Sistem Pemerintahan Indonesia

Buku ini merupakan sebuah evaluasi kritis terhadap sistem pemerintahan, politik, administrasi negara, dan hukum tata negara Republik indonesia

Hukum Pemerintahan Daerah :di indonesia

Buku ini mengisikan masalah desentralisasi dan pemilihan kepala daerah, sebagai sesuatu yang cukup akural dan kemungkinan akan senantiasa berkembang terus mengisi perbendaharaan katalog nasional.

Kedudukan Perbatasan Laut Indonesia-Papua Nugini Dan Dampaknya Bagi Hubungan …

Pengaturan perbatasan laut timur Indonesia dan Papua Nugini telah di atur berdasarkan perjanjian internasional antara Indonesia dan Papua nugini Kesepakatan perjanjian antara Indonesia-Australia ini tertuang dalam Perjanjian Internasional Tanggal 19 0ktober Tahun 1971 Tentang Perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini khususnya perbatasan laut Indonesia dan Papua Nugini sampai ke tep…

Konflik Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM)

Konflik OPM yang terjadi telah berlangsung cukup lama,sejak perbedaan pendapat anatara Indonesia dengan Belanda pada konverensi Meja Bundar 1949 dalam hukum Internasional telah diatur tentang penyelesaian permasalahan sengketa tersebut. Sampai saat ini masih terjadi aksi baku tembak antara Angkatan Militer dengan anggota OPM Tujuan penelitian yaitu Untuk mengetahui konflik TNI dengan …

Pengisian Jabatan Penjabat Kepala Daerah Oleh Pejabat Tinggi Tentara Nasional…

Pada 24 Mei 2022 Gubernur Maluku melantik Brigjen TNI Andi Chandra As’adudin sebagai Penjabat Bupati Seram Bagian Barat melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.81-1164 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Seram Bagian Barat. Padahal pengaturan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia telah dinyatakan secara tegas bah…

Penundaan Pemilihan Umum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

UUD NRI 1945 tidak mengatur terkait penundaan pemilu dan secara jelas menegaskan bahwa pelaksanaan pemilu adalah setiap lima tahun sekali, namun wacana penundaan pemilu pernah menjadi pembicaraan di Indonesia. Penelitian ini dengan isu hukum dasar konstitusionalitas penundaan pemilu dan akibat hukum penundaan pemilu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan…

Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Yang Mengalami Human Traff…

Human Trafficking atau perdagangan adalah bentuk dari kejahatan transnasional dengan cara perekrutan, pengangkutan, pemaksaan, penculikan dan penyalagunaan kekuasaan. Dalam praktinya perdagangan orang sering terjadi pada negara yang sedang berkembang dan yang mempunyai kesulitan ekonomi dan sosial yang cukup tinggi yang salah satunya Negara Indonesia. Pada tahun 2018 Markas Besar Poli…

Kebijakan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Disiplin Bagi Kalangan…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

T.530 SUP k

KUHP Dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad

Edisi

5

ISBN/ISSN

979-421-288-1

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

345.026 8 SOE k

Pengantar Tata Hukum Indonesia

Edisi

Revisi

ISBN/ISSN

979-96055-9-8

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340.598 SIT p