Kajian Yuridis Atas Tanggal Kadaluarsa Pada Produk Roti/Kue Dalam Kemasan Yan…

Pada era perdagangan bebas belakangan ini, Balai POM dihadapkan pada tantangan beredarnya produk Roti/Kue dalam Kemasan berlabel yang beredar di masyarakat. Pencantuman label pada kamasan pada semua makanan Roti/Kue dalam Kemasan, tidak menggunakan ketentuan yang mengatur tentang Label pada Produk Makanan. Balai POM dalam tugasnya, mewakili Pemeritah untuk melakukan pemeriksaan terhadap Label P…

Efektivitas Pengawasan Terhadap Peredaran Produk Pangan Impor Oleh Balai POM …

Pada era perdagangan bebas, Balai POM dihadapkan pada tantangan masuknya produk pangan impor ke daerah dengan persoalan seperti, tanpa pencantuman tanda khusus kandungan bahan pada label kemasan, yang merupakan kejelasan informasi produk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemasukan produk impor ke wilayah Indonesia oleh para Importir harus sesuai dengan ketentuan perundang-unda…

Pengawasan Terhadap Kendaraan Pribadi Yang Dijadikan Sebagai Angkutan Umum (T…

Transportasi sebagai angkutan memegang peranan yang sangat vital karena tidak hanya sebagai alat fisik, alat yang harus membawa barang-barang yang diperdagangkan dari produsen ke konsumen, tetapi juga sebagai alat penentu harga dari barang-barang tersebut. Secara umum, transportasi di bagi menjadi beberapa bagian, transportasi umum, transportasi pribadi dan transportasi dinas. Tetapi terda…

Efektivitas Pengawasan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Di Provinsi Maluku

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.360 BEL e

Kewenangan Pengawasan Pedagang Kaki Lima

Sebagai upaya penertiban pengawasan Pedagang Kaki Lima di Kota Ambon khususnya di Pasar Mardika dan sekitarnya berdasarkan peraturan daerah kota Ambon No 10 Tahun 2014 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Dalam mengatur, mengawasi dan memeberikan Sanksi bagi pelanggar Perda yang dibuat Agar terciptanya kenyamanan, keamanan, dan ketertiban di dalam Pasar Mardika dan sekitarnya. Untuk itu pe…

Pengawasan Ketenagakerjaan

Pengawasan ketenagakerjaan adalah fungsi publik dari administrasi ketenagakerjaan yang memastikan penerapan perundang-undangan ketenagakerjaan di tempat kerja. Tiap tingkatan pemerintahan memiliki kewenangan dan lembaga pengawasan ketenagakerjaan masing-masing. Namun Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, beberapa kewenangan pengawasan ketenagakerjaan tingkat Kabupaten/Kota ditarik…

Fungsi Pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara Terhadap Pengangkatan Aparatur…

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) adalah Komisi yang dibentuk pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka mengawasi pelaksanaan norma dasar , kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis Apakah KASN berwenang untuk melakukan Pe…

Pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara Terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara

Keberhasilan suatu negara sangat tergantung pada kualitas ASN dalam menjalankan kewajibanya serta fungsinya UU No 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara salah satu kewenangan KASN adalah pengawasan, pengawasan norma dasar kode etik serta kode perilaku ASN. Hal ini bertujuan untuk menekan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai ASN maupun PNS. Permasalahan dalam penelitian i…

Pengawasan Pemerintah Terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal Di Indonesia Berdasa…

Penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia oleh pemerintah dilakukan atas dasar kebutuhan pembangunan ekonomi yaitu dengan mengembangkan berbagi sektor pendorong ekonomi di dalam negeri dengan tujuan agar pemerintah dapat melaksanakan amanat konstitusi untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia.Proses penggunaan tenaga kerja asing didasarkan atas hukum yang berlaku antara lain hukum ketenag…

Efektivitas Pengawasan Pemerintah Provinsi Maluku Terhadap Peredaran Minuman …

Studi ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Pengawasan Minuman Beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2015 Tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol Dan untuk mengetahui faktor- faktor yang menjadi kendala dalam Pengawasan Minuman Beralkohol berdasarkan peraturan daerah provinsi Maluku Nomor : 2 Tahun 2015. Metode penelitian yang digunakan ada…

Pengawasan Bawaslu Terhadap Aparatur Sipil Negara Dalam Sistem Pemilihan Umum…

Mengenai netralitas ASN dalam Pemilukada untuk mengetahui apakah Bawaslu berwenang mengawasi netralitas dalam Pemilukada ataukah tidak dan bagaimana bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan Bawaslu terhadap netralitas ASN dalam Pemilukada. Untuk itu penelitian ini membahas dan mencari tahu mengenai “Pengawasan Bawaslu Terhadap Netralitas ASN Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah”. Jenis yang di…

Kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara Dalam Mengawasi Tindakan Penyalahgunaan …

Pejabat Pemerintahan yang terjerat penyalahgunaan wewenang karena keputusan maupun tindakan yang dilakukannya telah merugikan masyarakat. Dalam proses penegakan hukum banyak ditemukan unsur melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan yang dibarengi dengan menyebut jumlah kerugian Negara. Hal ini dipakai sebagai dasar untuk mendakwa seorang Pejabat Pemerintahan telah melakukan penyalahgunaan we…

Peran Pemerintah Provinsi Maluku Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pengusah…

Peran Pemerintah menjadi salah satu kunci penting dalam banyak hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Masalah hak tenaga kerja yang sering disepelekan oleh pemberi kerja, seperti masalah upah, bekerja berdasarkan keahlian, mengembangkan kreasi, perlindungan hukum, serta mendirikan atau turut menjadi anggota Perserikatan Buruh, menjadi tanggung jawab yang membutuhkan pengawasan intensif da…

Efektifitas Pengawasan Pemerintah Kota Ambon Terhadap Pungutan Liar Dalam Pen…

Pengawasan akan mendukung dalam meminimalisir penyimpangan yang terjadi di parkiran. Dalam hal ini pengawasan sangat diperlukan bukan dari sektor parkiran saja melainkan para Jukir juga harus di lakukannya Pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan belum terlalu Efektif. Hal ini menyebabkan ada nama Jukir yang tidak terdaftar di Dinas Perhubungan. Ada juga daerah yan…

Tanggung Jawab Pemerintah Desa Dalam Menanggulangi Permasalahan Pemerintahan …

Pembangunan desa di Indonesia didasarkan pada hukum dimana menjamin setiap masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 10 Permendagri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, sebagai pelaksana teknis dari UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengamantkan bawah “Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan k…

Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Penjualan Baha…

Penulisan ini terkait dengan Wewenang Pemerintah Daerah Dalam melakukan Pengawasan terhadap penjualan BBM yang dilakukan secara eceran di pinggiran Jalan. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan menjelaskan kewenangan daerah dalam penyelenggaraan pengawasan terhadap penjualan bahan bakar minyak secara eceran. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian juridis normatif, dengan pendeka…

Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Kampanye Di Media Sosial

Kampanye merupakan suatu cara untuk menyampaikan visi misi serta menyampaikan program yang di usung oleh pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah. Seiring dengan perkembangan teknologi kampaye juga di lakukan dengan memanfaatkan medis sosial guna mendapat perhatian dari masyarakat luas. Pada prinsipnya kampanye di media sosial tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan, hanya saja yan…

Pengawasan Kepolisian Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Keterlibatan pihak kepolisian untuk mengawasi pengelolaan dana desa hanya berdasarkan pada Memory of Understanding (MoU) yang secara keabsahan dasar legalitas yang lemah. Sebab MoU bukan salah satu rujukan peraturan perundang – undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU No.12/2011. Keterlibatan pihak Kepolisian telah bertentangan dengan dengan PP No.12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Peng…

Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan Wilayah Perbatasan Indonesia-Timor Leste

Timor Leste merdeka pada tanggal 20 Mei 2002, sekaligus resmi terlepas dari Indonesia dan memebentuk negara baru yaitu Republik Demokratic Timor Leste (RDTL). Kemerdekaan Timor Leste tentunya mempunyai dampak tersendiri bagi Indonesia. Pada Oktober 2013 Pemerintah Timor Leste membangun jalan yang telah melintasi batas wilayah Indonesia sejauh 500 m dan menggunakan zona bebas sejauh 50 m. Se…

Kajian Hukum Terhadap Orang Asing Yang Berada Di Indonesia Berdasarkan Ketent…

Keimigrasian adalah hal ihwal pengaturan lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Republik Indonesia dan pengawasannya dalam rangka menjaga kedaulatan negara. Dengan demikian maka menurut Undang – Undang Keimigrasian terhadap hal tersebut diatas adalah terdapat dua unsur pengetahuan yang penting, yakni : pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu lintas orang asing dalam hal in…