Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibilit…

Di Kecamatan Teluk Elpaputih Kabupaten Maluku Tengah terdapat Perusahaan yang bergerak di bidang pertanian/perkebunan, yaitu PT. Perkebunan Nusantara XIV Unit Awaya. Perusahaan ini memproduksi kakao (coklat), kelapa hibrida yang dibuat kopra, karet, dan pala di lahan seluas 10.000 hektare. Lahan yang dipakai adalah lahan milik masyarakat hukum adat yang bermukim disekitar perusahaan. Terda…

Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Adat Pada Desa Moain Ke…

Masyarakat hukum adat di Indonesia merupakan bagian dari masyarakat hukum Indonesia yang dalam perkembangannya selalu rentan terhadap perkembangan zaman. Pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia setiap tahun terus meningkat. Hal ini pun berhubungan erat dengan masalah sengketa jual beli tanah adat di Desa Moain yang merupakan tanah milik bersama, dan sebenarnya tanah…

Kajian Yuridis Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Dati Di Negeri Latuhalat

Penelitian dalam skripsi ini mengenai kajian yuridis terhadap peralihan hak atas tanah dati di Negeri Latuhalat. Tanah adalah tempat tinggal manusia, tempat dimana kita melakukan banyak interaksi antara sesama individu maupun kelompok masyarakat yang hidup diatasnya dan tanah juga memberikan segala macam kebutuhan bagi manusia. Untuk itu tanah yang menjadi hak milik harus dijaga dan tanah j…

Perlindungan Terhadap Hak-Hak Masyarakat Di Wilayah Pesisir Atas Penggunaan P…

Perlindungan hak-hak masyarakat di wilayah pantai, termasuk di dalamnya masyarakat negeri Latuhalat merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat yang bersumber dari pembuat kebijakan dan regulasi, yaitu pemerintah. Pasal 19 ayat (2) Undangundang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata menyebutkan bahwa setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisa…

Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Terkait Dengan Investasi Di Kabupaten …

Di Kabupaten Kepulauan Aru ada kurang lebih 117 desa atau Negeri atau Fanua. Sejak dahulu kala mereka sudah hidup di Kepulauan tersebut secara turun temurun, memiliki hubungan dengan para leluhur, serta memiliki nilai-nilai lokal yang diatur dalam Hukum Adat yang masih diakui dan ditaati dalam kehidupan Masyarkat Hukum Adat sampai saat ini dan dilindungi oleh Hukum Nasional maupun Hukum Int…

Tanggung Jawab Pemerintah Desa Dalam Menanggulangi Permasalahan Pemerintahan …

Pembangunan desa di Indonesia didasarkan pada hukum dimana menjamin setiap masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 10 Permendagri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, sebagai pelaksana teknis dari UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengamantkan bawah “Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan k…

Perlindungan Hukum Terhadap Pengelolaan Wilayah Ulayat Masyarakat Hukum Adat …

Negara Hukum secara sederhana adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki ole…

Eksistensi Organisasi Kemasyarakatan Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesi…

PenulisaniniterkaitdenganEksistensiOrganisasiKemasyarakatandalam proses PenegakanHukum diIndonesia.Ormasmemilikifungsidanperansebagaisosial kontroldalam pembangunanNasional,dimanasosialkontroldimaksudmerupakan suatuusahapencegahanterhadapnilaidanmoralsosial, HasilPenelitianmenunjukandalam kenyataanyaterdapatormasyangmelakukan tindakandiluarfungsidanperannya,bahkansalahsatunyaormasmelakukan…

Implementasi Prinsip Tanggung Jawab Negara Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SI.113 MAI i

Hak Petuanan Laut Masyarakat Hukum Adat Sebagai Implementasi The United Natio…

Pada tanggal 13 September 2007 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menerima dan mensahkan The United Nations Declaration on the Rights of Indigineous Peoples (UNDRIP). Indonesia termasuk salah satu negara anggota yang turut mensahkan Deklarasi tersebut. UNDRIP menjadi standar minimum dari upaya pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya, termasuk hak petuanan (ulaya…