Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Secara faktual, penanganan pelecehan seksual masih terkendala oleh stigma sosial dan kesulitan pembuktian, sehingga banyak kasus tidak dilaporkan atau tidak dapat diproses lebih lanjut. Namun demikian, hukum pidana Indonesia melalui KUHP dan UU TPKS telah mengakomodasi perlindungan yang lebih menyeluruh, termasuk dalam hal delik aduan dan perluasan alat bukti. Penelitian ini kemudian …

Politik Hukum Pemisahan Pelaksanaan Pemilu Nasional Dan Loka

Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Pelaksanaan pemilu serentak sejak tahun 2019 (pemilu lima kotak) menimbulkan berbagai persoalan baik dari teknis, beban kerja, dan kurang optimal kualitas pemilu. Permasalahan tersebut mendorong lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.135/PUU-XXII/2024 yang mengatur pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan …

Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Bom Ikan Pada Wilayah Hukum Direktorat Polai…

Tindakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi kejahatan illegal fishing, yaitu melakukan penangkapn dan pemeriksaan. Dan dengan berlakunya UU No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan berbagai ketentuan hukum mengenai pegawasan semakin tegas. Dan dengan penerapan peraturan yang tepaat dapat memberikan sanksi yang sesuai bagi pelaku sehingga dapat memberikan efek jera serta dapat m…

Kajian Hukum Internasional Terhadap Buangan Air Limbah Radioaktif Jepang Ke L…

Pembuangan air limbah radioaktif Fukushima ke Laut Pasifik oleh Pemerintah Jepang menimbulkan perhatian internasional karena berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan laut dan dampak lintas batas bagi negara lain. Laut sebagai bagian penting dari lingkungan hidup memiliki fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial yang harus dilindungi berdasarkan hukum internasional. Tindakan Jepang per…

Pemeriksaan Berwawasan Perlindungan Anak Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana

Pemeriksaan Berwawasan Perlindungan Anak, Anak Yang Melakukan Tindak Pidana

Efektifitas Lembaga Penempatan Anak Sementara Terhadap Pembinaan Anak Yang Be…

LPAS seharusnya berperan sebagai institusi non-pemasyarakatan yang memberikan perlindungan, pelayanan, pendidikan, dan pendampingan selama proses peradilan berlangsung, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). LPAS sejatinya merupakan lembaga yang dibentuk untuk menampung anak dalam masa proses hukum sebagai bentuk perlindungan huku…

Akses Masyarakat Miskin Di Kabupaten Seram Bagian Barat Dalam Mendapatkan Ban…

Hak masyarakat miskin di Kabupaten Seram Bagian Barat dalam mengakses dan memperoleh Bantuan Hukum gratis, serta mengkaji akibat hukum yang di timbulkan apabila hak atas bantuan hukum tersebut tidak terakomodasi. Penelitian ini dilandasi oleh realitas bahwa Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjamin hak masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma…

Itikad Tidak Baik Salah Satu Pihak Dalam Melakukan Perkawinan (Study Kasus …

Perkawinan merupakan suatu ikatan sah antara dua individu untuk membentuk suatu keluarga dan memiliki keturunan. Proses perkawinan yang sah diatur dalam Undang – Undang. Hukum memberikan wewenang kepada pengadilan untuk membatalkan suatu perkawinan apabila dalam perkawinan tersebut terdapat adanya unsur itikad tidak baik yang akan merugikan salah satu pihak. Faktor – farktor penyeba…

Penegakan Hukum Internasional Terhadap Pelanggaran Kapal Asing Yang Membuan…

Penegakan hukum terhadap pelanggaran oleh kapal asing yang membuang limbah Berbahaya dan Beracun (B3) di wilayah perairan Indonesia merupakan tantangan serius bagi kedaulatan negara dan perlindungan lingkungan laut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum internasional mengenai limbah B3, serta menelaah implementasi dan efektivitas penegakan hukum terhadap pelangg…

Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Disersi

Fenomena disersi di lingkungan militer merupakan bentuk pelanggaran disiplin berat yang dapat mengancam struktur komando dan stabilitas pertahanan negara. Disersi menggambarkan ketidakhadiran tanpa izin dari prajurit TNI dalam menjalankan kewajiban dinas, baik pada masa damai maupun masa perang. Tindakan ini mencerminkan lemahnya disiplin, tanggung jawab, serta loyalitas terhadap inst…

Pengakuan Anak di Luar Kawin Menurut Hukum Adat Leisela.

Anak di luar kawin merupakan fenomena sosial yang sering menimbulkan persoalan hukum dalam masyarakat, khususnya mengenai kedudukan dan pengakuan hak-hak keperdataannya. Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perda…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONTEN KREATOR TIKTOK DALAM PENGUNAAN KOMERSIAL…

Tiktok merupakan aplikasi media sosial yang memukinkan penguna untuk membuat video pendek, yang dalam pembuatan video pada aplikasi tiktok juga timbul hak cipta oleh pembuat video, yang hak ciptnya dilindungi seperti dijelaskan pada pasal 40 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta . Oleh karena itu, dalam hal terjadinya pengunanan dari pihak stasiun tv untuk pengunaan komers…

“Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan”

Anak sebagai generasi muda merupakan kekuatan sosial yang nantinya akan berperan sangat besar dalam pembangunan bangsa dan Negara, atas dasar inilah maka masyarakat dan pemerintah hendaknya menyadari perlunya suatu perhatian khusus yang diberikan terhadap anak, yang mereka alami akan berpengaruh buruk bagi masa depan dan perkembangan jiwa anak. Undang- Undang Dasar Negara Republik Ind…

Akibat Hukum Jual Beli Tanah Hibah.

Hibah Tanah merupakan penyerahan hak milik atas tanah yang secara scuma-cuma dialihkan kepada pihak lain. Pengaturan Hibah Tanah diatur dalam KUHPerdata Pasal 1666 yang menyebutkan bahwa “Penghibahan adalah suatu persetujuan, dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan bar…

PENETAPAN BOKA DALAM PERKAWINAN SUKU BUTON DI TINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

Edisi

terbaru

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

PENETAPAN BOKA DALAM PERKAWINAN SUKU BUTON DI TINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

No. Panggil

SE.3042 CIT e1

Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Lagu Nasional Halo Halo Bandung Pad…

Tindakan pelanggaran terhadap karya cipta lagu yang diubah lirik serta aransemennya tanpa izin oleh pihak asing merupakan bagian dari pelanggaran hak cipta. Perlindungan hukum terhadap hak cipta dilindungi oleh Berne Convention, perlindungan diberikan bagi Negara-negara yang telah meratifikasi konvensi. Perlindungan hukum di Indonesia di atur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Ten…

Akibat Hukum Terhadap Koperasi Yang Tidak Melaksanakan Rapat Anggota Tahuna…

Koperasi sebagai badan usaha yang berbasis pada prinsip kekeluargaan, yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai forum tertinggi dalam struktur organisasinya. RAT wajib dilaksanakan oleh koperasi paling sedikit sekali dalam setahun, sesuai dengan pasal 26 UU No 25 Tahun 1992 dan pasal 7 PerMenKop No. 19 Tahun 2015. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan …

Penyediaan Alat Kontrasepsi bagi Anak Sekolah berdasarkan peraturan pemerin…

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 mengatur mengenai penyediaan alat kontrasepsi bagi anak sekolah dan remaja sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam pengendalian pertumbuhan penduduk dan pencegahan kehamilan usia dini. Kebijakan ini muncul karena tingginya angka pernikahan dini, kehamilan di luar nikah, dan penyebaran penyakit menular seksual di kalangan remaja. Namun, dari pe…

“Pertanggungjawaban Hukum Perdata Daycare Yang Lalai Menjaga Anak

Pasal 1319 KUHPerdata disebutkan ada dua macam perjanjian menurut namanya, yaitu perjanjian nominaat (bernama) dan perjanjian innominaat (tidak bernama). Kasus penganiayaan anak yang dititipkan pada tempat penitipan anak (TPA) di Kota Depok, Jawa Barat telah memicu perdebatan tentang pekerja perempuan yang menitipkan anaknya di daycare. Perjanjian nominaat adalah perjanjian yang keten…

Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Taksi Online Atas Pembatasan Zona Operasi…

Praktek monopoli dalam dunia usaha atau bisnis telah merembes sampai kepada usaha taksi daring yang secara undang-undang disebut sebagai angkutan sewa khusus. Melalui Undang-undang No 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus taksi daring tergolong sebagai angkutan sewa khusus dengan ketentuan wilayah operasional di kawasan perkotaan, bandara udara, pelabuhan atau si…