Ditapis dengan
Keabsahan Pelantikan Gubernur Maluku
Proses dan tata cara pelantikan gubernur pemenang pilkada pada hakikatnya merupakan bagian dari analisis yang peneliti lakukan berkenaan dengan perwujudan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. S…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.512 BES k
Penjatuhan Sanksi Administrasi Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia
Tentara Nasional Indonesia dalam menjalankan tugas tidak lepas dari permasalahan baik kesalahan pribadi maupun kesalahan karena jabatan. Isu hukum dalam kajian ini adalah Bagaimana prosedur pemberian sanksi administrasi bagi prajurit TNI? dan Bagaimana perlindungan hukum bagi prajurut TNI yang melakukan pelanggaran sesuai substansi sanksi administrasi TNI? Adapun tujuan penelitian ini a…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.464 MAX p
Keabsahan Tindakan Menteri Dalam Negeri yang Tidak Meresmikan Anggota DPRD
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Peraturan ini mengatur Tentang syarat sahnya keputusan administrasi yang terdiri dari unsur pejabat berwenang, prosedur dan substansi yang sesuai dengan objek keputusan, yang apabila unsur tersebut tidak terpenuhi maka akibat hukumnya sesuai dengan jemis unsur dalam syarat sahnya keputusan yang tidak terpenuhi…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.438 NIF k
Pemenuhan Hak Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Berdasarkan Undang-Undang …
Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Bantuan hukum diberikan kepada pencari keadilan dalam perkara hukum dalam bentuk konsultas…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1463 AKO p
Keabsahan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS Yang Melakukan Tindak Pidana …
Penelitian ini, dilatarbelakangi oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Salah satu pengaturan dalam Undang-undang tersebut tentang pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS. Sehingga itu, keluarlah Keputusan Walikota Ambon Nomor 298 Tahun 2019 tentang karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan,…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.422 MAR k
Keabsahan Keputusan Pemberhentian Kepala Sekolah Menengah Pertama Oleh Bupati…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Peraturan ini mengatur tentang syarat sahnya keputusan administrasi yang terdiri dari unsur perjabat berwenang, prosedur dan substansi yang sesuai dengan ojek keputusan, yang apabila unsur tersebut tidak terpenuhi maka akibat hukumnya sesuai dengan jenis unsur dalam syarat sahnya keputusan …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.382 ROM k
Perlindungan Hukum Terhadap Produser Film Atas Karya Sinematografi
Perkembangan teknlogi di Indonesia yang semakin menunjukan kemajuannya, terutama dalam industri perfilman maka permasalahan yang dihadapinya pun semakin bertambah, Kegiatan pembajakan atau penggandaan karya cipta sinematografi berupa download, upload, bahkan streaming melalui internet di beberapa website dan situs-situs terkenal seperti ganool.com, layarkaca21.com, bioskopkren.com, bioskop…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.479 SAL p
Prosedur Pengangkatan Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan
Pengangkatan dalam Jabatan adalah suatu bentuk pengangkatan untuk menduduki suatu jabatan tertentu atau melanjutkan suatu jabatan yang sama, jika dinilai masih mampu untuk memangku jabatan dimaksud. Hal ini menunjukan Pengangkatan merupakan unsur penting dalam Kepegawaian karena dapat memacu kinerja Pegawai untuk bekerja secara disiplin serta memiliki moral integritas yang baik. Pengangkatan d…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.321 SIA p
Pengisian Jabatan Kepala Pemerintah Negeri Berdasarkan Hak Parentah Di Kota A…
Fakta yang terjadi di daerah Negeri Rumah Tiga adalah orang yang bukan anak adat dari Keturunan Parentah, Mata Rumah Parentah dan/atau Soa Parentah diangkat/dipilih menjadi Raja berdasarkan hasil dari proses yang dilakukan secara pengundian dan fakta yang terjadi juga di daerah Negeri Seilale dimana menurut hukum adat yang berlaku Mata Rumah Lopies Seilana Pattinai adalah yang merupakan garis k…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.307 TAH p
Kajian Yuridis Terhadap Legalitas Surat Keputusan Pemberhentian Pegawai Neger…
Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat (ASN) adalah profesi dari Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya ditulis (PNS) ,Ketentuan mengenai pemberhentian Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara selanjutnya ditulis UU No 5/2014. Hal-hal yang merupahkan alasan mengenai Pemberhentian PNS pada pasal 87 ayat 1 (satu) ,ayat 2 (dua) dan ay…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.286 LAR k
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara