Ditapis dengan
Kekuatan Hukum Surat Keputusan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
Pengaturan tentang bantuan keuangan kepada parpol Maluku Barat Daya diatur dengan Keputusan Bupati Nomor 213-37 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2018. Permasalahan yang dikaji adalah Surat Keputusan Bupati sebagai dasar hukum pemberian bantuan kepada Partai Politik dan Surat Keputusan Bupati tentang bantuan keuanga…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.387 SIL k
Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Pemerintah Kabupaten Ma…
Pemerintah Kabupaten MBD selama periode kepemerintahan tahun 2018 dan 2019 telah melakukan pengangkatan atau promosi, pemindahan atau mutasi serta pemberhentian PNS pada posisi jabatan pimpinan tinggi pratama sebanyak tiga (3) kali. Perubahan struktural khususnya pada jabatan pimpinan tinggi pratama yang dilakukan oleh Bupati Benyamin Th. Noach diduga bertentangan dengan Peraturan Pemerin…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.388 DAH p
Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Mencabut Izin
Izin merupakan instrument hukum yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, karena izin digunakan untuk mengendalikan masyarakat dalam melakukan suatu tindakan. Isu hukum yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap izin yang sudah dikeluarkan, dan apakah pemerintah daerah berwenang mencabut izin yan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.389 UNW k
Tanggung Jawab Pelaksanaan Sistem Data Pokok Pendidikan Secara Online Terhada…
Sistem Data Pokok Pendidikan, disingkat Dapodik telah menjadi satusatuanya acuan dalam pengumpulan data pendidikan di Indonesia, namun sistem ini tidak efektif penerapannya disebabkan karena beberapa faktor, seperti letak geografis,tidak semua kecamatan memiliki jaringan internet yang memadai, sarana transportasi yang terbatas dan iklim yang sewaktuwaktu tidak bersahabat sehingga membuat par…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.390 WOR t
Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengamanatkan kepada Desa untuk mengatur, mengontrol, dan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desanya sendiri. Dalam ketentuan Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mengatur terkait pertanggungjawaban Kepala Desa dalam melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban ADD/DD. Namun dalam perkembangannya pengelolaan dana desa sudah banya…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.391 PAK p
Penegakan Hukum Administrasi Penataan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Tiakur
taan sangat dibutuhkan mengingat pertumbuhan ekonomi, penduduk dan pembangunan yang meningkat secara pesat pada wilayah perkotaan, sehingga memang sangat dibutuhkan penegakan hukum terhadap ruang terbuka hijau. Penegakan hukum terhadap pemanfaatan ruang terbuka hijau menjadi kendala yang sangat banyak mengingat tidak horminsnya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara deatail akan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.392 SOR p
Efektifitas Penerapan Sistem CAT (Computer Assisted Test) Dalam Seleksi Calon…
Pemerintah melaksanakan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil, seleksi masuk sekolah kedinasan ikatan dinas, seleksi pengembangan karier, dengan menggunakan Sistem Computer Assisted Test (CAT). CAT adalah suatu sistem seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan lulusan yang memenuhi standar minimal kompetensi yang diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.393 GUM e
Penertiban Buku Oleh Organisasi Kemasyarakatan
Organisasi Masyarakat merupakan perwujudan dari hak yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Warga negara memiliki kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hal tersebut dituangkan dalam Pasal 28 bahwa “kemerdekaan berserikat dan berkumpul,mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang- und…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.394 TET p
Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa
Apakah BPD berwenang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan DD dan apakah pengawasan BPD terhadap pengelolaan DD bersifat mengikat secara hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan statute approach atau pendekatan peraturan perundang - undangan dan conseptual approach atau pendekatan konseptual. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dit…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.395 MAI p
Penertiban Penjualan Compact Disc Dan Video Compact Disc Bajakan Oleh Pemerintah
Semakin pesatnya pertumbuhan teknologi dan kebutuhan masyarakat terhadap hiburan termasuk yang dikemas dalam bentuk Compact Disc (CD) dan Video Compact Disc (VCD), sering terjadi peredaran dan penjualan CD dan VCD bajakan. Perlindungan terhadap pencipta atau pemegang Hak Cipta terabaikan akibat maraknya peredaran dan penjualan CD dan VCD bajakan di Kota Ambon. Permasalahan dalam penelitian…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.396 MAA p
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara