Ditapis dengan
Tinjauan Yuridis Terhadap Pelakasanaan Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri S…
Penelitian inimerupakan penelitian yuridis normatif,dengan menggunakanpendekatanperundang-undangan.Sumberbahanhukum yangdipergunakandalam penelitianiniberasaldaribahanhukum primer, bahanhukum sekunderdanbahanhukum tersier.Analisisbahanhukum yangdipergunakanadalahanalisiskualitatif,dengancaramengumpulkan sumberbahan hukum dan bahan hukum penunjang lain,kemudian diidentifikasi dan dikaji se…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.309 LAT t
Eksistensi Organisasi Kemasyarakatan Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesi…
PenulisaniniterkaitdenganEksistensiOrganisasiKemasyarakatandalam proses PenegakanHukum diIndonesia.Ormasmemilikifungsidanperansebagaisosial kontroldalam pembangunanNasional,dimanasosialkontroldimaksudmerupakan suatuusahapencegahanterhadapnilaidanmoralsosial, HasilPenelitianmenunjukandalam kenyataanyaterdapatormasyangmelakukan tindakandiluarfungsidanperannya,bahkansalahsatunyaormasmelakukan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.308 MOR e
Pengisian Jabatan Kepala Pemerintah Negeri Berdasarkan Hak Parentah Di Kota A…
Fakta yang terjadi di daerah Negeri Rumah Tiga adalah orang yang bukan anak adat dari Keturunan Parentah, Mata Rumah Parentah dan/atau Soa Parentah diangkat/dipilih menjadi Raja berdasarkan hasil dari proses yang dilakukan secara pengundian dan fakta yang terjadi juga di daerah Negeri Seilale dimana menurut hukum adat yang berlaku Mata Rumah Lopies Seilana Pattinai adalah yang merupakan garis k…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.307 TAH p
Kedudukan Hukum Pelaksana Tugas
Secara eksplisit dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti Diluar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota sebagai turunan dari Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah. Disebutkan Plt punya kewenangan sama, menyetuju…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.306 KAU k
Penegakan Hukum Dalam Pengenaan Pajak Reklame
Penegakan hukum adalah suatu cara untuk mengendalikan kelakuan dan kehidupan banyak orang. Penegakan hukum sendiri dikenal karna adanya perbuatan menyimpang dari beberapa orang sehingga dianggap perlulah adanya proses menegakan hukum oleh pihak-pihak yang berwenang. Terkait penulisan ini sendiri penulis ingin membawa pembaca untuk melihat mengenai Penegakan Hukum, tapi lebih kepada Penegaka…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.305 RIM p
Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Kampanye Di Media Sosial
Kampanye merupakan suatu cara untuk menyampaikan visi misi serta menyampaikan program yang di usung oleh pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah. Seiring dengan perkembangan teknologi kampaye juga di lakukan dengan memanfaatkan medis sosial guna mendapat perhatian dari masyarakat luas. Pada prinsipnya kampanye di media sosial tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan, hanya saja yan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.304 SAL p
Fungsi Pengawasan Badan Pemusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah …
BPD pada hakikatnya adalah apirasi dari masyarakat, Demokrasi memberikan ruang gerak untuk masyarakat berperan secara aktif dalam penyelenggaraan pemerintah. Adanya keikutsertaan masyarakat dalam membuat kebijakan dan menyalurkan aspirasi melalui BPD, jadi dalam membuat segala keputusan, progam Desa harus melihat kebutuhan masyarakat sehingga mereka merasa ikut memiliki. Nilai control dalam dir…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.302 SOL f
Tanggung Jawab Pemerintah Kota Ambon Dalam Menyediakan Sarana Tempat Sampah
Masalah sampah di daerah perkotaan merupakan masalah yang selalu hangat dibicarakan baik di dunia maupun di Indonesia termasuk di kota Ambon. Sesuai subtansi permasalahan maka tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemda Kota Ambon belum melaksanakan tanggungjawab jawabnya dalam menyediakan sarana tempat sampah sehingga pada beberapa wilayah …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.301 MEL t
Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Penataan Ojek Sebagai Angkutan Sewa
Keterbatasan sarana angkutan umum bagi sebagian besar masyarakat menjadi salah satu permasalahan utama pada bidang transportasi.Ojek hadir sebagai salah satu alternative angkutan umum yang bisa di gunakan oleh masyarakat.Pelayanan ojek juga memiliki keunggulan dan keunikan sendiri, mengingat ojek bisa member layanan door to door, mudah menjangkau lokasi sulit seperti lorong lorong dan jalan sem…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.300 PAT p
Pengelolaan Sampah Di Kota Ambon Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2…
Pengelolaan Sampah di Kota Ambon Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah”. Berdasarkan hasil tinjauan langsung di kota Ambon dapat dijelaskan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dan pihak pemerintah dalam menangani sampah secara mandiri masih kurang. Masyarakat masih enggan melakukan pemilahan sampah, akibatnya sampah semakin hari semakin sulit dikelol…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.299 PIL p
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara