Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, pemerintah pusat menyelenggarakan pemerintahan dan membagi urusan pemerintahan sisa kepada Pemerintahan Daerah yang dikenal dengan sistem desentralisasi., dengan adanya desentralisasi maka muncul otonomi bagi suatu Pemerintahan Daerah. Ada dua jenis pengawasan baku terhadap satuan pemerintahan otonomi yaitu pengawasan preventif (preventif toezich…
Pasal 249 ayat (1) huruf j disebutkan bahwa DPD berwenang dan bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah (Raperda) dan peraturan daerah (Perda). Sementara itu, Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Rancangan Perda Provinsi yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggung jawaban pelaksanaan APBD, paj…
Studi ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Pengawasan Minuman Beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2015 Tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol Dan untuk mengetahui faktor- faktor yang menjadi kendala dalam Pengawasan Minuman Beralkohol berdasarkan peraturan daerah provinsi Maluku Nomor : 2 Tahun 2015. Metode penelitian yang digunakan ada…
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok, sebagai bentuk pengawasan Pemerintah secara preventif belum berjalan maksimal. Upaya pencegahan dalam bentuk sosilasasi maupun pemberian tanda larangan dan sebagainya yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), merupakan strategi yang dilakukan oleh Pemeritah untuk menghindari tindakan tersebut. Sela…
Perang Vietnam yang terjadi merupakan perang yang paling bersifat kontroversial, memecah belah, dan juga merupakan perang terlama yang pernah dialami Amerika. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaturan hukum internasional terhadap penyelesaian sengketa internasional, Peranan Dewan Keamanan dalam penyelesaian sengketa internasional dan kewenangan Dewan Keamanan dalam penyelesaian sengke…