Ditapis dengan

  • Tahun Penerbitan
    To
  • Ketersediaan
  • Lampiran
  • Tipe Koleksi
  • Format Fisik Dokumen
    Lihat Lebih Banyak
  • Lokasi
  • Bahasa
Ditemukan 4 dari pencarian Anda melalui kata kunci: subject="Saniri Negeri"
cover
Kewenangann Penjabat Negeri dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Saniri Neger…
Komentar Bagikan
Abdul L Koranelao

Penjabat Negeri melakukan tindakan sewenang-wenang dalam mengangkat dan memberhentikan Saniri tanpa adanya musyawarah dari setiap marga atau soa yang mempunyai hak dan kewenangan dalam mengangkat dan memberhentikan Saniri Negeri Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah No. 04 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri/Badan Pemusyawaratan Desa menjelaskan pada Pasal 19 Poin 1 â…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SH.560 KOR k
cover
Eksitensi Lembaga Adat Saniri Negeri Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat (…
Komentar Bagikan
Jalihamis Lessy

Sengketa tanah Adat yang seringkali terjadi di Negeri Liang Kecamatan Salahutu (Malteng) adalah mengenai sengketa dati yang berada dalam kekusaan Hak Ulayat. Terjadinya konflik perselisiaan sengketa hak tanah adat (dati) dinegeri liang yaitu ketika adanya pembagunan, proyek-proyek pemerintah yang mau dibangun di atas tanah adat maka akan menimbulkan sengketa tanah. secara umum yang menjadi sumb…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SE.596 LES e
cover
Pemerintahan Adat Negeri Seti Dalam Sistem Pemerintahan Desa
Komentar Bagikan
Yusuf M Efamutam

Pengaturan Desa di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana dalam Undang-Undang tersebut memberikan ruang kepada setiap Desa untuk mengatur Desanya sendiri berdasarkan asal usul Desa sesuai dengan karekter dan budaya Desa tersebut. Desa di Maluku disebut dengan Negeri yang merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang kemudian berdasarkan asal usul Negeri t…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SH.316 EFA p
cover
Kedudukan Saniri Negeri Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Komentar Bagikan
Farah F Namakule

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum yang mengakui hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat terutama dibidang pemerintahan desa adat. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan desa adat harus berdasarkan susunan asli serta hak asal-usul desa adat. Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 147-387 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Saniri Negeri Assiluluyang berdasar kepada Peraturan Daerah Kabupat…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SH.313 NAM k