Pelanggaran Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961

Kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki seorang wakil diplomatik didasarkan pada pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada wakil diplomatik dalam melakukan tugasnya dengan sempurna. Hal tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap perwakilan diplomatik beserta fasilitas-fasilitasnya termasuk di dalamnya gedung perwakilan diplomatik asing. Tanggung jawab negara lahir apabila negara melakuka…

Penyelesian Pencemaran Lingkungan Menurut UNCLOS 1982

Pencemaran laut menjadi masalah bersama bagi bangsa di dunia ini, Laut memiliki sifat yang dinamis mengikuti pergerakan arus laut, dan pencemaran laut dapat menyebar hingga menembus batas antar negara. Sifat pencemaran laut yang dinamis tersebut dapat menjadi masalah internasional. Konvensi hukum laut 1982 meminta setiap negara untuk melakukan upaya-upaya guna mencegah, mengurangi, dan mengenda…

Analisa Yuridis Pasal 34 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 Tahu…

Pelaksanaan sewa BMN merupakan pemanfaatan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai yang akan dapat menambah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Mengingat bahwa utilitas kekayaan negara adalah optimalisasi pendayagunaan kekayaan negara melalui pemanfaatan sewa BMN, untuk itu Pengelolaan Aset Negara secara umum pada Kementerian Keuangan memiliki fungsi ya…

Peranan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Lahan Di B…

Penelitian mengenai penggunaan Jaksa sebagai Pengacara Negara pada sengketa Perdata atau Tata Usaha Negara di Provinsi Maluku yaitu Jaksa Pengacara Negara mendapatkan Kuasa dari Gubernur Maluku untuk mewakili dirinya dalam menghadapi sengketa Perdata. Yaitu sengketa yang dimaksud diantaranya adalah mewakili Gubernur Maluku dalam kedudukannya sebagai Tergugat Sengketa Perdata Gugatan Perdata Nom…

Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Tindakan Faktual Ba…

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan sarana bagai masyarakat untuk mencari keadialan atas tindakan pejabat pemerintah, kewenangan ini sejalan dengan terselenggaranya pemerintahan yang baik, untuk menuju sistem pemerintahan yang baik dan bersih sesuai dengan asas negara hukum. Penulisan ini menyangkut tentang kewenangan bagi Peradilan Tata Usaha Negara untuk menguji dan memutuskan sutu tin…

Mutasi Pejabat Tinggi Pratama Menurut Undang-Undang Aparatur Sipil Negara

Studi ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji tentang mutasi pejabat tinggi pratama yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Aparatur sipil Negara Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan dua pendekatan yakni pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan dan dilakukan studi kepustakaan dengan literatur yang berkaitan dengan mas…

Pengangkatan Aparatur Sipil Negara Terpidana Korupsi Dalam Jabatan Struktural

Dasar penelitian ini tentang Aparatur Sipil Negara sebagai pelaksana kebijakan publik memiliki tugas untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan penuh kejujuran, professional dan bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini yang mestinya diterapkan dan dilakukan oleh setiap pegawai Aparatur S…

Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan badan khusus antikorupsi yang dibentuk berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan perintah atau amanat daripada pasal 43 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 199…

Pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara Terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara

Keberhasilan suatu negara sangat tergantung pada kualitas ASN dalam menjalankan kewajibanya serta fungsinya UU No 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara salah satu kewenangan KASN adalah pengawasan, pengawasan norma dasar kode etik serta kode perilaku ASN. Hal ini bertujuan untuk menekan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai ASN maupun PNS. Permasalahan dalam penelitian i…

Kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara Dalam Mengawasi Tindakan Penyalahgunaan …

Pejabat Pemerintahan yang terjerat penyalahgunaan wewenang karena keputusan maupun tindakan yang dilakukannya telah merugikan masyarakat. Dalam proses penegakan hukum banyak ditemukan unsur melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan yang dibarengi dengan menyebut jumlah kerugian Negara. Hal ini dipakai sebagai dasar untuk mendakwa seorang Pejabat Pemerintahan telah melakukan penyalahgunaan we…

Wajib Militer Sebagai Kewajiban Warga Negara

Salah satu kewajiban warga Negara berdasarkan amanat UUD NRI Tahun 1945 adalah turut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara (pasal 27 ayat(3)) dan ikut serta dalam usaha bela Negara (Pasal 30 ayat (1)). Berkaitan dengan kewajiban bela Negara dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara inilah, maka pemerintah mencoba mengakomodir warga Negara dalam suatu wadah Wajib Militer. Namun, belu…

Implementasi Prinsip Tanggung Jawab Negara Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SI.113 MAI i

Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia Diluar Negeri Berdasarkan …

Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia Diluar Negeri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri. Oleh Nova Manukiley (2015-21-054), dibimbing oleh bpk Dr. J. Leatemia, sebagai pembimbing I dan Ny. V. J. B. Rehatta, sebagai pembimbing II. Berdasarkan tujuan bangsa Indonesia yaitu untuk melindungi segenap warga negaranya baik di dalam negeri ataupu…

Penyalahgunaan Kebijakan Bebas Visa Oleh Warga Negara Asing Di Indonesia

Sebagai negara yang memiliki sumber daya alam melimpah, sudah jelas bahwa Indonesia merupakan sasaran utama bagi para wisatawan asing untuk masuk dan mengeksplor keindahan Indonesia. Dengan adanya proses keluar masuknya warga negara asing di Indonesia, akhirnya pemerintah membentuk sebuah kebijakan bebas visa agar wisatawan manca negara juga dapat dengan mudah untuk masuk ke Indonesia. Per…

Implikasi Kebijakan Negara Indonesia Tentang Penenggelaman Kapal Ikan Negara …

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengambil kebijakan tegas untuk memberantas illegal fishing melalui tindakan penenggelaman kapal Asing pelaku illegal fishing. Pelaksanaan penenggelaman kapal ikan negara asing yang dilaksanakan menimbulkan Pro dan Kontra di kalangan di dalam Negeri maupun Luar Negeri. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui …

Aneksasi Wilayah Krimea Oleh Militer Rusia Berdasarkan Hukum Internasional

Aksi aneksasi yang dilakukan oleh negara Rusia di semenanjung Krimea wilayah Ukraina yang terdiri dari Republik Otonom Krimea dan kota Sevastopol pada Februari 2014, mengejutkan komunitas internasional. Krisis internasional ini melibatkan Rusia dan Ukraina, di mana Ukraina kehilangan kontrol atas wilayah tersebut. Akibat aneksasi itu, secara de facto semenanjung Krimea berada di bawah pengu…

Eksistensi Pangkalan Militer Asing Di Suatu Negara Dalam Perspektif Hukum Per…

Suatu Perjanjian internasional yang membentuk Hukum ( law Making treaties ) Dan menjadi sumber perjanjian Internasional langsung Suatu Perjanjian yang menunjukan dan menyatakan hukum yang ada, baik dengan ataupun modifikasi, atau membentuk hukum yang baru, atau mengesahkan/Menguatkan beberapa prinsip Kebijaksanaan umum, Pangkalan militer merupakan tulang punggung dari setiap operasi milite…

Implikasi Hukum Persona Non Grata Terhadap Hubungan Diplomatik Antar Negara

Pembunuhan Kim Jong Nam saudara tiri dari presiden Korea Utara Kim Jong Un di Bandara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia berdampak pada hubungan diplomatik kedua negara. Terkait pembunuhan tersebut siapakah yang berhak mengklaim jasadnya, itulah yang menjadi pemicu awal memburuknya hubungan diplomatik antara Malaysia dan Korea Utara. Persona non grata dinyatakan oleh pemerintah Malaysia k…

Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Penghancuran Patung Budha Bamiyan Oleh …

Masalah perusakan dan penghancuran dua patung Budha di lembah Bamiyan, Afganistan, yang dilakukan oleh Taliban menuai perhatian masyarakat dunia diawal tahun 2001. Hal ini dilakukan karena selama rezim pemerintahan Taliban, interpretasi patung Budha Bamiyan dianggap sebagai simbol pemujaan yang dilarang keras dan tidak menunjukan ciri khas Islam sesuai iltimatum fatwah atas interpretasi hukum S…

Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Di Arab Saudi…

Kasus-kasus penyiksaan tenaga kerja wanita yang terus terjadi di Arab Saudi merupakan salah satu bukti bahwa masih lemahnya sistem hukum Internasional dalam penanganan terhadap para pelaku penyiksaan Tenaga Kerja wanita, selain itu lemahnya penegakan sistem hukum internasional dan nasional juga merupakan suatu bukti bahwa masih sangat kurang peran dan tanggung jawab Negara Indonesia untuk melin…