Pengaturan tentang narkotika berdasarkan UU Narkotika, memiliki tujuan untuk menjamin kecukupannya guna untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kesehatan serta mencegah penyelewengan narkotika, dan memberantas penyaluran narkoba secara ilegal. Petugas penegak hukum yang bertugas untuk kasus tindak pidana terhadap penyalahgunaan narkotika adalah poliisi, jaksa, hakim, dan petugas dari L…
Penanganan Tindak Pidana Prostitusi Terselubung Pada Tempat Hiburan Malam Di Kota Dobo Oleh Polres Kepulauan Aru.difokuskan dengan permasalahan sebagai berikut : apa yang melatarbelakangi terjadinya prostitusi ditempat hiburan malam di kota dobo dan bagaimana penanganan tindak pidana prostitusi pada tempat hiburan malam oleh Polres Kepulauan Aru. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk m…
Restorative Justice (keadilan restoratif) atau dikenal dengan istlah “reparative justice” adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam melaksanakan tugasnya di bidang proses pidana, kepol…
Penanganan terhadap aksi unjuk rasa, pihak kepolisian pada dasarnya sudah memiliki pedoman teknisnya, yaitu Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti Dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara. Penelitian ini bertujuan untuk membahas prinsip-prinsipn dan juga standar operasional prosedu…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tugas pokok kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjalankan fungsinya dengan baik, Polri diberikan wewenang untuk menggunakan senjata api. Senjata api tersebut digunakan untuk melindungi warga masyarakat, menjaga diri, dan sesama anggota Polri dari kemungki…
Kejahatan dalam era modernisasi di Indonesia membawa implikasi bagi kerja polisi. Yakni, polisi akan lebih besar lagi tanggung jawabnya mengamankan masyarakat dari berbagai kejahatan. Bentuk pengamanan ini bukan hanya dituntut dengan cepatnya penyelesaian perkara, tapi tuntutan hak-hak asasi manusia.Kejahatan kekerasan seperti yang telah terjadi beberapa Bulan lalu di kota Dobo Kabupaten Kepula…
Anggota Polri selalu dituntut untuk melayani, mengayomi dan menegakan hukum secara baik dan profesional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, namun manakalah dalam kehidupan tersebut, Anggota Polri melakukan suatu tindakan yang dapat mencoreng nama baik institusi Polri dengan cara melakukan tindak pidana narkotika, sehingga memunculkan permasalahan : bagaimana penegakan hukum terhadap oknum …
Penegakan hukum oleh Polisi Air dan Udara (Polairud) Polda Maluku dari data 3 Tahun diketahui bahwa penegakan hukum yang dilakukan belum maksimal karena masih banyak kendala yang dihadapi. Rumusan Masalah adalah Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menjadi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Oleh Polair?. Pada penelitian ini penulis memakai jenis penelitian yuridis empiris, tipe penelitian diskriptif analit…
Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinnya norma-norma secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat yang berhubungan dengan hukum. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. S…
Sebagai salah satu penegak hukum, tidak terlepas kemungkinan bahwa para anggota POLRI dalam menjalankan tugasnya melakukan perbuatan melanggar hukum atau suatu perbuatan tindak pidana. Sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat dalam bidang hukum, maka setiap anggota POLRI yang melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana, haruslah mendapat penanganan yang baik agar tercap…
Skripsi ini merupakan hasil penelitian mengenai relevansi penyitaan barangbarang Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam konteks operasi yustisial. Pelaksanaan kewenangan guna menegakkan Peraturan Daerah dan keputusan kepala daerah, sebagai salah satu tugas utama dari Satpol PP, tentunya tidak semudah untuk membalik telapak tangan. Terlebih lagi dalam melaksanakan kewenang…
Pelaksanaan kewenangan guna menegakkan Peraturan Daerah dan keputusan kepala daerah, sebagai salah satu tugas utama dari Satpol PP, Terlebih lagi dalam melaksanakan kewenangan ini Satpol PP dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan. Tindakan penyitaan yang dilakukan secara sepihak pada justru melanggar hukum dan patut ditindak . Satpol PP dituntut harus dapat mengambil sikap yang tepat dan bij…
Keterlibatan pihak kepolisian untuk mengawasi pengelolaan dana desa hanya berdasarkan pada Memory of Understanding (MoU) yang secara keabsahan dasar legalitas yang lemah. Sebab MoU bukan salah satu rujukan peraturan perundang – undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU No.12/2011. Keterlibatan pihak Kepolisian telah bertentangan dengan dengan PP No.12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Peng…