Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • OPAC Unpatti
  • Librarian Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}

Ditapis dengan

  • Tahun Penerbitan
    To
  • Ketersediaan
  • Lampiran
  • Tipe Koleksi
  • Format Fisik Dokumen
    Lihat Lebih Banyak
  • Lokasi
  • Bahasa
Ditemukan 2241 dari pencarian Anda melalui kata kunci: subject="Pe"
Hal. Awal Sebelumnya 146 147 148 149 150 Berikutnya Hal. Akhir
cover
Status Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Suli Dalam Penyelenggaraan Pemerinta…
Komentar Bagikan
Julia Stephanie

Mekanisme Pengangkatan Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri di Kabupaten Maluku Tengah menurut Perda Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Pemerintahan Negeri. Pengangkatan Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri menjadi kewenangan Bupati untuk mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan Penjabat Tersebut. Dari hasil penelitian dan pembahas…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SH.362 STE s
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Efektivitas Pengawasan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Di Provinsi Maluku
Komentar Bagikan
Wiles Belegur

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SH.360 BEL e

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SH.360 BEL e
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Kewenangan Pengawasan Pedagang Kaki Lima
Komentar Bagikan
Gerli Hahury

Sebagai upaya penertiban pengawasan Pedagang Kaki Lima di Kota Ambon khususnya di Pasar Mardika dan sekitarnya berdasarkan peraturan daerah kota Ambon No 10 Tahun 2014 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Dalam mengatur, mengawasi dan memeberikan Sanksi bagi pelanggar Perda yang dibuat Agar terciptanya kenyamanan, keamanan, dan ketertiban di dalam Pasar Mardika dan sekitarnya. Untuk itu pe…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SH.359 HAH k
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas dalam Rekrutmen Calon Pegawai …
Komentar Bagikan
Thalia R Latupeirissa

Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang menjalani proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil, merupakan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun pada kenyataannya, masih ada penyandang disabilitas yang mengalami diskriminasi dalam rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil, seperti kasu…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SH.358 LAT p
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Tindakan Membuang Sampah Dari Kendaraan…
Komentar Bagikan
Handy A Frans

Penegakan hukum administrasi tentunya tidak terlepas dari yang namanya pengawasan dan pemberian sanksi administrasi. Tetapi dalam melakukan tindakan pengawasan dan penerapan sanksi bagi ketidak taatan warga masyarakat terhadap norma hukum atau peraturan perundang-undangan pemerintah tentunya harus memperhatkan landasan hukum dan substansi normatif yang merupakan sumber keabsaan dan sebagai sumb…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SH.357 FRA p
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Mutasi Pejabat Tinggi Pratama Menurut Undang-Undang Aparatur Sipil Negara
Komentar Bagikan
Fredy Th Tetimelay

Studi ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji tentang mutasi pejabat tinggi pratama yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Aparatur sipil Negara Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan dua pendekatan yakni pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan dan dilakukan studi kepustakaan dengan literatur yang berkaitan dengan mas…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SH.356 TET m
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Mutasi Aparatur Sipil Negar…
Komentar Bagikan
Melky S Tapotubun

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SH.354 TAP p

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SH.354 TAP p
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Impelementasi Tanggung Jawab Pemerintah Kota Ambon Dalam Pelayanan Publik
Komentar Bagikan
Najib Abdullah

Pemberian pelayanan kepada masyarakat merupakan kewajiban utama bagi pemerintah. Peranan pemerintah dalam proses pemberian pelayanan, adalah bertindak sebagai katalisator yang mempercepat proses sesuai dengan apa yang seharusnya. sebagai katalisator pemerintah dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Asas dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publ…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SH.355 ABD i
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalo…
Komentar Bagikan
Febri S Maketake

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah Kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konsep hukum berdasarkan permasalahan …

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SH.353 MAK k
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Kewenangan Pemerintah Desa Adat Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Des…
Komentar Bagikan
Niko A Saulahirwan

Kewenangan Pemerintah Desa Adat Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Desa Keliobar Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dibimbing Oleh Bapak Salmon E. M. Nirahua. Sebagai Pembimbing I, dan Ibu Reny H. Nendissa. Sebagai Pembimbing II Kewenangan dalam mengelola desa dikembalikan lagi pada kondisi dan keadaan masyarakat desa. Dengan berlakunya Undang-undang desa membuat mas…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SH.352 SAU k
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
Hal. Awal Sebelumnya 146 147 148 149 150 Berikutnya Hal. Akhir
Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyediakan akses ke koleksi hukum cetak maupun digital melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System). Dengan sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses informasi secara cepat, mudah, dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Kriminologi
  • Filsafat
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Pidana
  • Bahasa
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Perdata
  • Hukum Adat
  • Peraturan
  • Mayantara
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?