Ditapis dengan
Pengaturan Tentang Hak Politik Perempuan Dalam Hukum Internasional
ICCPR dan CEDAW pada dasarnya mewajibkan negara untuk melindungi hak-hak sipil dan politik. Tetapi dalam praktiknya negara mencoba mencoba melanggar dengan membatasi hak-hak politik masyarakat terkhususnya perempuan yaitu belum tercapainya 30% kuota perempuan di parlemen sehingga keterwakilan perempuan di parlemen berkurang dengan ditutupnya kesempatan untuk melaksanakan affirmative action dala…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.122 WIJ p
Hak Petuanan Laut Masyarakat Hukum Adat Sebagai Implementasi The United Natio…
Pada tanggal 13 September 2007 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menerima dan mensahkan The United Nations Declaration on the Rights of Indigineous Peoples (UNDRIP). Indonesia termasuk salah satu negara anggota yang turut mensahkan Deklarasi tersebut. UNDRIP menjadi standar minimum dari upaya pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya, termasuk hak petuanan (ulaya…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.102 KAI h
Partisipasi Politik di Negara Berkembang
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 979-518-139-4
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 323.5 HUN p
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 979-518-139-4
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 323.5 HUN p
Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- 978-979-769-180-6
- Deskripsi Fisik
- xxii, 224 hlm., 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 354.34 HUT k
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- 978-979-769-180-6
- Deskripsi Fisik
- xxii, 224 hlm., 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 354.34 HUT k
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara