Pada era perdagangan bebas, Balai POM dihadapkan pada tantangan masuknya produk pangan impor ke daerah dengan persoalan seperti, tanpa pencantuman tanda khusus kandungan bahan pada label kemasan, yang merupakan kejelasan informasi produk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemasukan produk impor ke wilayah Indonesia oleh para Importir harus sesuai dengan ketentuan perundang-unda…
Transportasi sebagai angkutan memegang peranan yang sangat vital karena tidak hanya sebagai alat fisik, alat yang harus membawa barang-barang yang diperdagangkan dari produsen ke konsumen, tetapi juga sebagai alat penentu harga dari barang-barang tersebut. Secara umum, transportasi di bagi menjadi beberapa bagian, transportasi umum, transportasi pribadi dan transportasi dinas. Tetapi terda…
Sebagai upaya penertiban pengawasan Pedagang Kaki Lima di Kota Ambon khususnya di Pasar Mardika dan sekitarnya berdasarkan peraturan daerah kota Ambon No 10 Tahun 2014 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Dalam mengatur, mengawasi dan memeberikan Sanksi bagi pelanggar Perda yang dibuat Agar terciptanya kenyamanan, keamanan, dan ketertiban di dalam Pasar Mardika dan sekitarnya. Untuk itu pe…
Pengawasan ketenagakerjaan adalah fungsi publik dari administrasi ketenagakerjaan yang memastikan penerapan perundang-undangan ketenagakerjaan di tempat kerja. Tiap tingkatan pemerintahan memiliki kewenangan dan lembaga pengawasan ketenagakerjaan masing-masing. Namun Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, beberapa kewenangan pengawasan ketenagakerjaan tingkat Kabupaten/Kota ditarik…
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) adalah Komisi yang dibentuk pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka mengawasi pelaksanaan norma dasar , kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis Apakah KASN berwenang untuk melakukan Pe…
Keberhasilan suatu negara sangat tergantung pada kualitas ASN dalam menjalankan kewajibanya serta fungsinya UU No 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara salah satu kewenangan KASN adalah pengawasan, pengawasan norma dasar kode etik serta kode perilaku ASN. Hal ini bertujuan untuk menekan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai ASN maupun PNS. Permasalahan dalam penelitian i…
Penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia oleh pemerintah dilakukan atas dasar kebutuhan pembangunan ekonomi yaitu dengan mengembangkan berbagi sektor pendorong ekonomi di dalam negeri dengan tujuan agar pemerintah dapat melaksanakan amanat konstitusi untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia.Proses penggunaan tenaga kerja asing didasarkan atas hukum yang berlaku antara lain hukum ketenag…
Studi ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Pengawasan Minuman Beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2015 Tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol Dan untuk mengetahui faktor- faktor yang menjadi kendala dalam Pengawasan Minuman Beralkohol berdasarkan peraturan daerah provinsi Maluku Nomor : 2 Tahun 2015. Metode penelitian yang digunakan ada…
Mengenai netralitas ASN dalam Pemilukada untuk mengetahui apakah Bawaslu berwenang mengawasi netralitas dalam Pemilukada ataukah tidak dan bagaimana bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan Bawaslu terhadap netralitas ASN dalam Pemilukada. Untuk itu penelitian ini membahas dan mencari tahu mengenai “Pengawasan Bawaslu Terhadap Netralitas ASN Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah”. Jenis yang di…