PENETAPAN BOKA DALAM PERKAWINAN SUKU BUTON DI TINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

Edisi

terbaru

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

PENETAPAN BOKA DALAM PERKAWINAN SUKU BUTON DI TINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

No. Panggil

SE.3042 CIT e1

Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Lagu Nasional Halo Halo Bandung Pad…

Tindakan pelanggaran terhadap karya cipta lagu yang diubah lirik serta aransemennya tanpa izin oleh pihak asing merupakan bagian dari pelanggaran hak cipta. Perlindungan hukum terhadap hak cipta dilindungi oleh Berne Convention, perlindungan diberikan bagi Negara-negara yang telah meratifikasi konvensi. Perlindungan hukum di Indonesia di atur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Ten…

Akibat Hukum Terhadap Koperasi Yang Tidak Melaksanakan Rapat Anggota Tahuna…

Koperasi sebagai badan usaha yang berbasis pada prinsip kekeluargaan, yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai forum tertinggi dalam struktur organisasinya. RAT wajib dilaksanakan oleh koperasi paling sedikit sekali dalam setahun, sesuai dengan pasal 26 UU No 25 Tahun 1992 dan pasal 7 PerMenKop No. 19 Tahun 2015. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan …

Penyediaan Alat Kontrasepsi bagi Anak Sekolah berdasarkan peraturan pemerin…

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 mengatur mengenai penyediaan alat kontrasepsi bagi anak sekolah dan remaja sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam pengendalian pertumbuhan penduduk dan pencegahan kehamilan usia dini. Kebijakan ini muncul karena tingginya angka pernikahan dini, kehamilan di luar nikah, dan penyebaran penyakit menular seksual di kalangan remaja. Namun, dari pe…

“Pertanggungjawaban Hukum Perdata Daycare Yang Lalai Menjaga Anak

Pasal 1319 KUHPerdata disebutkan ada dua macam perjanjian menurut namanya, yaitu perjanjian nominaat (bernama) dan perjanjian innominaat (tidak bernama). Kasus penganiayaan anak yang dititipkan pada tempat penitipan anak (TPA) di Kota Depok, Jawa Barat telah memicu perdebatan tentang pekerja perempuan yang menitipkan anaknya di daycare. Perjanjian nominaat adalah perjanjian yang keten…

Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Taksi Online Atas Pembatasan Zona Operasi…

Praktek monopoli dalam dunia usaha atau bisnis telah merembes sampai kepada usaha taksi daring yang secara undang-undang disebut sebagai angkutan sewa khusus. Melalui Undang-undang No 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus taksi daring tergolong sebagai angkutan sewa khusus dengan ketentuan wilayah operasional di kawasan perkotaan, bandara udara, pelabuhan atau si…

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN LINGKUNGAN HIDUP

Penegakan hukum lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan dari partisipasi aktif masyarakat sebagai wujud dari hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Masyarakat memiliki peran strategis dal…

“Akibat Hukum Perubahan Jenis Kelamin Dari Prespektif Hukum Islam

Fenomena perubahan jenis kelamin melalui operasi (transgender) semakin marak terjadi seiring dengan kemajuan teknologi medis dan pergeseran budaya masyarakat. Salah satu kasus yang mencuat adalah perubahan jenis kelamin publik figur Lucinta Luna, yang menimbulkan berbagai pertanyaan hukum, sosial, dan agama. Dalam hukum Islam, identitas gender merupakan ketetapan ciptaan Allah yang ti…

“Upaya Hukum Terhadap Sengketa Pembagian Warisan Dalam Kasus Ahli Waris T…

Sengketa warisan merupakan persoalan hukum yang sering muncul dalam masyarakat, terutama ketika ahli waris merasa haknya tidak terpenuhi secara adil. Ketidaktahuan terhadap hukum waris Islam dan dominasi penguasaan harta oleh sebagian pihak menjadi pemicu utama terjadinya konflik, seperti yang terjadi dalam kasus Tamara Bleszynski. Dalam Islam, hukum waris telah diatur secara rinci me…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN KOSMETIK YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR…

Peredaran kosmetik yang tidak memenuhi standar melalui transaksi online menjadi perhatian serius karena berpotensi membahayakan kesehatan konsumen serta menimbulkan kerugian ekonomi. Berdasarkan UUPK, konsumen berhak memperoleh produk yang aman dan sesuai standar, sementara kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi hak konsumen dan mematuhi peraturan perundang-undangan terkait. Penelitian…