Ditapis dengan
Wewenang Diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum …
Diskresi merupakan wewenang yang diberikan hukum kepada badan dan/atau pejabat administrasi negara termasuk Kepolisian di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dalam menjalankan fungsi pemerintahan di bidang penegakan hukum yang bertindak dalam situasi khusus sesuai penilaian, keyakinan, moral dibandingkan pertimbangan hukum itu sendiri. Penggunaan diskresi sangat melekat dengan penyalahgu…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.506 KUR w
Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penegakan Tindak Pidana Terhadap Harta Di…
Restorative Justice (keadilan restoratif) atau dikenal dengan istlah “reparative justice” adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam melaksanakan tugasnya di bidang proses pidana, kepol…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1621 MAH p
Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyidik Melakukan Diskresi Dalam Proses Peny…
Didalam sistem peradilan pidana sudah dianggap berhasil apabila sebagian dari laporan ataupun yang menjadi korban kejahatan di dalam masyarakat dapat diselesaikan dengan diajukan kemuka pengadilan dan dipidana.Keberhasilan dari sistem peradilan pidana dapat dilihat dari berkurangnya jumlah kejahatan dan residivis didalam masyarakat. Berdasarkan pada pokok-pokok pikiran tersebut diatas maka…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1007 SIN f
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara