Ditapis dengan
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Putusan Nomor 312…
Tindak pidana pembunuhan sebagai pelanggaran hak hidup sering dipicu minuman keras, dan penelitian ini menganalisis penegakan hukum serta pertimbangan hakim terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Amb. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penegakan hukum dan pertimbangan hakim terhadap pelaku pembunuhan yang melakukan tindak pidana dalam keadaan mabuk. Pen…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Putusan Nomor 312/pid.b/2023/PN Ambon)
- No. Panggil
- SP.3044 ANI p1
“Tinjauan Yuridis Penolakan praktik dokter asing di Indonesia dalam presp…
Kehadiran dokter asing di Indonesia menjadi isu yang kompleks, melibatkan kebutuhan akan peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pemerataan distribusi tenaga medis, khususnya di daerah terpencil. Meskipun jumlah dokter asing yang teregristasi masih sangat terbatas keberadaan mereka dapay membantu melalui transfer pengethuan teknologi dan keahlian medis spesifik yang belum banyak diku…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Skripsi “Tinjauan Yuridis Penolakan praktik dokter asing di Indonesia dalam prespektif hukum internasional dan implikasinya terhadap kedaulatan nasional”
- No. Panggil
- SI.605 IMA i1
Kedudukan Pemilik Indekos Berdasarkan Hukum Perusahaan,
Pemilik indekos adalah orang pribadi atau badan usaha yang menyediakan tempat tinggal sementara bagi penyewa dengan tingkat pembayaran tertentu. Namun, dengan maraknya indekos kedudukan pemilik indekos masih jadi perdebatan. Karena, secara hukum pelaku usaha indekos tidak termasuk dalam badan usaha yang berbadan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan keduduka…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Kedudukan Pemilik Indekos Berdasarkan Hukum Perusahaan
- No. Panggil
- SE.1204 RIA e1
“Akibat Hukum Penggantian Nama Anak Oleh Orang Tua Asuh Tanpa Sepengetahu…
Penggantian nama anak adalah tindakan hukum yang berkaitan dengan hak anak atas identitas diri, yang dijamin oleh hukum nasional dan internasional, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 5 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas nama sebagai identitas diri, dan Pasal 27 menegaskan bahwa ide…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- “Akibat Hukum Penggantian Nama Anak Oleh Orang Tua Asuh Tanpa Sepengetahuan Orang Tua Kandung”, Dibimbing oleh
- No. Panggil
- SE.1202 MEI e1
Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Toko Modern
Toko modern merupakan bentuk usaha ritel yang telah mengalami transformasi akibat pengaruh globalisasi, di mana toko ini menyediakan berbagai jenis barang kebutuhan pokok secara lengkap. Di Indonesia, keberadaan toko modern telah menyebar ke berbagai wilayah. Salah satu contoh toko modern yang menunjukkan pertumbuhan signifikan adalah minimarket seperti Indomaret. Oleh karena itu, pen…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Toko Modern,
- No. Panggil
- SH.732 MAN h1
Perlindungan Hukum Bagi Pihak Bank Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Setela…
Kehidupan masyarakat selalu diwarnai oleh berbagai keperluan baik untuk diri pribadi ataupun untuk usaha yang ingin dibangunnya. Dalam hal pembangunan ekonomi di berbagai kawasan negara, terkhusus aktifitas bisnis yang dilakukan para pelaku bisnis ataupun yang dilakukan oleh para individu tidak mungkin terlepas dari pertumbuhan keperluan dana melalui kredit, dan pemberian fasilitas kred…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Perlindungan Hukum, Wanprestasi, Jaminan Fidusia
- No. Panggil
- SE.1197 ODE e1
Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Penyimpangan Seksual Voyeurisme
Berbagai bentuk tindak pidana dapat ditemui dalam masyarakat, salah satunya adalah kekerasan seksual non-fisik karena melanggar norma kesusilaan dan privasi orang lain. Voyeurisme merupakan salah satu bentuk parafilia, yaitu gangguan prefensi seksual yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model untuk memuaskan hasrat seksual. Tindakan ini menimbulkan dampak serius pada korban, …
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Penyimpangan Seksual Voyeurisme.
- No. Panggil
- SP.3037 FIT p1
”Kajian Yuridis Tindak Pidana Penistaan Agama”
Latar belakang Penistaan agama ini merupakan tindak pidana yang sangat sensitif dalam masyarakat Indonesia yang multikultural dan majemuk. Kebebasan beragama telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai regulasi lainnya, namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa tindakan yang menyinggung simbol atau ajaran agama dapat menimbulkan keresahan …
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Kajian Yuridis Tindak Pidana Penistaan Agama”
- No. Panggil
- SP.3036 PUT p1
Upaya Penangkapan Pelaku Pembunuhan Siswi Sma Di Polres Seram Bagian Timur …
Masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Hal ini dapat dipahami karena persoalan kejahatan itu sendiri adalah yang merugikan dan bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia. Oleh karena itu, upaya dan langkah-langkah untuk memberantas kejahatan perlu dilakukan agar masyarakat merasa aman. Kejahatan…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Upaya Penangkapan Pelaku Pembunuhan Siswi Sma Di Polres Seram Bagian Timur (SBT)
- No. Panggil
- SP.3035 RAF p1
Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik (Studi…
Diversi, Anak, Kekerasan Fisik
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik (Studi Kasus Polresta Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease)
- No. Panggil
- SP.3010 GEL s1
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara