Ditapis dengan
Penyelesian Pencemaran Lingkungan Menurut UNCLOS 1982
Pencemaran laut menjadi masalah bersama bagi bangsa di dunia ini, Laut memiliki sifat yang dinamis mengikuti pergerakan arus laut, dan pencemaran laut dapat menyebar hingga menembus batas antar negara. Sifat pencemaran laut yang dinamis tersebut dapat menjadi masalah internasional. Konvensi hukum laut 1982 meminta setiap negara untuk melakukan upaya-upaya guna mencegah, mengurangi, dan mengenda…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.132 SEI p
Analisa Yuridis Pasal 34 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 Tahu…
Pelaksanaan sewa BMN merupakan pemanfaatan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai yang akan dapat menambah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Mengingat bahwa utilitas kekayaan negara adalah optimalisasi pendayagunaan kekayaan negara melalui pemanfaatan sewa BMN, untuk itu Pengelolaan Aset Negara secara umum pada Kementerian Keuangan memiliki fungsi ya…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.526 SIA a
Peranan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Lahan Di B…
Penelitian mengenai penggunaan Jaksa sebagai Pengacara Negara pada sengketa Perdata atau Tata Usaha Negara di Provinsi Maluku yaitu Jaksa Pengacara Negara mendapatkan Kuasa dari Gubernur Maluku untuk mewakili dirinya dalam menghadapi sengketa Perdata. Yaitu sengketa yang dimaksud diantaranya adalah mewakili Gubernur Maluku dalam kedudukannya sebagai Tergugat Sengketa Perdata Gugatan Perdata Nom…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.518 LUH p
Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Tindakan Faktual Ba…
Peradilan Tata Usaha Negara merupakan sarana bagai masyarakat untuk mencari keadialan atas tindakan pejabat pemerintah, kewenangan ini sejalan dengan terselenggaranya pemerintahan yang baik, untuk menuju sistem pemerintahan yang baik dan bersih sesuai dengan asas negara hukum. Penulisan ini menyangkut tentang kewenangan bagi Peradilan Tata Usaha Negara untuk menguji dan memutuskan sutu tin…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.364 UMA k
Mutasi Pejabat Tinggi Pratama Menurut Undang-Undang Aparatur Sipil Negara
Studi ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji tentang mutasi pejabat tinggi pratama yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Aparatur sipil Negara Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan dua pendekatan yakni pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan dan dilakukan studi kepustakaan dengan literatur yang berkaitan dengan mas…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.356 TET m
Pengangkatan Aparatur Sipil Negara Terpidana Korupsi Dalam Jabatan Struktural
Dasar penelitian ini tentang Aparatur Sipil Negara sebagai pelaksana kebijakan publik memiliki tugas untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan penuh kejujuran, professional dan bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini yang mestinya diterapkan dan dilakukan oleh setiap pegawai Aparatur S…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.336 TOM p
Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan badan khusus antikorupsi yang dibentuk berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan perintah atau amanat daripada pasal 43 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 199…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.333 WAR e
Pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara Terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara
Keberhasilan suatu negara sangat tergantung pada kualitas ASN dalam menjalankan kewajibanya serta fungsinya UU No 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara salah satu kewenangan KASN adalah pengawasan, pengawasan norma dasar kode etik serta kode perilaku ASN. Hal ini bertujuan untuk menekan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai ASN maupun PNS. Permasalahan dalam penelitian i…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.332 SYA p
Kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara Dalam Mengawasi Tindakan Penyalahgunaan …
Pejabat Pemerintahan yang terjerat penyalahgunaan wewenang karena keputusan maupun tindakan yang dilakukannya telah merugikan masyarakat. Dalam proses penegakan hukum banyak ditemukan unsur melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan yang dibarengi dengan menyebut jumlah kerugian Negara. Hal ini dipakai sebagai dasar untuk mendakwa seorang Pejabat Pemerintahan telah melakukan penyalahgunaan we…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.328 KOS k
Wajib Militer Sebagai Kewajiban Warga Negara
Salah satu kewajiban warga Negara berdasarkan amanat UUD NRI Tahun 1945 adalah turut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara (pasal 27 ayat(3)) dan ikut serta dalam usaha bela Negara (Pasal 30 ayat (1)). Berkaitan dengan kewajiban bela Negara dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara inilah, maka pemerintah mencoba mengakomodir warga Negara dalam suatu wadah Wajib Militer. Namun, belu…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.298 HUK w
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara