Ditapis dengan
Akibat Hukum Materi Muatan Peraturan Negeri Yang Tidak Sesuai Dengan Judul Pe…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Materi Muatan Peraturan Negeri yang tidak sesuai dengan Judul Peraturan Negeri, pembentukan peraturan negeri harus berpatokan pada UU. Nomor,12. Tahun 2011.dan Akibat Hukumnya. Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan dan kemudian data ya…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.566 SAL a
Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 11 Tahun 2022 Tentan…
Kesehatan lingkungan di Indonesia masih menjadi permasalahan yang sangat beragam dan dari tahun ke tahun belum dapat terselesaikan dengan baik. Masalah yang terjadi antara lain permasalahan pencemaran, baik pencemaran air, pencemaran udara, maupun pencemaran tanah. Pokok permasalahan yang diangkat dalam studi ini adalah bagaimana pengelolaan sampah di daerah pesisir Kecamatan Kota Masohi…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.547 SAM p
Kajian Terhadap Pengaturan Sanksi Denda Administrasi Dalam Peraturan Kepala D…
Artikel ini membahas tentang Kajian Terhadap Pengaturan Sanksi Denda Administratif dalam Peraturan Daerah tentang PSBB.Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang denda administratif dan unruk mengetahui dan menganalisis pengaturan denda administratif dalam peraturan kepala daerah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hokum normatif, yakni suatu penelitian …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.450 WAL k
Pengaturan Negeri Dalam Peraturan Daerah Di Kabupaten Seram Bagain Barat
Pertentangan antara Perda SBB Nomor 11 Tahun 2019 tentang Desa dan Perda SBB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Negeri. dimana telah di tetapkan seluruh 92 negeri yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai desa di dalam Perda SBB Nomor 11 Tahun 2019 sedangkan dalam Perda SBB Nomor 13 Tahun 2019 sampai saat ini belum ditetapkan negeri-negeri yang suda ada sebagai negeri di Kabupaten SBB…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.437 SAM p
Pengaturan Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Tenaga Kerja Anak Ilegal
Penelitian ini membahas tentang masalah pekerja anak yang pada umumnya memerlukan perhatian yang lebih mendalam, dengan pertimbangan bahwa memperkerjakan seorang anak yang masih berada dibawah batas manusia minimum bekerja dapat diartikan sebuah bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia. Adapun permasalahan yang dikaji yaitu bagaimanakah peraturan hukum internasional untuk tenaga kerja anak …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.213 LAT p
Kekuatan Mengikat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang…
Isu hukum dalam penulisan ini (i), Apakah PKPU dapat mengatur hal-hal diluar undang-undang, (ii)Apakah PKPU Nomor 20 Tahun 2018 memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan tujuan dalam penulisan ini (i)untuk mengetahui dan menganalisis PKPU dapat mengatur hal-hal diluar undang-undang,(ii)untuk mengetahui dan menganalisis apakah PKPU Nomor 20 Tahun 2018 memiliki kekuatan hukum mengikat. Penelitian …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.368 FIR k
Implikasi Peraturan Bank Indonesia Dalam Pencabutan dan Penarikan Dari Pereda…
Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/14/PBI/2010 Pencabutan dan Penarikan dari Peredaran Uang Logam Pecahan Rp. 25 Tahun Emisi 1991, Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) bahwa “Bank Indonesia mencabut dan menarik dari peredaran Uang Logam Pecahan Rp. 25 Tahun Emisi 1991, Uang logam rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai al…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.660 JOH i
Kajian Yuridis Terhadap Pembatasan Kepemilikan Dalam Industri Media Massa Ele…
Pembatasan Kepemilikan merupakan hak dan kekuasaan yang dimiliki asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Pasal 18 Ayat (1) bahwa “Pemusatan kepemilikan dan lembaga penyiaran swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, di satu wilayah siaran maupun dibeberapa wilayah siaran dibatasi”. Seperti yang dimili…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.650 RIS k
Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Agung Dalam Pengujian Peraturan Komisi Pemili…
Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Agung dalam pengujian Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Kekuatan Hukum mengikat Putusan Mahkamah Agung Nomor 65/P/HUM/2018. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang berhubungan dengan permasalahan yang dian…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.348 DAH k
Kekuatan Peraturan Negeri Suli Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Negeri Suli Sebaga…
Pengangkatan Kepala Pemerintahan Negeri (Raja) dalam Hukum Adat di Maluku hampir semua berasal dari garis keturunan Raja. Tradisi ini dimulai dari zaman kolonial Belanda, bahkan mungkin di jaman-jaman sebelumnya. Sistem keturunan tersebut berlanjut walaupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah dikeluarkan. Sekarang ini dalam pemilihan kepala pemerintah negeri, masyarakat umumnya …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.318 WAT k
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara