Kajian Hukum Pidina Pembuatan Alat Pembatas Kecepatan (Speet Bump) Bagi Penge…

Keputusan menteri Perhubungan Nomor 82 tahun 2018 tentang alat pengendali dan pengamanan pemaiaki jalan, menegaskan bahwa pembuatan Speet Bump atau Polisi Tidur harus memenuhi segala criteria yang di atur dalam keputusan tersebut. Sehingga segala hal yang berkaitan dengan Speet Bump yang ada di jalan di saat ini dimulai dari ketinggiannya yang beragam, penempatan yang tidak tepat, bentuk dan ba…

Eksistensi Penasehat Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

T.531 HAD e

Kebijakan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Disiplin Bagi Kalangan…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

T.530 SUP k

Penetapan Status Tersangka Dalam Tindak Pidana Korupsi (Suatu Analisis Terhad…

Status Tersangka dan Tindak Pidana Korupsi

Penanganan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Kepulauan Aru

Penanganan Tindak Pidana Narkotika di Kepulauan Aru mengalami kendala bentuk wilayah hukum kepulauan dan sarana prasarana seperti pemeriksaan labotorium barang bukti sitaan yang harus sudah ada hasil 3 x 24 Jam. Tujuan penelitian Menganalisa dan membahas tentang proses penyidikan Tindak Pidana Narkotika di kabupaten Kepulan Aru. Menganalisa dan membahas tentang akibat hukum yang terjadi…

Aspek Melawan Hukum Pidana Dari Perbuatan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penya…

Unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum terkait tindak pidana korupsi terdapat beberapa karakteristik yang menyebabkan perbuatan tersebut jelas melanggar Undang-Undang dengan bentuk perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu badan dan secara tidak langsung merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara. Terdapat kebijakan yang pemerintah usungkan demi mena…

Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Kesusilaan Dalam Dunia Maya (Cyber Crime)

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.205 PIC t

Aspek Hukum Pidana Dari Etika Penggunaan Media Sosial Menurut Undang-Undang N…

Penggunaan media sosial sekarang ini begitu pesatnya, hal ini dikarenakan perkembangan teknolohi yang tidak lepas dari kebutuhan manusia yang semakin terbuka akan teknologi moderenitas. Maka dari itu pada kenyataanya sesuai perkembanganya kehadiran teknologi banyak pihak-pihak yang menggunakan dalam hal ini media sosial tidak mencerminkan etika yang baik dalam berkomunikasi melalui media sosial…

Kekuatan Hukum Alat Bukti Baru (Novum) Dalam Pemeriksaan Perkara Peninjauan K…

Latar belakang dari penulisan skripsi ini adalah alat bukti baru atau novum dalam pengajuan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Adapun dasar pengajuan peninjauan kembali berdasarkan Pasal 24 ayat 1 Undang-undang no. 48 tahun 2009 yang mengatur terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali …

Taknik Dan Teknik Penyidikan Dalamk Mengungkap Pelaku Penyebaran Berita Bohon…

Kewenangan penuntut umum diatur dalam Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana namun dalam acara pemeriksaan cepat perkara tindak pidana ringan penyidik dapat menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan juru bahasa ke sidang pengadilan dan mengajukan dakwaan, perkara tindak pidana ringan (tipiring) dimana ancaman pidananya 3 bulan kurungan. Secara fungsional, penu…