Penerapan Hukum Acara Cepat Dalam Pemeriksaan Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota…

Penulisan ini bertujuan menganalisis (1) hal apa saja yang menjadi kendala berkaitan dengan penerapan hukum acara cepat dalam pemeriksaan pelanggaran lalu lintas di Kota Ambon (2) Sebagai persyaratan akademik dalammenyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Penulisan ini bersifat yuridis normatif, mempergunakan deskritif analitis dengan pendekatan perundang undangan undangan…

Penegakan Hukum Pasal 124 Ayat (1) Huruf E Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 …

Perlindungan hukum kepada masyarakat merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang lebih dikongkritkan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 124 ayat (1) huruf e Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa “Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum untuk angkutan orang dalam trayek wajib menutup pintu selama Kendar…

Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas …

Pelanggaran lalu lintas sering kali terjadi bahkan sudah menjadi hal yang biasa di kalangan masyarakat maupun anak sekolah. Sehingga apabila dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang juga karena pelanggaran tersebut kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Mengendarai kendar…

Kajian Yuridis Perlindungan Anak Yang Mengendarai Kendaraan Bermotor Tanpa Me…

Anacaman pidana Pasal 130 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bila diterapkan kepada seorang anak yang mengendarai sepeda motor tanpa memiliki SIM dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, maka tentunya harus melihat aspek perlindungan anak dalam proses peradilan pidana anak, sehingga masalah yang akan dikaji adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terha…

Penerapan Sanksi Denda Tilang Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas (Studi …

Sanksi pidana denda merupakan salah satu bentuk sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penerapan sanksi denda diberikan kepala pelaku pelanggar lalu lintas yang mana prosedur penerapan sangksi denda dilakukan dnegan dua cara yaitu saat pelaku pelanggar melakukan pelanggaran lalu lintas, diberikannya blangko tilang berwarna merah dan bl…

Penerapan Pidana Denda Titipan Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas

Pidana denda merupakan salah satu bagian dari pidana pokok yang ditentukan dalam pasal 10 KUHP yang digunakan sebagai pidana alternatif atau pidana tunggal dalam Buku II dan Buku III KUHP Berdasarkan uraian tersebut di atas, timbul rasa tertarik untuk menuangkan tulisan ini dalam bentuk skripsi yang berjudul “Penerapan Pidana Denda Titipan Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas.” Jenis Penelit…

UU Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-2458-86-7

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

348.02 PEL u