Ditapis dengan
Prosedur Pengangkatan Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan
Pengangkatan dalam Jabatan adalah suatu bentuk pengangkatan untuk menduduki suatu jabatan tertentu atau melanjutkan suatu jabatan yang sama, jika dinilai masih mampu untuk memangku jabatan dimaksud. Hal ini menunjukan Pengangkatan merupakan unsur penting dalam Kepegawaian karena dapat memacu kinerja Pegawai untuk bekerja secara disiplin serta memiliki moral integritas yang baik. Pengangkatan d…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.321 SIA p
Tanggung Jawab Pemerintah Desa Dalam Menanggulangi Permasalahan Pemerintahan …
Pembangunan desa di Indonesia didasarkan pada hukum dimana menjamin setiap masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 10 Permendagri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, sebagai pelaksana teknis dari UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengamantkan bawah “Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan k…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.320 PET t
Perlindungan Hukum Terhadap Pengelolaan Wilayah Ulayat Masyarakat Hukum Adat …
Negara Hukum secara sederhana adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki ole…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.319 HUK p
Kekuatan Peraturan Negeri Suli Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Negeri Suli Sebaga…
Pengangkatan Kepala Pemerintahan Negeri (Raja) dalam Hukum Adat di Maluku hampir semua berasal dari garis keturunan Raja. Tradisi ini dimulai dari zaman kolonial Belanda, bahkan mungkin di jaman-jaman sebelumnya. Sistem keturunan tersebut berlanjut walaupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah dikeluarkan. Sekarang ini dalam pemilihan kepala pemerintah negeri, masyarakat umumnya …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.318 WAT k
Pemerintahan Adat Negeri Seti Dalam Sistem Pemerintahan Desa
Pengaturan Desa di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana dalam Undang-Undang tersebut memberikan ruang kepada setiap Desa untuk mengatur Desanya sendiri berdasarkan asal usul Desa sesuai dengan karekter dan budaya Desa tersebut. Desa di Maluku disebut dengan Negeri yang merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang kemudian berdasarkan asal usul Negeri t…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.316 EFA p
Kewenangan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Kota Ambon Dalam Memberik…
Diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membawa konsekuensi bahwa pejabat pengawas lingkungan hidup daerah adalah wajib melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan hidup. UU tersebut juga berbicara perihal Penegakan hukum yang dapat bersifat preventif. Penga…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.315 ROS k
Izin Berlabuh Kapal Di Wilayah Petuanan Laut Desa Adat (Studi Di Negeri Hativ…
Penelitian ini membahas mengenai Izin Berlabuh Kapal di Wilayah Petuanan Laut Desa Adat (Studi Di Negeri Hative Besar Kota Ambon). Tujuan penelitian adalah mengetahui Apakah Desa Adat berwenang memberikan izin berlabuh bagi kapal di wilayah petuanan laut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji tentang asas-asas, konsep-konsep hukum, serta peratu…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.314 MAR i
Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Penjualan Baha…
Penulisan ini terkait dengan Wewenang Pemerintah Daerah Dalam melakukan Pengawasan terhadap penjualan BBM yang dilakukan secara eceran di pinggiran Jalan. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan menjelaskan kewenangan daerah dalam penyelenggaraan pengawasan terhadap penjualan bahan bakar minyak secara eceran. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian juridis normatif, dengan pendeka…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.312 WAE w
Tindakan Walikota Ambon Dalam Pemberhentian Pejabat Tata Usaha Negara
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji tentang tindakan Walikota Ambon apakah termasuk kategori maladministrasi yang dilakukan di lingkup pemerintah Kota Ambon, Penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik hanya dapat tercapai dengan peningkatan mutu aparatur penyelenggara negara penegakan asas-asas pemerintahan umum yang baik Ombusman bertujuan untuk menciptakan d…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.311 HUK t
Tugas Dan Tanggung Jawab Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terkait …
Tujuan penulisan Skripsi ini adalah untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa terkait pembangunan desa serta meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat Desa. Berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipasif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.310 UNU t
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara