Mekanisme Pengangkatan Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri di Kabupaten Maluku Tengah menurut Perda Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Pemerintahan Negeri. Pengangkatan Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri menjadi kewenangan Bupati untuk mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan Penjabat Tersebut. Dari hasil penelitian dan pembahas…
Sebagai upaya penertiban pengawasan Pedagang Kaki Lima di Kota Ambon khususnya di Pasar Mardika dan sekitarnya berdasarkan peraturan daerah kota Ambon No 10 Tahun 2014 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Dalam mengatur, mengawasi dan memeberikan Sanksi bagi pelanggar Perda yang dibuat Agar terciptanya kenyamanan, keamanan, dan ketertiban di dalam Pasar Mardika dan sekitarnya. Untuk itu pe…
Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang menjalani proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil, merupakan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun pada kenyataannya, masih ada penyandang disabilitas yang mengalami diskriminasi dalam rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil, seperti kasu…
Penegakan hukum administrasi tentunya tidak terlepas dari yang namanya pengawasan dan pemberian sanksi administrasi. Tetapi dalam melakukan tindakan pengawasan dan penerapan sanksi bagi ketidak taatan warga masyarakat terhadap norma hukum atau peraturan perundang-undangan pemerintah tentunya harus memperhatkan landasan hukum dan substansi normatif yang merupakan sumber keabsaan dan sebagai sumb…
Studi ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji tentang mutasi pejabat tinggi pratama yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Aparatur sipil Negara Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan dua pendekatan yakni pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan dan dilakukan studi kepustakaan dengan literatur yang berkaitan dengan mas…
Pemberian pelayanan kepada masyarakat merupakan kewajiban utama bagi pemerintah. Peranan pemerintah dalam proses pemberian pelayanan, adalah bertindak sebagai katalisator yang mempercepat proses sesuai dengan apa yang seharusnya. sebagai katalisator pemerintah dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Asas dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publ…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah Kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konsep hukum berdasarkan permasalahan …
Kewenangan Pemerintah Desa Adat Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Desa Keliobar Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dibimbing Oleh Bapak Salmon E. M. Nirahua. Sebagai Pembimbing I, dan Ibu Reny H. Nendissa. Sebagai Pembimbing II Kewenangan dalam mengelola desa dikembalikan lagi pada kondisi dan keadaan masyarakat desa. Dengan berlakunya Undang-undang desa membuat mas…