Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Perkawinan Kajian Dari Perspektif Und…

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan kekerasan terhadap fisik, psikis, seksual dan penelantaran dalam keluarga. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) telah mengatur tentang perlindungan bagi korban, akan tetapi tidak sepenuhnya dapat memenuhi hak-hak korban. Dalam undangundang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan …

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika (Stud…

Penelitian dalam skripsi ini mengkaji tentang Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi lemahnya penegakan hukum tindak pidana narkotika oleh BNN Provinsi Maluku. Mengingat bahwa Maluku adalah Provinsi dengan wilayah kepulauan, dibangunlah satu kantor utama di Provinsi Maluku untuk bersama- sama dengan Polda menangani berbagai kasus tindak pidana narkoba di dalam Provinsi Maluku yaitu Badan…

Teknik Dan Taktik Penyidikan Perkara Penimbunan Bahan Bakar Minyak (Studi Kas…

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan merupakan sumber komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan bakar industri, pemenuhan kebutuhan penting maka pengelolaannya perlu dilakukan semaksimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Namun kejahatan di bidang minyak dan gas bumi juga s…

Penerapan Double Track System Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Persp…

Masalah double track system dalam sistem pemidanaan merupakan masalah yang selalu mengalami perubahan dan menjadi perdebatan dikalangan para ahli hukum pidana. Perdebatan yang terjadi adalah seputar pertanyaan mengenai apa yang menjadi tujuan dan manfaat pemidanaan itu (hakikat pemidanaan). Adapun Tujuan Penilitian ialah Menganalisis dan membahas bentuk penerapan Double Track system da…

Analisis Penyertaan Tindak Pidana Pembunuhan Zamsul Lusi Di Negeri Latu (Vide…

Pada prinsipnya dalam suatu usaha untuk melaksanakan penegakan hukum tentunya tidak dapat dilepaspisahkan dengan pesolan hukum baik secara normatif maupun formal. Dalam upayanya diketahui bahwa pesoalan hukum normatif tentu menjadi tolak ukur untuk dapat dinyatakan seseorang bersalah atau tidak sedangkan persoalan hukum formal yakni bekaitan dengan bagaimana psoalan pembuktian hukum n…

Pertanggungjawban Pidana Pelaku Perusakan Fasilitas Umum Pada Saat Demonstrasi

Setiap warga negara yang diberikan kebebasan untuk menyampaikan pikiran secara lisan, tulisan dan sebagainya, harus tetap menjaga dan memelihara seluruh layanan sosial dan kelembagaan baik infrastruktur maupun suprastruktur agar tetap terbebas dari penyimpangan atau pelanggaran hukum yang bertentangan dengan maksud, tujuan dan arah dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegak…

Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan penerapan pemidanaan yang lebih bersifat membina dan melindungi terhadap anak pelaku tindak pidana. Anak Tindak pidana narkotika merupakan masalah yang terus meningkat serta membahayakan ma…

Kajian Yuridis Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemic Covid 19 Terhadap Anc…

Korupsi yakni suatu perbuatan kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidakjujuran, sudah tentu yang dimaksudkan di sini ialah moral atau akhlak oknum yang melakukan perbuatan korupsi sebab orang yang bermoral baik tentu tidak akan melakukan korupsi. Upaya untuk menanggulangi perbuatan korupsi yang terjadi di mana-mana memang telah banyak dilakukan, baik dengan menggunakan…

Modus Operandi Perbuatan Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Tindak Pidana Korups…

Seiring dengan perkembangannya, tindak pidana korupsi tentunya merupakan suatu kejahatan luar biasa (Extra ordinari crime) dan bukan hanya itu saja namun berkembangnya tindak pidanaa korupsi tentunya berkembang dengan berbagai bentuk dan modus. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu bentuk tindak pidana korupsi yakni tindak pidana korupsi di bagian pengadaan barang dan jasa. Tindak pidana ko…

Kajian Hukum Pidina Pembuatan Alat Pembatas Kecepatan (Speet Bump) Bagi Penge…

Keputusan menteri Perhubungan Nomor 82 tahun 2018 tentang alat pengendali dan pengamanan pemaiaki jalan, menegaskan bahwa pembuatan Speet Bump atau Polisi Tidur harus memenuhi segala criteria yang di atur dalam keputusan tersebut. Sehingga segala hal yang berkaitan dengan Speet Bump yang ada di jalan di saat ini dimulai dari ketinggiannya yang beragam, penempatan yang tidak tepat, bentuk dan ba…

Eksistensi Penasehat Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

T.531 HAD e

Kebijakan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Disiplin Bagi Kalangan…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

T.530 SUP k

Penetapan Status Tersangka Dalam Tindak Pidana Korupsi (Suatu Analisis Terhad…

Status Tersangka dan Tindak Pidana Korupsi

Penanganan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Kepulauan Aru

Penanganan Tindak Pidana Narkotika di Kepulauan Aru mengalami kendala bentuk wilayah hukum kepulauan dan sarana prasarana seperti pemeriksaan labotorium barang bukti sitaan yang harus sudah ada hasil 3 x 24 Jam. Tujuan penelitian Menganalisa dan membahas tentang proses penyidikan Tindak Pidana Narkotika di kabupaten Kepulan Aru. Menganalisa dan membahas tentang akibat hukum yang terjadi…

Aspek Melawan Hukum Pidana Dari Perbuatan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penya…

Unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum terkait tindak pidana korupsi terdapat beberapa karakteristik yang menyebabkan perbuatan tersebut jelas melanggar Undang-Undang dengan bentuk perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu badan dan secara tidak langsung merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara. Terdapat kebijakan yang pemerintah usungkan demi mena…

Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Kesusilaan Dalam Dunia Maya (Cyber Crime)

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.205 PIC t

Aspek Hukum Pidana Dari Etika Penggunaan Media Sosial Menurut Undang-Undang N…

Penggunaan media sosial sekarang ini begitu pesatnya, hal ini dikarenakan perkembangan teknolohi yang tidak lepas dari kebutuhan manusia yang semakin terbuka akan teknologi moderenitas. Maka dari itu pada kenyataanya sesuai perkembanganya kehadiran teknologi banyak pihak-pihak yang menggunakan dalam hal ini media sosial tidak mencerminkan etika yang baik dalam berkomunikasi melalui media sosial…

Kekuatan Hukum Alat Bukti Baru (Novum) Dalam Pemeriksaan Perkara Peninjauan K…

Latar belakang dari penulisan skripsi ini adalah alat bukti baru atau novum dalam pengajuan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Adapun dasar pengajuan peninjauan kembali berdasarkan Pasal 24 ayat 1 Undang-undang no. 48 tahun 2009 yang mengatur terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali …

Taknik Dan Teknik Penyidikan Dalamk Mengungkap Pelaku Penyebaran Berita Bohon…

Kewenangan penuntut umum diatur dalam Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana namun dalam acara pemeriksaan cepat perkara tindak pidana ringan penyidik dapat menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan juru bahasa ke sidang pengadilan dan mengajukan dakwaan, perkara tindak pidana ringan (tipiring) dimana ancaman pidananya 3 bulan kurungan. Secara fungsional, penu…

Penghentian Penyidikan Dalam Proses Peradilan Pidana

Kepolisian sebagai penegak hukum dapat melakukan penyidikan atau pengehentian penyidikan suatu perkara tindak pidana berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan UU Polri. Namun Kepolisian dalam tugasnya sebagai penyelidik dan penyidik adalah bagian penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia yan…