Sistem Pemerintahan Indonesia

Buku ini merupakan sebuah evaluasi kritis terhadap sistem pemerintahan, politik, administrasi negara, dan hukum tata negara Republik indonesia

Hukum Pemerintahan Daerah :di indonesia

Buku ini mengisikan masalah desentralisasi dan pemilihan kepala daerah, sebagai sesuatu yang cukup akural dan kemungkinan akan senantiasa berkembang terus mengisi perbendaharaan katalog nasional.

Kedudukan Perbatasan Laut Indonesia-Papua Nugini Dan Dampaknya Bagi Hubungan …

Pengaturan perbatasan laut timur Indonesia dan Papua Nugini telah di atur berdasarkan perjanjian internasional antara Indonesia dan Papua nugini Kesepakatan perjanjian antara Indonesia-Australia ini tertuang dalam Perjanjian Internasional Tanggal 19 0ktober Tahun 1971 Tentang Perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini khususnya perbatasan laut Indonesia dan Papua Nugini sampai ke tep…

Konflik Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM)

Konflik OPM yang terjadi telah berlangsung cukup lama,sejak perbedaan pendapat anatara Indonesia dengan Belanda pada konverensi Meja Bundar 1949 dalam hukum Internasional telah diatur tentang penyelesaian permasalahan sengketa tersebut. Sampai saat ini masih terjadi aksi baku tembak antara Angkatan Militer dengan anggota OPM Tujuan penelitian yaitu Untuk mengetahui konflik TNI dengan …

Pengisian Jabatan Penjabat Kepala Daerah Oleh Pejabat Tinggi Tentara Nasional…

Pada 24 Mei 2022 Gubernur Maluku melantik Brigjen TNI Andi Chandra As’adudin sebagai Penjabat Bupati Seram Bagian Barat melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.81-1164 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Seram Bagian Barat. Padahal pengaturan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia telah dinyatakan secara tegas bah…

Penundaan Pemilihan Umum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

UUD NRI 1945 tidak mengatur terkait penundaan pemilu dan secara jelas menegaskan bahwa pelaksanaan pemilu adalah setiap lima tahun sekali, namun wacana penundaan pemilu pernah menjadi pembicaraan di Indonesia. Penelitian ini dengan isu hukum dasar konstitusionalitas penundaan pemilu dan akibat hukum penundaan pemilu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan…

Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Yang Mengalami Human Traff…

Human Trafficking atau perdagangan adalah bentuk dari kejahatan transnasional dengan cara perekrutan, pengangkutan, pemaksaan, penculikan dan penyalagunaan kekuasaan. Dalam praktinya perdagangan orang sering terjadi pada negara yang sedang berkembang dan yang mempunyai kesulitan ekonomi dan sosial yang cukup tinggi yang salah satunya Negara Indonesia. Pada tahun 2018 Markas Besar Poli…

Kebijakan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Disiplin Bagi Kalangan…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

T.530 SUP k

KUHP Dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad

Edisi

5

ISBN/ISSN

979-421-288-1

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

345.026 8 SOE k

Pengantar Tata Hukum Indonesia

Edisi

Revisi

ISBN/ISSN

979-96055-9-8

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340.598 SIT p

Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Anggota…

Tindak pidana korupsi sudah bukan lagi masalah yang langka terjadi, bahkan dapat dikatakan tidak ada satupun Negara yang bebas dari korupsi termasuk di Indonesia. Dewasa ini tindak pidana korupsi tidak hanya terjadi pada pejabat sipil saja namun juga oleh pejabat militer yang tergabung dalam instansi TNI. Sistem hukum yang dianut militer ini berbeda dengan sistem hukum sipil sehingga menimbulka…

Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Dalam Prespektif Manajemen Peradilan …

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji model penegakan hukum tindak pidana perikanan dilihat dari prespektif hukum dalam peradilan pidana di Indonesia, Masing-masing aparatur pemerintah penegak hukum berdasarkan penunjukan oleh ketentuan peraturan yang ada menjadikannya sebagai dasar bertindak dalam melaksanakan fungsi dalam penegakan hukum di laut. Masing-masing aparat yang mengemban amanah u…

Implikasi Peraturan Bank Indonesia Dalam Pencabutan dan Penarikan Dari Pereda…

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/14/PBI/2010 Pencabutan dan Penarikan dari Peredaran Uang Logam Pecahan Rp. 25 Tahun Emisi 1991, Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) bahwa “Bank Indonesia mencabut dan menarik dari peredaran Uang Logam Pecahan Rp. 25 Tahun Emisi 1991, Uang logam rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai al…

Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan badan khusus antikorupsi yang dibentuk berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan perintah atau amanat daripada pasal 43 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 199…

Penerapan United Nation Convention Against Corruption-Uncac 2003 Dan Implemen…

Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi (United Nations Convention Against Corruption/UNCAC) yang diikuti Indonesia pada tanggal 9 Desember 2003 di Merida Meksiko bersama 137 negara lainnya menjadi bukti awal komitmen Indonesia untuk memperbaiki diri melalui pemberantasan korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, Tipe penulisan yang digunakan adalah…

Peranan Perwakilan Konsuler Dalam Melakukan Perlindungan Terhadap Tenaga Kerj…

Indonesia merupakan salah satu Negara yang paling aktif dalam melakukan kerja sama ketenagakerjaan dengan negara lain, hal tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menaikan devisa negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menurunkan angka pengangguran, namun tak jarang hal ini justru menjadi bumerang bagi para TKI yang ada di luar negeri, adanya tindakan kekerasan yang…

Hukum Perjanjian Internasional Terhadap Mutual Recognition Arrangements Dan P…

Mutual Recognition Arrangements (MRAs) ASEAN adalah perjanjian kerjasama yang diciptakan untuk mendukung kebebasan dan memfasilitasi pertukaran di bidang barang maupun jasa di antara negara-negara anggota ASEAN. MRAs merupakan bagian dari banyaknya perjanjian yang telah disetujui oleh kesemua negara anggota ASEAN yang dibuat dalam rangka untuk mempercepat pencapaian AFAS (ASEAN Framework A…

Tinjauan Hukum Pengaruh Perjanjian Asean Free Trade Area Terhadap Negara Indo…

AFTA (ASEAN Free Trade Area) merupakan upaya ASEAN untuk melindungi kepentingan negara anggota dalam perdagangan multilateral yang didominasi oleh negara-negara maju. Berdasarkan kesadaran tersebut, maka AFTA berusaha untuk melakukan proteksi terhadap pasar regional negara-negara ASEAN. Kerjasama perdagangan regional di kawasan Asia Tenggara memiliki potensi untuk terus dapat ditingkatkan.…

Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Wanita Indonesia Di Arab Saudi Ditinjau …

Hasil pengujian menunjukkan pengalaman TKW-TKW lain yang sukses sebagai PRT (Pembantu Rumah Tangga), ternyata tidak selamanya menjadi kenyataan selama mereka bekerja diluar negeri. Permasalahan TKW di dalam negeri meliputi percaloan yang melegalkan segala sesuatu, kondisi ditempat penampungan yang sangat tidak manusiawi, penempatan kerja yang tidak sesuai dengan keterampilan, serta posisi tawar…

Anotasi Peraturan Perundang-undangan RI (1945-2002) II : Status Peraturan Pem…

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8409-62-0

Deskripsi Fisik

xiv + 760 hlm.; 24.8 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.00 ANO p