum sebagai bentuk dari perlindungan hukum kepada tersangka. Hal tersebut merupakan bagian dan konsekuensi Indonesia sebagai Negara hukum yang mana wajib menjamin adalah perlindungan Hak Asasi Manusia yang di implementasikan dalam kehidupan berbangsa dan benegara. Dalam proses penegakan hukum pidana,…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1378 SOA p
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara