Ditapis dengan
Kewenangan Perizinan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Wilayah Pesisir
Sebagai negara kepulauan, Indonesia telah diakui dunia secara internasional (UNCLOS 1982) yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang No.17 Tahun 1985. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Namun demikian, pembangunan bidang kelautan dan perikanan hingga saat ini masih jauh dari harapan. Padahal wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.293 AZL k
Perlindungan Hukum atas Lingkungan Laut dan Pesisir terhadap Konsep Water Fro…
Penulisan ini mengkaji bagaimana perlindungan hukum atas lingkungan laut dan pesisir terhadap konsep water front city. Dalam upaya pelaksanaan pembangunan yang sistematis dan berkelanjutan sebagai salah satu tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dilakukan karena kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan mak…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.109 ONA p
Tanggung Jawab Pelaku Industri Terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup Wilayah …
Indonesia adalah negara yang demokratis, dimana kekuasaan tertinggi adalah di tangan rakyat. Oleh karena itu, meskipun upaya untuk melindungi sumber kekayaan alam merupakan kewajiban dan tugas negara, dalam hal ini pemerintah, namun segenap warga negara Indonesia pun berhak untuk turut serta dalam upaya perlindungan sumber kekayaan alam nasional. Keunikan wilayah pesisir dan pulau-pulau kec…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.61 TUA t
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara