Hukuman Mati Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Internasional

Dalam Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Politik dan Konvensi Amerika keduanya membatasi hukuman mati pada “kejahatan yang paling berat”, dikenakan pada suatu “keputusan final suatu pengadilan yang berwenang” sesuai dengan undang-undang yang tidak retroaktif. Kedua perjanjian ini memberikan hak untuk mencari “pengampunan atau keringanan hukuman” dan melarang peng…

Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Dari Perkawinan Pertama Dan Kedua Dit…

Pokok kajian masalah pembagian harta waris kepada ahli waris dari perkawinan pertama dan kedua ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata. Berkaitan dengan warisan yang dikuasai oleh anak-anak dari istri kedua tanpa membagi dengan anak-anak dari istri pertama setelah meninggalnya ayah mereka dilihat dari hukum Perdata. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu pen…

Penggunaan Pesawat Tanpa Awak Dan Dampak Penggunaannya Dalam Wilayah Udara Ne…

Pesawat tanpa awak merupakan perwujudan dari perkembangan teknologi yang begitu maju sehingga meskipun tanpa awak pesawat tersebut dapat dikendalikan dari jarak jauh. Akan tetapi perkembangan teknologi tersebut disalahgunakan oleh negara-negara berkembang untuk kepentingan mereka seperti, melakukan pengintaian, maupun dijadikan sebagai senjata perang. Hal tersebut mendapat pengecaman da…

Pengaturan Negeri Dalam Peraturan Daerah Di Kabupaten Seram Bagain Barat

Pertentangan antara Perda SBB Nomor 11 Tahun 2019 tentang Desa dan Perda SBB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Negeri. dimana telah di tetapkan seluruh 92 negeri yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai desa di dalam Perda SBB Nomor 11 Tahun 2019 sedangkan dalam Perda SBB Nomor 13 Tahun 2019 sampai saat ini belum ditetapkan negeri-negeri yang suda ada sebagai negeri di Kabupaten SBB…

Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Marga Masyarakat Hukum Adat Suku Woirata…

Pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya pada hakekatnya telah dirumuskan di dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945. Sengketa tanah yang terjadi dalam masyarakat hukum adat suku Woirata merupakan sengketa hak atas tanah marga yang sampai saat ini belum ada upaya penyelesaian. Pada dasarnya UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif …

Fungsi WHO Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Dan Dampaknya

Word Health Organization (WHO) atau Organisasi Kesehatan Dunia merupakan salah satu badan PBB yang bertindak sebagai koordinator kesehatan umum internasional, Fungsi Word Health Organization (WHO) ialah untuk mencapai kesehatan dengan secara maksimal untuk seluruh rakyat diseluruh dunia. Namun pada kenyataannya WHO seperti tidak berdaya untuk menangani pandemi Covid-19 dan memberikan perlin…

Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Hukum Adat Yang Lingkungan Hidupnya Tercemar

Isu hukum dalam penulisan ini antara lain (1) Apakah ada perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat korban pencemarandan (2) Bagaimana upaya hukum terkait perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat yang lingkungan hidupnya tercemar. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang dipakai penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan peratur…

Penerapan Ajaran Concursus Dalam Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2018/PN.Amb

Perbarengan atau concursus sering terjadi dalam tindak pidana, namun adakalanya tidak dimintai pertanggungjawaban sesuai ajaran concursus dalam Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2018/PN.Amb. Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan alternatif. Jaksa seharusnya memperhatikan rumusan pasal yang di…

Makanisme Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Perkara Anak

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda yang merupakan salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita – cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik,mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras…

Berita Acara Pemeriksaan Dan Pemberkasan Pada Tingkat Penyidikan

Hukum pembuktian memegang peran yang sangat penting dalam penyelesaian suatu tindak pidana dimuka persidangan pengadilan.Proses pembuktian dimulai dari tahap penyidikan dengan dibuatnya Berita Acara Penyidikan (BAP) yang termasuk dalam isi berkas perkara. Kualitas pembuatan Berita Acara Pemeriksaan sangat menentukan proses persidangan yang akan berlangsung. Adapun tujuan penelitian ad…

Dewan Pengawas KPK Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana

Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang disingkat KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi yang diberikan kewenangan yang kuat bukan berada di luar sistem ketatanegaraan, tetapi justru ditempatkan secara yuridis di dalam sistem ketatanegaraan yang rangka dasarnya sudah ada di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga tidak meng…

Akuntabilitas Kepala Desa Terhadap Penggunaan Keuangan Desa

Akuntabilitas merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa wajib menyampaikan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa kepada Bupati/Wali kot…

Hambatan Dalam Pelaksanaan Hak-Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Di Rumah Tahan…

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan (WBP) berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata cara peradilan pidana. Pembinaan adalah untuk meningkatkan wawasan WBP agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidananya sehingga dapat diterima kemba…

Analisis Yuridis Hukum Hakim Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Pen…

Peristiwa kecelakaan lalu lintas (lakalantas) haruslah dipisahkan antara pelanggaran dan kejahatan. Karena untuk melakukan penuntutan didepan hukum maka kejadian yang terjadi haruslah merupakan kejahatan, sementara pada kecelakaan lalu lintas kejahatan yang terjadi merupakan kejahatan yang tidak disengaja atau dikarenakan oleh tindakan kelalaian atau kealpaan. Tingginya tingkat kecelaka…

Kajian Yuridis Tentang Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Melak…

Pada masa sekarang ini, perjanjian yang memuat klausula baku antara konsumen dengan pelaku usaha dapat dengan mudah kita temukan. Harus diakui bahwa klausula baku sangat membantu kelancaran perdagangan. Namun hal ini menutup proses negosiasi antara konsumen dengan pelaku usaha sehingga memungkinkan bagi pelaku usaha untuk mengalihkan tanggung jawabnya. Untuk itu, Undang-Undang Perlind…

Aspek Yuridis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Masa Pandemi Covid-19

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemberian remisi terhadap narapidana yang dilakukan dengan pertimbangan rawannya penyebaran COVID-19 dalam Lembaga Pemasyarakatan yang sebagian besarnya mengalami kelebihan penghuni. Remisi adalah pengampunan atau pengurangan hukuman yang diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam penulisan ini terdapat…

Perlindungan Konsumen Produk Ikan Mentah Di Pasar Arumbai Mardika Ambon Terka…

Pasar Arumbai sebagai pusat penjualan ikan mentah terbesar dikota Ambon, diketahui memilki ketersediaan fasilitas sanitasi dan air bersih yang tidak memadai menyebabkan pelaku usaha ikan mentah, menggunakan air laut yang sudah tercemar oleh limbah domestik. Mengakibatkan ikan yang diperjual belikan menjadi tidak sehat dan segar. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa h…

Pengadaan Tanah Petuanan Negeri Rumah Tiga Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.760 COS p

Penetapan Tarif Pajak Hotel Dalam Sistem Perpajakan (Studi Pada Kabupaten Kep…

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Berdasarkan peraturan diatas maka dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah khususnya pada Kabupaten Kepulauan Aru dalam melaksanakan otonomi daerah maka Pajak Hotel sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dapat memberikan kontribusi dibidang pendapatan asli daerah yang memberikan kontribusi di …

Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Tinggi

Indonesia berdasarkan sebuah riset yang dilakukan oleh Political and Economic Risk Consultancy (PERC) sejak tahun 2005 telah berada dalam peringkat pertama negara terkorup di Asia. Predikat serupa juga diberikan oleh Transparency Internasional yang selalu menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup di dunia. Pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan prioritas utama penegakan hukum di…