Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan merupakan sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina; serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamananpangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, Produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis As…

Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Tiakur

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1409 LET p

Penegakan Hukum Terhadap Pemotongan Ternak Ruminansia Betina Produktif Di Rum…

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membahas penegakan hukum terhadap penyembelian ternak/sapi Ruminansia Betina Produktif Di Rumah Pemotngan Hewan Di Kota Ambon. Jenis penelitian ini bersifat yuridis normatif. Tipe penelitian bersifat deskriptifanalitis. Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Terknikn pengumpulan bahan hukum melalui stud…

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam mewujudkan peraturan daerah yang partisipatif adalah dari sisi peraturan perundang-undangan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penetapan maupun pembahasan rancangan peraturan daerah selain itu masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau…

Keabsahan Keputusan Pembatalan Surat Keputusan Oleh Penjabat Bupati Seram Bag…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami keabsahan surat keputusan dan akibat hukum yang dilatarbelakangi oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Peraturan ini mengatur tentang syarat sahnya keputusan yang memuat unsur pejabat berwenang, prosedur dan substansi yang sesuai dengan objek keputusan. Penjabat Bupati Seram Bagian Timur mengelu…

Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Tindakan Parkir Di Jembatan Merah Putih

Penegakan hukum administrasi tentunya tidak terlepas dari yang namanya pengawasan dan pemberian sanksi administrasi. Tetapi dalam melakukan tindakan pengawasan dan penerapan sanksi bagi ketidak taatan warga masyarakat terhadap norma hukum atau peraturan perundang-undangan pemerintah tentunya harus memperhatkan landasan hukum dan substansi normatif yang merupakan sumber keabsaan dan se…

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersil Anak Di Kabupaten Kepulauan…

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis dan membahas bentuk perlindungan hokum terhadap pekerja seks komersil anak di kepulauan Aru. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis Nnormatif.Tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan dan selan…

Implementasi Negosiasi Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Internasional …

Tujuan dari penulis ini adalah untuk memberikan penjelasan secara umum tentang metode atau cara-cara penyelesaian sengketa dalam lingkup internasional yang sedang dihadapi oleh negara-negara, Terhadap berbagai cara bagi suatu negara untuk menyelesaikan suatu sengketa internasional dan tergantung kepada masing-masing negara tersebut untuk cara penyelesaian apakah memiliki penyelesaian dengan…

Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Minuman Sopi

Pengetahuan Tradisional atau traditionalknowledge adalah pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat daerah adat atau tradisi yang sifatnya turun temurun, yangmeliputi bidang seni, tumbuhan, arsitektur, dan lain sebagainya yang harus dilindungi oleh Pemerintah berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Hak cipta Tahun 2014 bahwa Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi…

Keabsahan Pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ata…

Keabsahan Pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi patut diuji konstitusionalitasnya dikarenakan pembentukan Undang-Undang ini tidak dimuat dalam Program Legislasi Nasional dan terkesan cacat prosedur. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mengetahui prosedur pembentukan ser…

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Penangkapan Ikan Yang Tidak Di Daftarkan …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.405 SUA p

Kajian Hukum Humaniter Internasional Terhadap Penahanan Anak-anak Sebagai Ene…

Anak sebagai bagian dari generasi muda adalah merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan juga merupakan sumber daya manusia (SDM) yang sangat potensial bagi pembangunan nasional.oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum terhadap anak Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkemban…

Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Ke…

Penyediaan lapangan pekerjaan merupakan salah satu kewajiban pemerintah sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak”. Atas dasar ini pemerintah mengeluarkan berbagai aturan dan kebijaksanaan untuk memberikan perlindungan dan kesempatan kepada pekerja/buruh, …

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam hal Kerahasiaan Data Pribadi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui bentuk Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank dalam hal kerahasiaan Data peribadi dan mengetahui pelanggaran hukum terhadap bocornya informasi Data Pribadi Nasabah . Metode penelitian menggunakan hukum normatif. Sumber data terdiri dari data primer yakini Undang – Undang No 11 Tahun 2008 tentang, Informasi dan Transaksi Elektronik ( U…

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Eksploitasi Seksual

Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Eksploitasi Seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UndangUndang Perlindungan Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Banyaknya terjadi kasus eksploitasi seksual terhadap anak menimbulkan kekhawatiran, karena akan menimbulkan penderitaan baik fisik dan juga psikis sehingga mempengaruhi tumbuh dan berkembangny…

Pengaturan Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Tenaga Kerja Anak Ilegal

Penelitian ini membahas tentang masalah pekerja anak yang pada umumnya memerlukan perhatian yang lebih mendalam, dengan pertimbangan bahwa memperkerjakan seorang anak yang masih berada dibawah batas manusia minimum bekerja dapat diartikan sebuah bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia. Adapun permasalahan yang dikaji yaitu bagaimanakah peraturan hukum internasional untuk tenaga kerja anak …

Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya …

LPKSM, sengketa konsumen, Perlindungan Konsumen Konsumen dengan segala keterbatasanya yang ada sering membeli produk yang tidak sebagaimana diharapkan dan menderita kerugian akibat membeli produk tersebut. Seiring berjalannya waktu untuk membantu konsumen Indonesia agar tidak dirugikan oleh pelaku usaha dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa dan agar dapat membantu konsumen dalam meny…

Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging

Kasus pembalakan liar, seringkali melibatkan banyak orang, bisa juga dikatakan tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama. Tindak pidana pembalakan liar adalah perbuatan menebang atau memanen hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa memiliki hak atau izin yang berwenang, serta menerima, memberi atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, mengangkut, menguasai atau m…

Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Korban Pelanggaran HAM Di Indonesia…

Hak Asasi Manusia atau HAM secara substansional merupakan hak yang tidak dapat dicabut atau dipisahkan dari manusia karena HAM melekat secara kodrati, oleh karena itu HAM menuntut adanya penghormatan serta pemenuhannya oleh negara. Tuntutan tersebut secara eksplisit menegaskan bahwa segala bentuk perbuatan serta tindakan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menciderai HAM ha…

Perlindungan Hukum Terhadap Yonex sebagai Merek Dagang Terkenal

Merek (trademark) sebagai tanda pembeda yang digunakan untuk perdagangan barang dan/atau jasa. Merek merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual (HAKI) yang lahir dari kemampuan intelektual manusia yang perlu untuk dilindungi. Raket Yonex sebagai Merek dagang terkenal merupakan salah satu produk olahraga yang sering dipalsukan dan cukup sulit untuk dibedakan antara yang palsu dan y…