Ditapis dengan
Ditemukan 4 dari pencarian Anda melalui kata kunci: subject="Otonomi"
Kewenangan Perizinan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Wilayah Pesisir
Sebagai negara kepulauan, Indonesia telah diakui dunia secara internasional (UNCLOS 1982) yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang No.17 Tahun 1985. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Namun demikian, pembangunan bidang kelautan dan perikanan hingga saat ini masih jauh dari harapan. Padahal wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.293 AZL k
Kepemimpinan Kepala Daerah : Pola Kegiatan, Kekuasaan, Dan Perilaku Kepala Da…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- 978-979-007-275-6
- Deskripsi Fisik
- viii, 216 hlm.; 23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352 KAL k
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- 978-979-007-275-6
- Deskripsi Fisik
- viii, 216 hlm.; 23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352 KAL k
Otonomi Daerah Di Tengah Konflik : Merancang Succes Story Implementasi Otonom…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 979-97920-2-9
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.5987 RAL o
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 979-97920-2-9
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.5987 RAL o
Titik-Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- 979-421-323-3
- Deskripsi Fisik
- xvi, 172 hlm; 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352 WID t
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- 979-421-323-3
- Deskripsi Fisik
- xvi, 172 hlm; 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352 WID t
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara